1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37637

Nurdin Halid: 80 Persen Mandat Munas Ancol Dipalsukan

Denpasar, Aktual.co — Wakil Ketua DPP Partai Golkar, M Nurdin Halid memaparkan data mengejutkan. Di depan ratusan kader Golkar Bali ia menyebut jika 80 persen surat mandat Munas Ancol versi Agung Laksono dipalsukan.

“Mandat Munas Ancol itu 80 persen dipalsukan,” beber Nurdin pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Golkar Bali, Minggu (15/3).

Menurut dia, berdasarkan AD/ART partai, utamanya pasal 23 mengatur tentang sistem surat menyurat di internal partai asuhan Aburizal Bakrie (ARB) tersebut. “Yang berhak menandantangi surat mandat dan surat strategis lainnya hanya ketua dan sekretaris,” katanya.

Sementara pada Munas Ancol versi Agung Laksono, mayoritas tak sesuai dengan aturan tersebut. “Di Sumenep Ketua yang sudah meninggal dua tahun lalu menandatangi surat mandat. Ini aneh. Di Jakarta Selatan surat ditandatangi oleh pengurus dari daerah lain. Bahkan ada surat mandat yang ditandatangani oleh orang PPP (Partai Persatuan Pembangunan),” papar dia.

Seluruh bukti tersebut, ia melanjutkan, kini telah berada di Bareskrim Mabes Polri. Di sampung dipalsukan, Nurdin menegaskan jika Munas Ancol versi Agung Laksono penuh kebohongan dan penipuan. “Maaf, yang beginikah yang mau diresmikan, disahkan dan diakui pemerintah,” katanya.

Menurut dia, untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat pengurus Golkar siap berkorban. Tetapi, katanya, ada dua hal yang tak bisa dikorbankan. “Keyakinan dan harga diri,” tegas Nurdin.

Menurutnya, sedari awal Munas Bali-lah yang sah. “Kita sah, kita legal. AD/ART menyatakan demikian. Munas Ancol yang menyatakan sah adalah oknum para pembohong. Dia menyatakan punya legalitas, tapi 80 persen palsu,” ucapnya lagi.

Menurutnya, ada segelintir oknum pemerintah yang tengah mengobok-obok Partai Golkar. Ia pun menyerukan kepada kader Golkar Bali untuk bangkit melakukan perlawanan atas kezaliman yang tengah menimpanya. “Ayo, bangkit melawan! Negeri ini tidak boleh demokrasinya dibangun di atas order seseorang,” imbuhnya.

Ia menganalogikan apa yang tengah menimpa Golkar seperti suami istri. “Kita punya istri sah, terdaftar resmi. Masak mau dirampok orang lain. Nyawa taruhannya,” papar Nurdin.

Ia meyakinkan jika kader Golkar tidak tengah berkonflik satu sama lain. “Di partai lain antara DPD A dengan B saling bertengkar, ada konflik. Di Golkar tidak ada. Tidak ada perserteruan antar pengurus DPD Golkar di tingkat I maupun II. Berbeda dengan partai lain yang kisruh dengan lainnya. Ada oknum pusat mengobok-obok partai kita. Karena tidak berhasil, mereka membuat konflik di tingkat DPD I dan II dengan mengangkat Plt (pelaksana tugas),” demikian Nurdin

Artikel ini ditulis oleh:

Tangkal ISIS, Pancasila Harus Benar-benar Dipahami

Jakarta, Aktual.co — Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayjen TNI Bayu Purwiyono menegaskan Pancasila harus benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi masuknya paham seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Pancasila harus dipahami betul supaya tidak terpengaruh ideologi lain. Mereka (orang-orang yang ingin masuk ISIS–red) harus diberi penjelasan, Pancasila itu sudah luar biasa,” kata Pangdam IV Diponegoro di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (15/3).

Ia mengatakan hal tersebut usai memimpin apel kebangsaan anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Kota Magelang.

Ia menuturkan masyarakat jangan ragu-ragu untuk memperkuat kembali Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat adanya sinyalemen degradasi pemahaman Pancasila di lingkungan pemuda dan masyarakat.

Ia mengatakan salah satu langkah antisipasi penyebaran ISIS menugaskan bintara pembina desa (Babinsa) untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat, bahwa Indonesia sudah mempunyai ideologi yang luar biasa, yakni Pancasila dan tidak perlu mengikuti yang lain.

“Mungkin ini belum tersampaikan pada mereka, ada informasi yang kurang,” katanya.

Ketua FKPPI Jawa Tengah, Kecuk Hendra Riyadi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro yang nantinya akan memberikan pelatihan di daerah, antara lain masalah wawasan kebangsaan sebagai bekal anggota FKPPI untuk mewujudkan persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Selain itu, katanya juga perlu dilakukan pembekalan tentang pencegahan narkoba, ISIS, terorisme dan sebagainya sehingga mereka di daerah masing-masing sebagai “informan”.

“Mereka memantau lingkungan masing-masing. Ini sangat strategis, jika menemukan sesuatu yang mencurigakan mereka dapat lapor TNI/Polri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kaltim Peringkat Tiga Pengguna Narkoba di Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD Kaltim Rita Barito mengaku prihatin meningkatnya jumlah pengguna narkoba di provinsi Kaltim hingga menempati ranking ke-3 di Indonesia, setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Rita Barito di Samarinda, Minggu (15/3), membeberkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Juni 2014, tingkat prevalansi pengguna narkoba di Kaltim mencapai 3,1 persen atau sekitar 97.000 jiwa.

Jumlah tersebut terdiri dari pemakai coba-coba, teratur pakai dan pecandu. Ditambah lagi dengan maraknya narkoba jenis baru yang beredar luas di masyarakat.

“Setiap tahun penyalahgunaan narkoba di Kaltim semakin meningkat.  Hal ini harus mendapat perhatian serius dan seksama. Mengingat hal ini memberi ancaman terhadap kelangsungan hidup Bangsa indonesia sebagai akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba”kata Rita.

Rita menjelaskan, adapun kabupaten/kota yang menjadi pengguna terbesar narkoba untuk wilayah Kaltim adalah Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara.

“Kami mengimbau pihak-pihak terkait merazia rutin tempat hiburan dan kos. Ini bisa menjadi langkah antisipasi paling utama untuk mencegah semakin tingginya peredaran dan penggunaan narkoba di daerah ini,”jelas Rita.

Ia berharap masyarakat turut memberikan peran dalam rangka mengatasi ancaman yang terjadi.

Peran langsung dari masyarakat khususnya ditingkat RT untuk melaporkan apabila ada hal hal dan aktivitas yang mencurigakan adalah bagian penting menanggulanginya.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat ini mengingatkan agar tak perlu ragu-ragu melaporkan bila mengetahui aktivitas peredaran narkoba. Pentingnya laporan warga memang menjadi temuan yang diperlukan oleh pihak kepolisian.

“Berdasarkan fakta yang ada, bahwa memang rata-rata terungkapnya penemuan peredaran narkoba adalah dari laporan warga sekitar,”tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemkab Gunung Kidul Keluarkan Larangan Penambangan Karst

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan larangan penambangan batuan karst sejak 2 Maret, dalam rangka mengantisipasi kerusakan lingkungan.

Kepala seksi pertambangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindagkop-ESDM) Gunung Kidul Supartono di Gunung Kidul, Minggu (15/3), mengatakan, pelarangan ini terkait pembahasan Peraturan Gubernur tentang Izin Pertambangan di Pemerintah DIY.

“Masyarakat sudah mendapat sosialisasi terkait penghentian ini pada 22 Februari. Diharapkan segera mengurus izin penambangan ke Pemerintah DIY,” kata Supartono.

Ia mengatakan selama proses transisi penghentian tambang sementara, masyarakat dilarang menambang dan jika nekad akan ditindak tegas oleh Polda DIY.

“Polda akan menindak tegas jika masih ada yang nekad menambang,” katanya.

Supartono berharap masyarakat mentaati peraturan dan segera mengurus perizinan sehingga tidak ada masalah dikemudian hari. Namun demikian, pihaknya belum mengetahui detail peraturan yang saar ini tengah dibahas.

“Salah satunya masalah berkaitan dengan luas lahan penambangan. Hal ini dikarenakan beberapa daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi, kita tunggu hingga pergub jadi,” kata dia.

Terpisah, Ketua komisi C DPRD Gunung Kidul Purwanto berharap pelarangan tersebut hanya untuk penambangan perusahaan, bukan untuk penambang rakyat.

“Pada prinsipnya kami mendukung, tetapi untuk penambangan perusahaan. Kalau pertambangan rakyat dilarang, rakyat mau makan apa?,” kata Purwanto.

Ia mengatakan komisinya mendapatkan keluhan dari asosiasi penambang Gunung Kidul. Mereka takut jika nekad menambang akan ditangkap oleh Polda DIY.

“Kasihan, kalau bisa ada kebijakan khusus untuk penambang rakyat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Vatikan Dukung Kekuatan Militer Lawan ISIS

Jakarta, Aktual.co — Perwakilan Vatikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa, Uskup Agung Silvano Tomasi menyatakan pihaknya mendukung pengerahan kekuatan militer untuk melawan Negara Islam (IS) di Irak dan Suriah.

Hal itu tidak biasa karena Vatikan selalu menolak kekuatan militer di Timur Tengah.

“Jika tidak bisa mencapai kesepakatan politik tanpa kekerasan, maka kekuatan militer akan diperlukan melawan IS,” kata Tomasi kepada laman Katolik AS Crux.

Menurut dia, tindakan IS harus dihentikan agar dunia tidak menyesal pada kemudian hari.

“Kita harus menghentikan ‘genosida’ itu sebelum menyesal mengapa kita tidak melakukan sesuatu, kenapa kita membiarkan tragedi terjadi,” kata dia.

Tomasi menyatakan pejuang IS menyebarkan kekerasan dalam skala besar dan dunia perlu bekerja sama menghentikannya.

Sebelumnya, Paus Fransiskus menyatakan IS melakukan perbuatan “keji, yang tidak dapat ditenggang” terhadap pemeluk Kristen dan kelompok kepercayaan lain di Irak dan Suriah.

Paus Fransiskus juga sempat menyatakan kecemasannya ketika kelompok IS di Libya memperlihatkan video pemenggalan 21 pemeluk Kristen Koptik, yang berasal dari Mesir.

Menurut lembaga Pengamat Hak Asasi Manusia di Suriah, pada bulan Februari, IS menculik 220 suku Assyria di wilayah Tal Tamr, Suriah, di mana kelompok bersenjata tersebut menguasai 10 desa Kristen.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemenhub Desak Sulsel Bentuk Tim Pembebasan Lahan

Jakarta, Aktual.co — DPRD Sulawesi Selatan menyambut baik desakan dari Kementerian Perhubungan untuk membentuk tim pembebasan lahan yang akan mengerjakan proyek transportasi massal, kereta api (KA) di Sulsel.

“Inilah salah satu yang menjadi kendala lambatnya proses pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, apalagi kalau sudah bersentuhan dengan pertanahan,” ujar Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel, Darmawangsa Muin, Minggu (15/3).

Dia mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta sejumlah pemerintah kabupaten segera membentuk tim pembebasan lahan untuk mempercepat proses pembangunan itu.

Tim tersebut nantinya yang akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau menyerahkan lahan miliknya untuk dibanguni prasarana transportasi, seperti kereta api.

Apalagi, pemerintah kabupaten tidak perlu mengeluarkan dana pembebasan lahan karena itu ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, prosesnya lebih mudah, karena bagi masyarakat yang belum setuju, dananya bisa dititipkan di pengadilan.

“Pemprov harus cepat menyambut keinginan pusat. Apalagi dana pembebasan lahan ditanggung pemerintah pusat,” katanya.

Darmawangsa segera mengagendakan pemanggilan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Sulsel terkait hal tersebut. Meski begitu, Legislator Partai Gerindra ini berharap anggota tim pembebasan lahan nantinya bekerja sesuai aturan.

Hal senada diutarakan Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Rahmansyah. Menurutnya, pembentukan tim pembebasan lahan memang ada dalam ketentuan. Untuk itu, pemerintah provinsi harus mengecek ke pemerintah kabupaten seperti Barru dan Pangkep apakah sudah dilakukan atau tidak.

“Saya kira pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah provinsi harus merespon cepat desakan ini karena proyek kereta api itu masuk prioritas pemerintah pusat. Ini catatan penting pemprov,” sebutnya.

Meski begitu, lanjut Legislator Partai Golkar ini, tim Pemprov Sulsel sudah berjalan mulai dari tahap awal hingga sekarang ini.

“Kami sudah memanggil Dinas Perhubungan Sulsel. Berdasarkan laporan, mereka sudah bekerja maksimal,” pungkasnya.

Dalam strategi arah kebijakan pembangunan kereta api tahun 2015 – 2019 pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 234,3 triliun. Rincian anggaran tersebut meliputi tahun 2015 sebesar Rp 19,8 triliun, tahun 2016 (Rp 38,3 triliun), tahun 2017 ( Rp 46,6 triliun), tahun 2018 (Rp 63,5 triliun), dan tahun 2019 (Rp 66,08 triliun).

Dana tersebut untuk membangun jalur KA sepanjang 4.497 kilometer meliputiTrans Sumatera, KA Trans Sulawesi, KA Trans Kalimantan, KA Trans Papua.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain