Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil mantan Anggota Komisi VII DPR Zulkarnaen Djabar untuk diperiksa sebagai saksi, Rabu (25/3). Dia diminta bersaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).
‪”Iya benar, yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Rabu (25/3).‬
Zulkarnen sendiri pernah menjadi anggota Panitia Kerja Penyelenggaraan Haji di DPR. Oleh karena itu, KPK melakukan pemanggilan yang merupakan terpidana kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium dan pengadaan Al-Qur’an tahun 2011-2012 di Kemenag.
‪Ini bukan pertama kali Politikus Partai Golkar diperiksa penyidik KPK dalam kasus penyelenggaraan haji ini. Dia juga sempat dipanggil pada 15 Agustus 2014 silam untuk tersangka SDA.‬
‪KPK telah resmi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus ini pada 22 Mei 2014.  SDA diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp 1 triliun. Dana itu berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji.‬
‪SDA diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP. Atas sangka ini, kubu SDA membuat perlawanan. Mereka mengajukan praperadilan dan sidang akan dimulai pada 30 Maret mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Titiek Soeharto mengatakan Pemerintah tidak bisa lepas tangan atas menyikapi persoalan kisruh di internal Golkar. 
Menurut Titiek, justru kisruh yang terjadi saat ini karena adanya intervensi pemerintah.
“Pemerintah harus bertanggung jawab, Presiden jangan cuci tangan begitu, tegur Menterinya dong jangan alasanya tidak tahu,” ujar Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3).
Titiek mengatakan sangat tidak mungkin jika seorang Presiden tidak mengetahui kinerja para Menterinya.
“Harus tanggung jawab Menterinya ingin memecah belah. Kan presidennya Jokowi, bukan Megawati,” katanya
Selain itu, Titiek juga mengingatkan agar pemerintah tidak mencampuri internal partai politik.
“Jangan begitu lah. Partai adalah aset bangsa jangan dipecah belah kita mau maju bagus- bagus semuanya. APBN P nya Jokowi semua nya sudah disetujui kita baik-baik. Masih juga diutak atik,” tuturnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Achmad Hatari dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/3). Dia akan diperiksa terkait kasus pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai Mamberamo dan Urumuka, Papua pada 2009-2010.
Hatari sendiri akan dimintai keterangan untuk tersangka Jannes Johan Karubaba (JJK), yang pada saat proyek berlangsung menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
“Dia saksi untuk tersangka JJK (Jannes Johan Karubaba),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (25/3).
Achmad Hatari adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Maluku Utara dan pernah menjabat sebagai Bendahara DPD KNPI Irian Jaya 1985-1988, Wakil ketua DPD KNPI Irian Jaya 1988-1991, Wakil ketua DPD AMPI Irian Jaya 1989-1992, Ketua KAHMI Provinsi Papua Barat 2005-2013 dan Ketua Dewan Pakar ICMI wilayah Papua 2006-2013.
Seperti diketahui, selain Johan, dalam perkara ini penyidik juga menetapkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi sebagai tersangka. Perusahaan Lamusi pimpin itu adalah pelaksana proyek DED PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010.
Lembaga antirasuah menduga perusahaan tersebut melakukan penggelembungan harga proyek dan mempunyai hubungan dengan Barnabas. KPK menyebut nilai proyek sekitar Rp 56 miliar dengan kerugian negara sebesar Rp 35 miliar.
KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Mendekati berakhirnya bulan Maret 2015. Hujan masih terus melanda Jakarta maupun daerah lainnya di Indonesia. Tapi, bukan masalah, untuk menyiasati tubuh dari udara dingin di musim hujan seperti sekarang ini.

Anda bisa mencoba minuman penghangat tubuh asli Indonesia, yang berasal dari tumbuhan alami yakni jahe. Pastinya, resep Wedang Jahe Susu menjadi pilihan yang tepat menemani Anda di cuaca ekstrim saat ini.

Berikut bahan dan cara pembuatannya.
Bahan:
700 ml susu murni
200 gr gula pasir
5 cm jahe, bakar, memarkan
2 buah bunga lawang/kembang pekak
4 butir cengkih
2 butir kapulaga
1/4 sendok teh garam halus
1 buah kelapa muda, keruk
Pelengkap:
100 gr kacang hijau, rebus

Cara membuat:
Langkah pertama: Dalam pembuatannya, masak susu, gula pasir, jahe, bunga lawang, dan garam dengan menggunakan api sedang, aduk hingga mendidih. Angkat dan saring setelah bahan-bahan matang.
 
Penyajian:
Kemudian bahan-bahan yang sudah dimasak telah matang. Kemudian, Anda diminta masukkan kacang hijau dan menambah kelapa muda ke dalam gelas atau mangkuk, lalu tuang susu jahe. Sekedar diketahui, jika penyajian wedang jahe dalam hangat tentunya akan lebih teras nikmat disantapnya. Selamat Mencoba!.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2010-2011.‬
‪Kali ini, pada Rabu (25/3) penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap salah seorang terpidana di dalam kasus ini, yakni mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharam. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Rizal Abdullah (RA).
“Iya betul Wafid akan diperiksa sebagai sakasi untuk tersangka RA,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/3).
Sebelumnya, penyidik KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Namun, karena alasan tidak menerima surat panggilan itu, politisi Partai Golkar itu urung hadir.
Seperti diketahui, Wafid dianggap terbukti menerima suap berupa tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar dari Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (PT DGI) Mohamad El Idris dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang.
Pemberian cek tersebut berkaitan dengan pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games. RA sendiri juga sempat menyaampaikan permintaan Wafid untuk mengikutsertaan PT DGI dalam proyek pembangunan Wisma Atlet itu.
Alhasil, dia pun dihukum tiga tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider kurungan tiga bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 12 April 2012 silam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby