12 April 2026
Beranda blog Halaman 37765

Cuaca di Jabodetabek Berawan

Jakarta, Aktual.co — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang , dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (25/3) pagi cerah berawan. 
Untuk waktu di siang hari, dalam lamannya BMKG memprediksi Jabodetabek akan sedikit mengalami hujan dengan intensitas ringan dan hujan sedang pada siang harinya. 
Untuk itu bagi warga yang hendak beraktivitas diminta untuk menyediakan jas hujan ataupun payung dikarenakan akan terjadi hujan.
Dan cuaca di malam harinya untuk wilayah Jabodetabek akan kembali berawan. Suhu di Jakarta sendiri 24-34 derajat celsius dengan kelembaban udara mencapai 62-95 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kompas TV Kena Sanksi, Ini Bedanya Sikap Ahok dan Djarot

Jakarta, Aktual.co —Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administratif kepada Kompas TV yang menyiarkan wawancara dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab dalam acara yang disiarkan secara langsung 17 Maret lalu itu, Ahok banyak mengumbar kata-kata kasar dan tidak berhasil dicegah pewawancara. 
Karena dianggap lalai, program wawancara sore di Kompas TV itu dapat sanksi diberhentikan sementara selama tiga hari.
Lalu bagaimana sikap Ahok sendiri begitu mengetahui kabar tersebut?
Dia hanya bilang sudah minta maaf lewat Blackberry messenger ke pimpinan redaksi stasiun televisi itu. “Aku sudah kontak Rossi (Rosiana Silalahi-red) kok, BBM dia, ‘sori lah’ saya bilang,” ujar dia di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/3).
Ahok juga tetap merasa tidak merasa bersalah dengan sikapnya sebagai seorang pejabat publik saat tampil di stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik itu. Bahkan dia balik menyalahkan stasiun televisi itu yang dianggapnya tidak selektif memilih pewawancara. “Lain kali jangan kirim yang agak mancing lah, wawancara yang cewe saja lebih enak,” ucap dia enteng. Merasa sudah meminta maaf, dia pun mengaku tak perlu lagi memperpanjang lagi masalah itu. 
Tak semua pihak merasa sependapat dengan Ahok. Saat dikonfirmasi mengenai kabar itu, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat justru kaget. Ditemui di Balai Kota, Selasa (24/3), dia justru menyimpulkan itu bukan salah stasiun televisi. 
Dengan kata lain, Djarot pun tak setuju dengan sikap Ahok yang membuat stasiun televisi yang dapat sanksi. “Itu bukan salah Kompas TV kan,” ujar Djarot.
Diketahui, KPI menilai sikap tak pantas Ahok yang ditayangkan Kompas TV dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan ungkapan kasar dan makian, serta melanggar prinsip-prinsip jurnalistik.
Lewat surat bernomor 225/K/KPI/3/15 tertanggal 23 Maret 2015, KPI menilai sejumlah ucapan Basuki dalam program wawancara tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 22 ayat (3) serta Standar Program Siaran Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 24.
Yaitu mengeluarkan sejumlah pernyataan kasar atau kotor yang dilarang untuk ditampilkan karena tidak santun, merendahkan martabat manusia, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, serta rentan untuk ditiru oleh khalayak, terutama anak-anak dan remaja. Kompas TV juga wajib menyampaikan permintaan maaf kepada publik yang disiarkan pada waktu siar yang sama dalam program jurnalistik Kompas Petang.

Artikel ini ditulis oleh:

BI Rate Turun, BTN Tak Serta Merta Turunkan KPR

Jakarta, Aktual.co — Perseroan Terbatas Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Wilayah 2 menyatakan pemberlakuan suku bunga acuan atau BI rate pada posisi 7,5 persen tidak langsung menurunkan bunga kredit kepemilikan rumah saat ini.

“Penyebabnya, pelaku perbankan perlu menyesuaikan bagaimana pengaruh BI Rate dengan kondisi perekonomian terkini,” kata Regional CEO BTN Kantor Wilayah 2, Nasril, di Surabaya, ditulis Rabu (24/3).

Selain itu, ungkap dia, pada umumnya kalangan perbankan sedang menunggu dana yang awalnya tinggi seperti deposito bisa turun. Apalagi, penurunan suku bunga dana biasanya berlaku dengan periode tiga bulan.

“Dengan penetapan BI Rate yang sebelumnya saja, bunga KPR ada kemungkinan turun minimal tiga bulan mendatang,” ujarnya.

Akan tetapi, jelas dia, melalui penetapan BI Rate di posisi sebelumnya berdasarkan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia per tanggal 17 Maret 2015 yakni 7,5 persen maka diprediksi penurunan suku bunga KPR bisa turun pada periode lebih lama.

“Di sisi lain, untuk mengucurkan kredit KPR perbankan membutuhkan jaminan dana jangka panjang bukan jangka pendek. Salah satunya, obligasi,” katanya.

Mengenai target realisasi kredit KPR, tambah dia, pada tahun 2015 maka BTN Wilayah 2 diharapkan bisa menyalurkan sebesar Rp5,318 triliun. Angka itu diyakini bisa membiayai terhadap 35.360 unit rumah bersubsidi.

“Dari jumlah tersebut, Jatim ditargetkan bisa menyumbang Rp2,861 triliun atau membiayai kredit terhadap 19.022 unit,” katanya.

Sementara, sebut dia, dari sisi kredit konsumer untuk hunian nonsubsidi di Wilayah 2 diyakini bisa menyalurkan Rp909,708 miliar. Besaran itu ditargetkan dapat membiayai kredit rumah terhadap 10.486 unit hunian nonsubsidi.

“Melalui target itu, kami optimistis Jatim bisa menyumbang kredit rumah nonsubsidi sebanyak Rp463,903 miliar. Angka itu diharapkan bisa menyalurkan kredit terhadap 5.347 unit hunian nonsubsidi,” katanya.

Di samping itu, lanjut dia, pihaknya siap mendorong kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah. Hal itu bertujuan, untuk merealisasi target Pemerintah Pusat tentang penyaluran pembiayaan rumah sebanyak satu juta unit secara nasional.

“Upaya itu kami lakukan mulai awal tahun 2015,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Megawati Masih Bisa Atasi Friksi di Internal PDIP

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Idil Akbar menyebut bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih bisa mengatasi friksi di internal partai PDIP.
“Saya justru menanyakan apakah kader PDIP khawatir dengan indikasi ini. Saya kira tidaklah, mereka kan partai berkuasa,” kata Idil, Selasa (24/3).
Menurut dia, sebesar apapun polularitas Jokowi, untuk internal PDIP tak menjadi pertimbangan penting, kecuali ada faksi kuat (DPC, PAC) di internal partai yang menentang (Megawati).
“Tapi sejauh ini saya belum melihat itu,” ujar Idil.
Sebelumnya, hasil survey Poltracking berdasar pendapat pakar dan opinion leader, melaporkan bahwa Megawati Soekarnoputri paling tak direkomendasikan menjadi Ketua Umum periode 2015-2020.

Artikel ini ditulis oleh:

Ringgit Melemah, Giliran TBS Riau Terkena Dampaknya

Jakarta, Aktual.co — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau untuk umur sepuluh tahun periode 25-31 Maret 2015 tercatat sebesar Rp1.741,66 per kilogram, atau mengalami penurunan sebesar Rp41,40 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.783,06.

“Penurunan harga TBS CPO Riau akibat pelemahan ringgit membuat harga komoditas yang diperdagangkan dalam mata uang tersebut, termasuk CPO, dibursa komoditas Malaysia menjadi relatif lebih murah harganya bagi para pembeli dari luar negeri,” kata Sekretaris Tim Penetapan harga TBS CPO Riau, Rusdi di Pekanbaru, ditulis Rabu (25/3).

Menurut Rusdi, kondisi tersebut mengakibatkan permintaan terhadap komoditas non migas itu sedikit mengalami kenaikan. Akan tetapi ditengah anjloknya harga minyak mentah tampaknya sulit bagi harga CPO untuk menguat.

Apalagi, katanya dengan pelemahan harga bahan bakar alternatif berupa bioufuel dari CPO pun kurang dilirik.

“Melemahnya harga komoditas CPO Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh harga CPO Malaysia, karena pasar CPO dunia dipengaruhi pasar utama yaitu Indonesia dan Malaysia,” katanya.

Berdasarkan perhitungan harga pembelian TBS kelapa sawit Riau, produksi pekebun oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Riau maka harga pembelian TBS Riau umur tiga tahun tercatat sebesar Rp1.246,77 per kilogram (Kg), umur empat tahun tercatat sebesar Rp1.392,12, umur lima tahun sebesar Rp1.489,61 per Kg.

Sedangkan untuk umur enam tahun tercatat sebesar Rp1.533,56 per Kg, dan umur tujuh tahun sebesar Rp1.592,05, umur delapan tahun sebesar Rp1.641, 69 dan umur sembilan tahun tercatat sebesar Rp1.694,49 per Kg.

“Untuk indek K sebesar 88,07 persen, harga CPO Rp7.731,71 sedangkan harga kernel Rp5.619,86 per kg,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Komisi III: Ada Dua Pendapat di DPR Soal Pencalonan Badrodin Sebagai Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikatakan memiliki dua pendapat yang berbeda terkait pencalonan Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti yang diajukan oleh presiden pada Februari lalu, kata anggota Komisi III Fraksi PPP Asrul Sani.
“Yang saya pahami di DPR ada dua pendapat soal pencalonan Pak Badrodin sebagai Kapolri,” kata Asrul di Jakarta, Selasa (24/3).
Pendapat yang pertama, kata Asrul, ialah sejumlah anggota yang menginginkan penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang telah disetujui oleh DPR sebelumnya.
“Kenapa dulu kok dicabut atau ditarik status calon Kapolri Pak Budi Gunawan? Nah setelah ada penjelasan dari presiden, baru ‘fit and propper test’ Pak Badrodin dilanjutkan,” ujar dia.
Sedangkan pendapat yang kedua berasal dari sejumlah anggota Komisi III, termasuk Asrul, yang beranggapan proses uji kepatutan dan kelayakan Badrodin harus segera dilaksanakan tanpa menunggu penjelasan presiden.
“Boleh-boleh saja minta tanggapan presiden, tapi jangan menghambat atau menunda ‘fit and propper test’-nya Pak Badrodin Haiti,” kata Asrul.
Ia menjelaskan, pendapat tersebut beralasan pada peraturan yang menyebutkan seorang calon Kapolri akan disetujui secara otomatis menjadi Kapolri apabila presiden tidak menjawab surat dari DPR lebih dari 20 hari.
“Kalau Komisi III mengirim surat ke presiden, dan Pak Presiden ngga jawab lebih dari 20 hari, kan otomatis Pak Badrodin mendapat persetujuan,” ujar Asrul.
Menurut Asrul, hal tersebut malah akan menguntungkan Badrodin karena mendapat persetujuan menjadi Kapolri tanpa diuji terlebih dahulu oleh DPR.
Ia mengatakan, masa tenggat 20 hari tersebut terhitung sejak Senin (23/3) kemarin.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah disetujui oleh DPR dan menggantinya dengan Komjen Pol Badrodin Haiti.
Presiden membatalkan pencalonan Budi Gunawan karena dianggap membuat perbedaan pendapat di masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain