1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37641

Wapres Saksikan Demonstrasi LNG Energi Ramah Lingkungan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla diperlihatkan demonstrasi tentang LNG sebagai energi yang ramah lingkungan saat mengunjungi pabrik LNG milik perusahaan Tokyo Gas di Chiba, Jepang, Minggu (15/3).

“LNG yang ada di dalam wadah ini memang tidak berwarna dan tidak berbau,” kata Kago dari Divisi Energi Tokyo Gas yang memperlihatkan demonstrasi tentang penggunaan energi LNG di depan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Terminal LNG Sodegaura milik Tokyo Gas.

Menurut Kago, LNG berbeda dengan sejumlah sumber energi lainnya yaitu batu bara dan minyak bumi yang dinilai berbahaya karena mengandung gas beracun.

Kago memperlihatkan dalam demonstrasinya bahwa LNG bisa mencapai minus 160 derajat celsius. Kemudian dimasukkan setangkai bunya anyelir ke dalam LNG.

Jusuf Kalla yang diberikan sarung tangan memegang bunya anyelir itu dan ternyata langsung hancur beku karena bunga anyelir itu telah total membeku dan menjadi rapuh.

“Seperti main sulap,” seloroh Wapres Jusuf Kalla yang juga terpukau dengan demonstrasi tersebut.

Begitu pula dengan bola dari karet yang dicelupkan menjadi beku. Selanjutnya, bola itu dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1,5 meter dan bola tersebut pecah berserakan di lantai.

Kago juga menuturkan, LNG punya kemampuan mendinginkan yang bermanfaat, misalnya, untuk membuat produk beku seperti ikan tuna agar tetap segar dalam pengiriman.

Ia memaparkan, LNG bila berubah menjadi wujud gas maka akan dapat membesar hingga hampir 60 kali lipat, sehingga untuk mengangkut ke luar negeri memang sebaiknya dalam bentuk cair.

“Kami menerima kapasitas LNG yang sangat besar. Ada kapal pengangkut yang bisa mengangkut hampir 100 ribu ton,” ucapnya seraya menambahkan, jumlah energi yang diterima Tokyo Gas dapat mencapai hingga lebih dari 200 kapal per tahun.

Selain itu, diperlihatkan pula demonstrasi bahwa pembakaran dari sumber energi LNG ternyata bersih, dan berbeda dengan pembakaran dari sumber energi minyak yang bisa menimbulkan jelaga hasil dari pembakaran tersebut.

Menurut Kago, bila terjadi kebocoran dan LNG tumpah ke laut, maka yang terjadi hanya akan mengakibatkan sedikit lapisan air membeku sehingga bila bocor ke laut tidak akan mengotori laut. “Ini energi ramah lingkungan,” ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah saat ini mendorong pembangunan infrastuktur pipanisasi gas ke perumahan, kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Tokyo, Jumat (13/3).

“Sekarang pemerintah mendorong gas masuk rumah, dan dengan pengalamannya Tokyo Gas menjadi mitra strategis Pertamina,” kata Franky.

Artikel ini ditulis oleh:

Jelang Pilkada Sukabumi, Parpol Mulai Jaring Calon Bupati

Jakarta, Aktual.co — Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015, sejumlah partai politik mulai melakukan penjaringan bakal calon bupati.

“Kami sudah mengerucutkan dua nama bakal calon bupati yang akan maju pada Pilkada 2015 ini, yakni saya sendiri dan Yusuf Maulana yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman di Sukabumi, Minggu (15/3).

Di tempat terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan, M Jaenudin mengatakan sudah melakukan penjaringan nama calon kepala daerah. Saat ini nama-nama tersebut tengah “digodog” di DPP PDI Perjuangan dan nantinya nama yang terpilih akan mewakili partai berlambang banteng moncong putih ini pada pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Selain melakukan penjaringan kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa parpol untuk berkoalisi, untuk nama kandidat yang sudah mendaftar ke PDIP baik dari kalangan birokrat, politikus maupun pengusaha serta profesional,” katanya.

Sementara itu, Partai Demokrat dan Hanura Kabupaten Sukabumi mendukung kader DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami untuk menjadi bakal calon bupati, bahkan ketiga parpol ini sudah melakukan deklarasi dukungan beberapa hari yang lalu.

Marwan yang merupakan mantan Wakil Bupati Sukabumi dan juga pengusaha ini dinilai cocok memimpin Kabupaten Sukabumi.

“Walaupun Marwan tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum PG versi Munas Ancol, karena ikut Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie, tetapi tidak mempengaruhi arah dukungan di daerah,” kata Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, Ade Surachman.

Artikel ini ditulis oleh:

Terkait Dualisme, Ini Enam Poin Sikap DPD Golkar Bali

Denpasar, Aktual.co — Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta membacakan enam pernyataan sikap terkait dualisme Golkar. Pertama, DPD Golkar Bali hanya mengakui hasil Munas IX Partai Golkar yang digelar di Nusa Dua, Bali yang mengukuhkan Aburizal Bakrie (ARB) dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2015-2020.

“Hal itu sesuai dengan UU, AD/ART partai dan peraturan organisasi (PO), di mana Munas Bali dihadiri 34 DPD tingkat provinsi dan 512 DPD tingkat kabupaten/kota dengan surat mandat sah hasil Rapim dan diketahui Ketua DPD Golkar Provinsi se-Indonesia,” kata Sudikerta saat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Golkar Bali, Minggu (15/3).

Kedua, DPD Golkar Bali mendukung langkah DPP Golkar hasil Munas Bali untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, termasuk ke PTUN apabila Kemenkumham mengambil sikap subyektif dan mengesahkan hasil Munas Ancol nantinya. “Sekarang belum disahkan. Kita lebih menunggu keputusan PN Jakbar. Kader Golkar tetap solid dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa,” paparnya.

Ketiga, DPD Golkar Bali meminta Kemenkumham obyektif agar masalah Golkar diselesaikan di pengadilan dan melalui upaya lainnya. “Agar keputusan yang diambil kelak didasari pertimbangan legal formal dan sesuai fakta hukum berdasarkan UU Parpol,” kata Sudikerta.

Keempat, DPD Golkar Bali menyatakan dengan hormat, surat Kemenkumhan pada 5 Februari lalu bahwa DPP Partai Golkar yang masih diakui dan terdatar adalah DPP Golkar hasil Munas VIII di Riau untuk menjalankan aktivitas kegiatan Golkar.

“Kelima, mengimbau dan mengajak Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota untuk tidak menerima pendaftaran versi Munas Ancol sebelum memiliki kekuatan hukum tetap,” tegas Sudikerta.

Keenam, Golkar Bali memyerukan dan menginstruksikan kepada kader se-Bali serta fraksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersikap menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan tetap solid menjalankan tugas kepartaian seperti biasa dalam garis koordinasi secara struktural dengan DPD Golkar Bali di bawah kepemimpinan I Ketut Sudikert dan Komang Purnama sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Bali. Termasuk, ketua di tingkat kabupaten/kota.

“Tidak ada pergeseran dan pergantian. Kita tetap solid. Berikan pemahaman kondisi riil soal kondisi Golkar ini kepada seluruh kader Golkar,” ujarnya.

Menurut dia, keputusan ini merupakan aspirasi  kader di tingkat bawah. “Kita yakin dengan pengalaman matang Golkar dari pusat hingga akar rumput akan membawa Golkar ke luar dari pusaran konflik. Percayalah badai pasti berlalu,” ucap Sudikerta yakin. (Laporan Bobby Andalan, Bali)

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Tulis ‘Pemikiran Nenek Lu’, Pakar HTN : Itu Melanggar Tata Laksana Administrasi

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan setidaknya ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia mengatakan, pelanggaran yang dimaksud yakni pengembalian dokumen RAPBD sebesar Rp8,8 triliun kepada DPRD dengan tulisan ‘pemikiran nenek lu’.

“Dokumen APBD yang dikasih lalu, yang pak Ahok nulis ‘nenek lu’ di anggaran 8,8 T Itu salah, diukur dari peraturan perundangan yang berlaku, karena itu dalam tata laksana adminstrasi tidak begitu rekomendasi administrasi,” kata Margarito kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/3).

“Disitu salah juga dan bila dibelokkan ke etika oleh angket maka kena pelanggaran. Dan itu menjadi salah satu senjata DPRD juga,” tambahnya.

Menurut Margarito, dalam tata laksana administrasi negara sudah diatur bagaimana cara pejabat dalam membuat rekomendasi disposisi sebuah dokumen kepada yang menyangkut lembaga negara lainnya.

“Perbuatan itu melanggar aturan tata laksana kementerian dalam negeri dalam melakukan surat menyurat administrasi. Anda buat rekomendasi disposisi dokumen negara itu tidak seperti itu bentuknya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Sesosok Mayat Laki-Laki Ditemukan di Lereng Gunung Sumbing

Jakarta, Aktual.co — Sesosok mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya, ditemukan di lereng Gunung Sumbing di Desa Losari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (15/3).

Kepala Desa Lamuk, Kecamatan Tlogomulyo Subakir di Temanggung, Minggu, mengatakan mayat tersebut ditemukan warga di ladang Seklenteng di perbatasan antara Desa Losari dengan Desa Lamuk.

“Lokasi penemuan mayat ini cukup jauh dari perkampungan, untuk dapat sampai ke lokasi jalur paling mudah lewat Desa Lamuk, meski wilayahnya masuk ke Desa Losari,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Suharto mengatakan mayat tersebut dipastikan berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 50 tahun. “Mayat tersebut ditemukan oleh warga yang sedang mencari burung. Saat ditemukan posisinya tertelungkup dan telah membusuk di sekitar semak-semak dekat jalan setapak,” katanya.

Pihaknya belum mengetahui identitas mayat tersebut. Saat ditemukan, mayat mengenakan celana pendek warna cokelat dan baju lengan panjang bermotif lurik.

Ia mengatakan belum diketahui penyebab pasti tewasnya pria tersebut, namun pada tubuh mayat tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengusaha Minta Harga Jual Gas Arun Tidak Mahal

Jakarta, Aktual.co — Para pengusaha pengguna gas di Sumatera Utara meminta harga jual gas Arun ke industri tidak mahal, agar pengusaha daerah itu bisa tetap eksis dan siap bersaing di pasar masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA.

“Gas Arun dijanjikan akan segera mengalir ke Sumut yang di antaranya atau sebanyak 250 MMSCFD diperuntukkan bagi industri itu menggembirakan, tetapi perlu diingatkan agar harganya jangan mahal,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguna Gas (Apigas), Johan Brien di Medan, Minggu (15/3).

Menurut dia, dinyatakan meggembirakan, karena hingga dewasa ini, kebutuhan gas industri sudah sangat mendesak akibat pasokan dari PT. PGN terus menurun. Pasokan tinggal sekitar 6 MMSCFD dari kebutuhan minimal 22 MMSCFD bagi 54 perusahaan. “Tetapi kalau harganya mahal, sama saja dengan menyesengsarakan pengusaha, karena biaya produksi yang naik drastis,” ucapnya.

Padahal, katanya, di era MEA, persaingan semakin ketat termasuk pada harga jual produk. Dia mengaku mendengar harga gas Arun akan dijual hingga 14 -18 dolar AS per MMBTU. “Kalau benar, itu bukan solusi bagi perusahaan,” ujarnya.

Harga gas di luar negeri hanya sekitar 3,87 dolar AS per MMBTU di Singapura dan di Malaysia sebesar 3,52 dolar AS per MMBTU.

Sebelumnya PGN juga masih hanya menjual di bawah 9 dolar AS per MMBTU. Apigas, kata Johan Brien, mendengar isu bahwa mahalnya harga gas Arun itu akibat adanya “trader” atau pedagang gas. “Trader itu diharapkan tidak ada sehingga harga gas bisa ditekan,” imbuhnya, berharap.

Bagi industri Sumut dewasa ini, ujar Johan, bukan hanya sekadar gas itu tersedia, tetapi dijual dengan harga kompetitif. “Kalau harga gas hingga 14-18 dolar AS MMBTU, perusahaan tidak akan sanggup bersaing,” tukasnya.

Untuk itu, kata dia, Apigas berharap Menteri ESDM dan Menteri BUMN mengkaji kebijakan agar “trader” di jual-beli gas itu dihempaskan. Apalagi gas itu untuk kebutuhan Sumut yang terus tertunda sejak FSRU di Belawan dihentikan, dan janji gas Arun yang sudah bisa dialirkan tahun 2013 dan terakhir disebutkan Oktober 2014, namun nyatanya baru di triwulan I 2015.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho, sebelumnya juga sudah mengingatkan soal harga gas Arun itu agar tidak mahal, termasuk kelangsungan pasokannya.

Dia mengakui, tidak mahalnya harga gas itu sudah dingatkan ke pemilik atau pemasok gas (PT Pertagas). “Era MEA menuntut kemampuan daya saing. Kalau biaya produksi mahal akibat gas mahal, tentu pengusaha Sumut tidak bisa bersaing,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain