Semarang, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang menetapkan satu lagi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Kota Semarang TA 2012-2013. SH ditetapkan sebagai tersangka yang akan menemani bendahara umum KONI Kota Semarang Djodi Aryo Setiawan yang sebelumnya sudah ditetapkan statusnya.
Kepala Kejari Semarang, Asep nana Mulyana menyatakan status SH dari saksi telah dinaikkan menjadi tersangka. Penyidik menetapkan status tersangka setelah menemukan alat bukti sah yang dapat menjeratnya.
“Setelah seminggu lalu kami berdiskusi berdasarkan alat bukti, selanjutnya menetapkan status tersangka SH,” ujarnya kepada di kantor Kejari Semarang, jalan Abdurahman Saleh, Selasa (24/3).
SH merupakan salah satu pengurus inti di KONI Kota Semarang. Sementara, status tersangka Djodi sudah memasuki tahap finising dan berkas perkara dalam waktu dekat akan dilimpangkan ke penuntut umum.
Ia menambahkan bahwa kasus yang menjerat SH telah dikeluarkan nomor perkara No.03/O.3.10/FD.1/03/2015 sejak 20 Maret kemarin dengan membentuk tim penyidik terhadap penyidikan kasus tersebut.
Sementara itu, lanjutnya, pihaknya masih terus memeriksa sejumlah saksi, baik untuk DAS ataupun SH.
Terpisah, juru bicara KONI Kota Semarang, Slamet Budi Utomo menyatakan pihaknya belum mengetahui kalau salah satu pengurusnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ditanya mengenai penetapan tersangka berinisial SH, dia membenarkan ada pengurus bernama SH.
“Kami malah tahu dari kabar njenengan ini mas. Secara institusi kami belum mendengar kabar tersebut. Kalau nama SH itu, memang ada di jajaran pengurus Koni,” tukas Slamet.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, inisial SH merupakan Suhantoro. Dia pernah menjabat sebagai sekertaris KONI periode 2011-2013. Selain itu, dia juga menjadi PNS di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
Hingga saat ini, SH diketahui masih menjabat pengurus KONI dan berstatus PNS.
Diketahui, kasus penyelewengan dana hibah KONI Semarang telah menetapkan tersangka Djodi Aryo Setiawan. Dalam kasus tersebut diketahui bantuan hibah KONI mendapat alokasi sebesar Rp7 miliar bersumber dari ABPD TA 2012 dan Rp12 miliar dari APBD 2013.
Hingga saat ini, jumlah kerugian negara belum diketahui secara pasti, namun penyidik masih menunggu hasil audit Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah yang belum selesai dihitung.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Pemerintah Kota Makassar akan menertibkan puluhan pasar tumpah yang menggunakan badan jalan. Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar Muh Sabri mengatakan bahwa penertiban tersebut dilakukan dalam rangka menata keindahan dan kebersihan kota Makassar.
“Ini sudah protokoler setiap Senin evaluasi. Selanjutnya kita lakukan penindakan terkait masalah di kecamatan masing-masing. Termasuk permasalahan pasar tumpah dan PKL (pedagang kaki lima) yang melanggar,” kata Sabri di balai kota, Rabu (24/3).
Menurut Sabri, dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa pekan terakhir,  beberapa pasar tumpah yang direkomendasikan diantaranya Pasar Senggol, Kalimbu, Pannampu, Tamamaung, Adiyaksa Baru (liar), Toddopuli, Bacan, Maricaya, Pabaeng-pabaeng, dan Mongisidi Baru.
“Untuk Pasar Kalimbu di Jalan Veteran, Satpol PP bersama Camat Bontoala kemarin pagi melakukan penertiban,” tutur Sabri.
Namun, Sabri sangat menyayangkan meskipun semua pasar tersebut tidak resmi tetapi pihak PD Pasar Makassar Raya masih memungut retribusi.
“Disatu sisi kita mau tertibkan. Disisi lain pihak PD Pasar pungut retribusi. Makanya kita coba melakukan pembinaan dengan mencari lahan untuk mereka yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu Kasatpol PP kota Makassar, Iman Hud, mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan pengawalan perda dan perwali yang ada di Kota Makassar.
Menurut Iman Hud, untuk aturan  PKL  diatur dalam Perwali 20 2004 tentang protap penertiban bangunan dan pembinaaan pedagang sektor informal (PKL) dalam wilayah Makassar. Perda 10 tahun 1990 tentang pembinaan PKL.
“Siapa yang melanggar kita tertibkan,” tegasnya.
Dia mengungkapkan pasca dilantik Kasatpol PP 13 Februari lalu pihaknya sudah melakukan penertiban pasar dan PKL.
“Diantaranya kami sudah tertibkan PKL  di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Amanagappa (samping Pengadilan Makassar), dan Pasar tumpah Kalimbu Jalan Veteran Utara,” paparnya.
Iman hud menjelaskan, ketegasan dan perhatian pemerintah kota Makassar atas masalah ini tidak lain  untuk ketertiban dan keindahan kota Makassar.
“Sehingga peran dan support  aparat kecamatan dan kelurahan dalam  membina PKL di masing-masing wilayahnya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: