Jakarta, Aktual.co — Jaksa penyidik pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) jebloskan Mantan Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama (Kemenag), A Joko Wiryanto ke sel tahanan.
Joko merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku pelajaran Agama Budha untuk PAUD, SD dan pendidikan menengah pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha, Kementerian Agama (Kemenag) dengan nilai proyek Rp 7,2 miliar pada Tahun Anggaran 2012.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana, mengatakan, terhadap Joko Wiryanto ditahan usai diperiksa oleh penyidik sejak sekitar pukul 12.00 WIB.
“Pemeriksaan pada pokoknya mengenai kronologis tentang kebijakan adanya kebutuhan adanya kebutuhan buku pelajaran agama Buddha,”kata Tony di kantornya, Selasa (24/3).
Adapun peran Joko Wiryanto yakni selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan buku tersebut. “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari, dari tanggal 24 Maret hingga 12 April mendatang,” sambung Tony.
Penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-22/F.2/Fd.1/03/ 2015, tanggal 24 Maret 2015.
Selain Joko Wiryanto, penyidik sedianya memanggil Heru Budi Santoso selaku Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha Kemenag. Namun Heru selaku Pejabat Pembuat Komitmen lagi-lagi mangkir dari panggilan penyidik. “Alasan sakit,” imbuh Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mayoritas anggota Komisi III DPR RI mendukung langkah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012. Hal ini, sebagaimana disampaikan angota komisi III DPR RI ,Arsul Sani.
“Mayoritas anggota mendukung ya, kalau saya mengusulkan jangan sekarang,” ujar dia, ketka menjadi pembicara dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (24/3).
Menurut Arsul, revisi PP tersebut dinilai terlalu cepat karena saat ini DPR sedang bekerja untuk mengajukan RUU KUHP dan KUHAP.
“Terlalu cepat nanti bisa bertabrakan dengan UU yang pokok,” ujarnya.
Ia menambahkan, yang perlu dirubah saat ini adalah KUHP dan KUHAP terlebih dahulu sehingga revisi PP tersebut tidak bertabrakan dengan UU induknya.
“Kita perlu ubah prosesnya dulu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penututan serta putusan hakim dulu,” tambah Arsul.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi terkait dengan penyitaan Masjid Syeikhona Mohammad Kholil yang disebut terdakwa Fuad Amin Imron ikut disita. 
“Perlu diklarifikasi bahwa tidak benar KPK melakukan penyitaan terhadap masjid tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharasa Nugraha ketika dihubungi Aktual.co, Selasa (24/3).
Dia mengatakan, setiap penyitaan aset biasanya KPK terlebih dulu melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Baru kemudian penyitaan dilakukan setelah ada keyakinan bahwa aset tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
“Biasanya kita konfirmasi dulu, baru ada penyitaan,” kata dia.
“Setiap penyitaan yang dilakukan penyidik KPK selalu melalui konfirmasi terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Namun demikain, ia mengatakan, kalaupun ada bangunan ataupun lahan yang disita, barang tentu KPK sudah memiliki bukti jika aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
“Penyitaan dilakukan setelah ada keyakinan bahwa aset tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana,” pungkasnya.
Sebelumnya berdasarkan pengakuan tersangka suap gas alam di Bangkalan Fuad Amin Imron aset leluhur yang diduga berasal dari korupsi disita oleh KPK. Salah satunya, masjid yang berusia 90 tahun, Masjid Syaichona Cholil.
“Terpuruk saya. Aset moyang saya dari tahun 1925 dirampas. Harta keluarga besar, terutama milik teman-teman, dirampas dan disita juga. Masjid Syaifuna Cholil disita karena tanahnya atas nama saya, termasuk bangunan di atasnya,” ujar Fuad usai mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/3).
Masjid tersebut berlokasi di daerah Martajasa, Bangkalan. Di dalam masjid, terdapat makam leluhur Bangkalan bernama Syaifuna Cholil. “Masjid mbah saya, itu keramat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Southeast Asian (SEA) Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011.

“Saksi Alex Noerdin tidak hadir tanpa memberi keterangan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (24/3).

Alex hari ini dijadwalkan menjadi saksi untuk tersangka bekas anak buahnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Cipta Karya Sumatera Selatan Rizal Abdullah. “Penyidik akan memanggil kembali Alex Noerdin, tapi saya belum tahu jadwalnya kapan.”

Rizal sudah ditahan di rumah tahanan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur sejak 12 Maret 2015 lalu.

Saat Rizal ditahan, pengacaranya Arif Ramadhan menyatakan kliennya memang mengaku mendapatkan uang dari Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris dalam proses pembangunan Wisma Atlet.

“Klien kami mengatakan (uang) itu untuk pembangunan Wisma Atlet. Awalnya Idris bilang ‘hanya terima kasih saya kepada Bapak Rizal, bukan AN (Alex Noerdin) ya. Dan uangnya sudah dikembalikan. Bagi kami ya, klien kami sudah tidak ada yang dirugikan,” kata Arif.

Sehingga menurut Arif, Rizal hanya mengetahui penerimaan sejumlah Rp400 juta. “Memang ada janji yang sifatnya bukan satu keharusan buat RA (Rizal Abdullah) atau AN (Alex Noerdin). Klien kami tidak nerima itu. Tidak tahu kalau di luar itu. Klien kami hanya mengakui menerima Rp400 juta dan itu sudah dikembalikan. Tidak ada bilang itu buat AN,” ujar Arif.

Arif pun menegaskan bahwa kliennya tidak berupaya untuk menutupi atau melindungi kepentingan Alex Noerdin. “Klien kami tidak berusaha nutupi atau melindungi seseorang. Kami tidak ada niat melindungi siapa-siapa, rugi dong,” kata Arif.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu