Jakarta, Aktual.co — Kepala Subdirektorat VI Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Kombes Daniel Bolly Tifaona membantah bahwa penyidik gagal periksa Bambang Widjojanto, karena adanya surat Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki.
“Tidak ada surat (Plt KPK). Sama sekali tidak ada itu,” ujar Daniel di Bareskrim Polri, Rabu (11/3) sore.
Menurut Daniel, surat yang diserahkan kuasa hukum Bambang kepada dirinya hanya surat protes atas ketidaksesuaian alamat rumah di dalam surat pemanggilan Bambang. Dia menegaskan tak digarapnya Bambang lantaran tak sesuai alamat rumah.
Padahal, menurutnya, penyidik melayangkan surat panggilan sesuai alamat yang tertera dari SIM dan KTP Bambang. “Kalau begitu, berarti SIM dan KTP Bambang itu palsu dong,” cetus Daniel.
Dikatakan Daniel, dirinya sempat memanggil pria yang akrab disapa BW ini untuk masuk ke ruangan pemeriksaan. Namun, Bambang menolaknya.
Daniel pun tak menghiraukan pernyataan BW di media soal pemanggilannya hari ini. Ia kembali menegaskan bahwa penyidikan perkara hukum BW tetap berjalan.
Atas hal tersebut, pihaknya segera melayangkan surat pemanggilan BW untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Zulfahmi Arsyad pada Selasa (17/3) mendatang.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri gagal memeriksa Bambang Widjojanto, Rabu (11/3). BW menolak digarap penyidik lantaran membawa selembar surat ‘sakti’ yang ditulis oleh Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki.
Isi surat yang ditulis Ruki pada 9 Maret 2015 itu yakni meminta Polri menghentikan pemeriksaan pimpinan nonaktif sekaligus pegawai KPK. Permintaan itu merujuk dua hal, yakni perintah presiden Joko Widodo untuk menyetop kriminalisasi dan pertemuan antara Ketua sementara KPK, Wakil Kepala Polri dan Jaksa Agung, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan hasil audit investigasi terkait payment gateway di Kemenkum HAM pada 2014. 
Demikian disampaikan Ketua BPK, Harry Azhar Azis, di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (11/3).
“Kami sudah lakukan audit terhadap payment gateway dan sudah dilakukan,” ujar dia.
Ia mengatakan, audit itu pun sudah diserahkan pihaknya ke Kepolisian. “Kepolisian sudah meminta audit itu, dan sudah kita serahkan,” kata dia.
Bareskrim Mabes Polri diketahui saat ini tengah menyidik kasus korupsi di Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. 
Pada kasus ini, Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan ada indikasi keterlibatan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana.
“Nanti kita lihat hasil pemeriksaan besok. Tapi (ada) indikasi keterlibatan beliau,” kata Budi.
Ia menjelaskan indikasi keterlibatan Denny dalam kasus yang dilaporkan terhadap dirinya berdasarkan hasil dari pemeriksan saksi dan proses penyelidikan lainnya.
“Dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kita dapatkan, termasuk dari hasil audit, ya ada kecenderunganlah indikasi ke sana,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan bergeming ketika dikonfirmasi terkait adanya dugaan penggelembungan suara dalam kongres pemilihan ketua umum PAN, di Bali beberapa waktu kemarin.
Dengan langkah cepat, usai menghadiri acara diskusi di Galery Cipta II, Taman Ismail Marzuki (TIM), di Kawasan Cikini, Zulkifli yang mengenakan batik dan celana bahan hitam hanya mau menanggapi ikhwal pengunduran diri Tjatur Sapto Edy dari ketua fraksi PAN DPR RI.
Sesampai di mobil Vellfire warna hitam, Ketua MPR RI itu langsung masuk dan sempat membuka kaca mobilnya sembari memberikan ucapan terimakasih kepada para wartawan maupun pengunjung acara diskusi yang hadir.
“Makasih ya,” ucapnya singkat, Rabu (11/3).
Berdasarkan informasi, jumlah suara yang disepakati pada pemilihan Ketum PAN adalah 566. Dalam pemilihan, Hatta Rajasa mendapat 286 suara, Zulkifli Hasan 292 suara, dan 4 suara rusak. Diduga, ada 16 surat suara ‘siluman’ dari hasil pemilihan ketua umum PAN yang dimenangkan oleh Zulkifli Hasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang