29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37671

Wapres JK: Minat Investor Jepang Meningkat Akibat Pelemahan Rupiah

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyatakan minat berbagai perusahaan besar dari negara Jepang sangat tinggi untuk berinvestasi di Republik Indonesia terutama dengan terjadinya pelemahan nilai mata uang rupiah.

“Hari ini kami menerima kunjungan CEO-CEO perusahaan besar Jepang,” kata Jusuf Kalla seusai pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan Jepang di Tokyo, Jumat (13/3).

Menurut Wapres, minat perusahaan-perusahaan besar Jepang untuk berinvestasi di Indonesia sangat tinggi apalagi mengingat secara tradisional, Jepang merupakan investor besar di Tanah Air. Selain itu, aktivitas perekonomian Jepang saat ini juga ingin berinvestasi lebih besar ke sejumlah kawasan utamanya ke Asia Tenggara seperti Indonesia.

“Mereka (perusahaan-perusahaan besar Jepang) sangat senang dan ingin birokrasi yang lebih lancar,” katanya.

Wapres memaparkan, untuk investasi Jepang terkait infrastruktur dan eksplorasi lebih banyak di luar Jawa, sedangkan investasi untuk manufaktur lebih banyak di dalam pulau Jawa.

Sementara itu, Menperin Saleh Husin mengemukakan, investasi yang dilakukan berbagai perusahaan besar Jepang sangat serius dan di beragam sektor seperti otomotif, gas dan listrik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jaksa Agung Akui Eksekusi Mati Terhambat PK

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan eksekusi terhadap terpidana mati bakal tetap dilakasanakan, meski tiga dari 11 orang terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Oh tidak, tidak mungkin (membatalkan eksekusi mati),” kata Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Rabu (12/3).
Prasetyo mengakui, lamanya pelaksanaan eksekusi mati tahap dua ada pada finalisasi persiapan. Salah satu yang jadi hambatan adalah pengajuan PK yang dilakukan Mary Jane Fiesta Veloso, Serge Areski Atlaoui dan Martin Anderson.    
Terkait berapa jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi, Prasetyo pun mengaku bisa kurang dan juga bertambah.
“Kita akan lakukan serentak. Sejauh siap semua, kita akan lakukan serentak,” kata Prasetyo. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pabrik Gula Rendeng Targetkan Produksi Gula 27.000 Ton

Jakarta, Aktual.co — Administrator PG Rendeng Kudus Toto Sudarto mengungkapkan bahwa pabrik Gula (PG) Rendeng Kudus, Jawa Tengah, pada musim giling 2014 menargetkan tingkat produksi gula sebanyak 27.000 ton.

“Sementara jumlah tebu yang ditargetkan bisa digiling tahun ini sebanyak 3,9 juta kuintal tebu,” ujarnya di Kudus, Jumat (13/3).

Ia mengaku optimistis bisa mencapai target giling tebu karena stoknya dipastikan melimpah. Apalagi, petani tebu yang menjadi binaan PG Rendeng bisa memupuk tanamannya tepat waktu sehingga pertumbuhannya juga dipastikan lebih baik.

“Bahan baku tanaman tebu yang diterima PG Rendeng tidak hanya dari enam kabupaten, karena akan ada tambahan pasokan dari sebagian wilayah di Kabupaten Grobogan,” jelasnya.

Keenam kabupaten yang selama ini memasok tebu, yakni Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, Blora, dan Rembang.

Sementara kapasitas giling tebu PG Rendeng, kata dia, setiap harinya mencapai 2.500 ton.

“Kami berharap, kualitas bahan baku tebu yang diterima PG Rendeng nantinya bisa dipertahankan pada posisi kualitas yang standar,” ujarnya.

Kualitas tanaman tebu yang diterima selama ini, dinilai masih fluktuatif sehingga perlu dukungan petani dalam mengolah tanaman tebunya agar kualitasnya selalu terjaga dengan baik.

Apalagi, lanjut dia, ketika tingkat rendemen tanaman tebunya tinggi, tentu yang ikut diuntungkan juga petani, ketika harga jual gula di pasaran juga tinggi.

“Kami menargetkan tingkat rendemen tebu tahun ini bisa mencapai 7,1 persen,” ujarnya.

Target tersebut, lanjut dia, memang lebih tinggi dibandingkan musim giling tahun 2014 yang hanya 6,38 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tunda Kasus AS dan BW, Margarito: Ini Sikap Matang Polri

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri memutuskan untuk menunda sementara kasus yang melibatkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Menurut pakar tata negara, Margarito Kamis, sikap tersebut menunjukan kematangan Polri dalam mengelola isu-isu hukum.
“Yah saya pikir sikap itu menandai Polri memiliki kematangan dalam mengelola isu-isu hukum,” ujar dia, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/3).
Mabes Polri memutuskan untuk menunda penyidikan terhadap Bambang Widjojanto maupun Abraham Samad hingga keadaan kondusif.
Margarito menambahkan, sikap tersebut pun menunjukan kearifan yang hebat di tubuh Polri.
“Saya pikir Polri tahu apa risikonya bila mereka hentikan kasus itu, Polri mengerti mengerti situasi yg berkembang,” kata Margarito.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KKP Undang Investor Kembangkan Budidaya Perikanan

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengundang investor dalam negeri maupun asing untuk bersama mengembangkan budidaya perikanan melalui kemudahan perizinan yang dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Ke depan, untuk meningkatkan investasi di perikanan itu ya lewat budidaya karena penangkapan sudah ‘over fishing’, makanya dikendalikan,” kata Direktur Alat Penangkapan dan Kapal Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Balok Budiyanto di Kantor BKPM Jakarta, Jumat (13/3).

Berdasarkan catatan KKP, baru sekitar 2,96 persen dari 12 juta hektar wilayah perairan Indonesia berpotensi perikanan yang sudah digarap hingga saat ini.

“Indonesia kalau untuk budidaya itu banyak. Penanaman modal asing (PMA) tidak kami batasi untuk budidaya selama itu sesuai ketetapan, kami dorong,” ujarnya.

Balok mengatakan KKP telah mendelegasikaan wewenang pemberian izin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Wewenang penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan itu meliputi usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang menggunakan modal asing serta pembenihan dan pembesaran ikan yang berlokasi di atas 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Kemudian usaha pembenihan dan atau pembesaran ikan yang berloksi di darat pada wilayah lintas provinsi serta pembenihan dan atau pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 mil dari garis pantai.

Balok mengaku optimis pelimpahan izin usaha budidaya perikanan ke BKPM bisa mempermudah pelaku usaha. Pasalnya sistem satu pintu dipastikan akan lebih cepat dan efisien.

“Sepanjang 2014 realisasi investasi mencapai Rp214 triliun. Target investasi budidaya perikanan 2015 Rp216 triliun dengan peningkatan produksi dua kali lipat hingga 2019. Secara angka hingga 2019 targetnya Rp200 triliun. Makanya kita butuh promosi supaya investasi banyak masuk ke Indonesia,” katanya.

Dukungan yang besar, lanjut Balok, juga ditunjukkan dengan tidak membatasi kapal angkut ikan budidaya.

“Selama ada permintaan banyak dari negara lain mau impor, silakan saja. Kan bukan menangkap. Sekarang ini ada dari Hong Kong, Tiongkok, kalau semakin banyak investor pasti semakin banyak kapal angkutnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penerapan E-Budgeting Harus Disepakati Kepala Daerah dan DPRD

Jakarta, Aktual.co — Penerapan e-budgeting harus disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD.
“Perda dibangun antara eksekutif dan legislatif, salah satunya terkait e-budgeting,” kata pengamat politik Idil Akbar, Jumat (13/3).
Jika tak ada persetujuan dengan DPRD, hal ini harus dicermati. Pasalnya, e-budgeting konsepnya bukan dalam konteks dari hulu ke hilir.
“Kalau soal perencanaan anggaran tetap, dilakukan melalui politik anggaran. E-budgeting sendiri hanya pada persoalan evaluasi dan implementasi, bukan soal langsung e-budgeting. Artinya, tetap melibatkan DPRD,” katanya.
Dirinya mempertanyakan, bagaimana anggaran dibuat kalau tak melibatkan DPRD. E-budgeting hanya implementasi dan evaluasi, artinya dalam pengajuan anggaran sudah ada persetujuan dengan DPRD tentang besaran anggaran, barulah masuk sistem e-budgeting.
Sebeluimnya, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku heran, pembuatan program yang menangani puluhan triliun anggaran APBD DKI hanya dikerjakan dengan sistem perorangan atau pribadi saja.
Menurut dia, harusnya konsultan dipakai berdasarkan sebuah perusahaan, sehingga memiliki payung hukum yang jelas.
“Sangat aneh dan janggal ada konsultan e-budgeting diperjakan dengan sistem pribadi bukan atas nama sebuah perusahaan,” kata dia, saat dihubungi Aktual.co, Rabu (11/3).
Kalau dalam nomenklatur peraturan daerah atau peraturan Gubernur, yang namanya belanja jasa konsultan adalah bagian dari program e-budgeting yang harus dikerjakan sebuah perusahaan melalui proses lelang.
“Artinya, konsultan ini pekerja dari perusahaan pemenang tender. Kalau konsultan ini tidak masuk dalam bagian perusahaan, berarti konsultan itu pribadi atau berasal dari PNS dong harusnya,” ujar dia. 
Karena itu, Uchok menilai langkah Pemprov DKI menggunakan jasa konsultan e-budgeting dengan cara seperti ini sangat mencurigakan, dan kasusnya harus ditelusuri lebih dalam.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain