Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (DPP Parmusi) periode 2015-2020 Usamah Hisyam menyatakan siap menindaklanjuti kesepakatan antara dua tokoh PPP, Djan Faridz dan Emron Pangkapi, dalam upaya mencapai islah PPP.

“Saya akan segera menemui Romahurmuziy (Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya) dan Djan Faridz (Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta) dan para sesepuh PPP dalam upaya mencapai islah PPP,” kata Usamah Hisyam di Jakarta, Minggu (15/3).

Usahamah Hisyam mengatakan hal itu menyikapi pembicaraan antara Djan Faridz dan Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Emron Pangkapi yang membicarakan islah PPP pada hari ketiga Muktamar Parmusi di Batam Kepulauan Riau, Jumat (13/3).

Menurut Usamah, pembicaraan soal islah PPP antara Djan Faridz dan Emron Pangkapi dimediasi oleh tokoh-tokoh sesepuh PPP dalam forum Muktar Parmusi yang mencapai kesepakatan menggembirakan.

Karena itu, dirinya siap menindaklanjuti pembicaraan dua tokoh PPP dari dua kepengurusan PPP yang ada saat ini.

Anggota DPR RI periode 1997-1999 dari Fraksi PPP ini menambahkan, sebagai pimpinan partai politik berasaskan Islam, sudah seharusnya pimpinan PPP lebih mengutamakan kepentingan umat daripada berorientasi kekuasaan.

“Pimpinan PPP harus malu pada umat Islam jika hanya berorientasi pada kekuasaan,” katanya.

Apalagi, kata dia, “tagline” PPP adalah “Rumah Besar Ummat Islam”.

“Bagaimana mungkin bisa menjadi rumah besar umat Islam, jika kepala rumah tangganya cekcok melulu,” kata Usamah.

Usamah juga mengutip Al Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, “Berpegang teguhlah kalian pada tali agama (Allah) dan janganlah terpecah belah”.

Menurut Usamah, pimpinan dan para tokoh PPP seharusnya selalu mengacu pada firman Allah SWT tersebut.

Para sesepuh PPP dari semua unsur pendiri partai, kata dia, dalam waktu dekat akan bertemu guna memusyawarahkan jalan keluar guna mencapai islah yang saling tidak merugikan di antara kedua kepengurusan PPP.

“Pak Djan Faridz sudah menyampaikan komitmennya kepada saya bahwa PPP tak pernah beroposisi terhadap pemerintah, dan pihaknya siap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Jadi, kata dia, dalam islah PPP tinggal mencarikan solusi terbaik agar kedua belah pihak bisa bersatu kembali dalam satu kepemimpinan yang didasarkan pada AD/ART partai.

Pimpinan DPP Parmusi, menurut Usamah, juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat(KIH), agar pemerintah bisa menerima proses islah yang tengah dilakukan.

“Saya yakin pemerintah Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan intervensi terhadap proses islah, karena ini merupakan urusan rumah tangga PPP,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sebuah lembaga yang tidak bisa dikritik. Sebagai wakil rakyat untuk memberantas korupsi, KPK dihimabu harus mau mendengarkan apapun bentuk kritikan.

Kritikan tersebut datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis ketika mempertanyakan lambannya kinerja KPK dalam melengkapi berkas penyidikan kasus. Seperti kasus pajak BCA serta suap di PT Pertamina.

“Apa mereka nggak bisa dikritik? Hanya karena dia KPK? Kan nggak benar juga. Bagi saya harus dikritik,” tegas Margarito, di salah satu restoran di bilangan Tebet, Minggu (15/3).

“Seperti penetapan tersangka mantan Dirjen Pajak, sudah berapa lama itu? Ada Innospec. Kenapa sudah ditetapkan tersangka tapi tidak diperiksa-periksa? Apa sebenarnya?” sesalnya.

Lebih jauh disampaikan Margarito, dengan alasan kinerja yang ditunjukkan, siapa pun berhak untuk mengkritisi kinerja lembaga antirasuah. “Bukan masalah Tata Negara. Anda saja bisa mengkritik. Memang lembaga itu (KPK) sebagai wakil negara yang bisa dikritik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus pajak BCA sudah hampir satu tahun tidak ada kelanjutan penyidikannya. Baru dua minggu lalu KPK memulai kembali proses penyidikan. Padahal KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak 2002-2004, Hadi Purnomo sebagai tersangka sejak 21 April 2014 silam.

Sedangkan kasus suap di Pertamina terkait proyek pengadaan bahan bakar Tetra Ethyl Lead (TEL) di PT Pertamina 2004-2005, baru mulai kembali penyidikannya awal 2015 lalu. Dan dua tersangka dalam kasus tersebut yakni Suroso Atmo Martoyo, serta Willy Sebastian Lim, baru ditahan pada Selasa (24/2).

Untuk Suroso sebagai penerima suap resmi ditetapkan tersangka oleh KPK pada akhir November 2011 silam. Sementara Willy sebagai pemberi suap ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 2 Januari 2012.

Artikel ini ditulis oleh: