6 April 2026
Beranda blog Halaman 37806

Diusung Tiongkok, IMF akan Kerjasama dengan AIIB

Jakarta, Aktual.co — Kepala International Monetary Funds (IMF), Christine Lagarde mengatakan, IMF akan bekerja sama dengan Asian Infrastructure  Investment Bank (AIIB) yang diusung oleh Tiongkok,. AIIB sendiri memiliki lebih dari 30 anggota dan dipertimbangkan sebagai Bank Pembangunan seperti halnya Bank Dunia.

Lagarde menerangkan, bahwa ada kesempatan besar bagi IMF bekerjasama dengan AIIB pada pembiayaan infrastruktur. AS melihat AIIB sebagai saingan Bank Dunia, dan sebagai ‘peluru’ bagi Beijing dalam memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.

Demikin dilansir BBCBusiness, Senin (23/3), beberapa negara harus memutuskan hingga 31 Maret ini untuk menjadi anggota AIIB. Seperti halnya Inggris, negara-negara lain mendukung usaha tersebut, termasuk Selandia Baru, Jerman, Italia dan Prancis.

Ketika berbicara pada pembukaan Forum Pembangunan China di Beijing, Legarde mengatakan, bahwa dirinya yakin Bank Dunia akan bekerja sama dengan AIIB.

Untuk dieketahui, Tiongkok mendirikan lembaga pinjaman Asia pada 2014 dan telah menempatkan dananya sebesar USD50 miliar di ibukota.

Artikel ini ditulis oleh:

TB Hasanudin: Survey Poltracking Ngawur

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanudin mempertanyakan hasil rilis survei yang dilakukan oleh Poltracking yang menyimpulkan, Joko Widodo, Pramono Anung dan Ganjar Pranowo menjadi sosok yang paling direkomendasikan jadi pemimpin partai banteng moncong putih tersebut.
Menurut dia, hasil survei tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya.
“Survey yang baru saja di rilis oleh Poltracking tentang calon ketua umum PDI Perjuangan hasilnya menurut saya aneh. Mengapa ? Karena survey ini tak sesuai dengan kaidah2 ilmiah dalam menentukan responden dan metodologinya ngawur,” kata Hasanuddin dalam keterangan terulisnya, di Jakarta, Senin (23/3).
“Sebagai contoh untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan PT Kereta API agar valid dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka respondennya ya pelanggan/pemakai atau penumpang KA , bukan penumpang pesawat yang tidak pernah naik kereta api,” seru dia.
Karena itu, sambung politisi PDIP itu, untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya, mestinya respondennya adalah kader PDIP dan bukan pakar. Karena pakar-pakar itu tak mewakili kader PDIP, dan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Masih kata Hasanuddin, sampai saat ini  Megawati soekarnoputri telah diusulkan kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015/2020 oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting, PAC,DPC, dan DPD seluruh Indonesia, secara aklamasi melalui musancab , konfercab dan konferda .
“Saya mencurigai survey ini adalah survey pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan. Pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting (tingkat desa), ketua PAC, DPC, DPD sampai Ketum dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah, setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya,” tandas Anggota Komisi I DPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Polisi Dalami Motif Perekrutan Anggota Terduga ISIS di Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Densus 88 Anti Teror dan Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan diempat wilayah terkait terduga kelompok  Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS). Dalam satu minggu ke depan, penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengetahui dugaan terkait perekrutan, pembiayaan, dan propaganda.
Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku akan terus medalami terkait hal tersebut. “Ini yang harus kita ungkap, seberapa banyak yang mereka rekrut dan berangkat ke sana. Kemudian tentu kita lihat aspek hukumnya, apakah ada pelanggaran pidana yang dilakukan,” kata Badrodin di Mabes Polri, Senin (23/3).
Dia mengatakan, kepolisian terus melakukan pengembangan terkait dengan lima orang yang ditangkap oleh Densus 88 diempat wilayah itu. “Masih dikembangkan, belum bisa kita sampaikan ke publik,” ujarnya.
Dengan adanya penyebaran ISIS yang semakin meluas di Indonesia, pihak kepolisian, sambung dia, akan berusaha memberikan pengamanan. “Kita menggunakan hukum positif yang ada. Apakah terkait UU Antiteror atau tipidum yang ada di KUHP kita. Apakah itu termasuk perbuatan pidana itu tergantung pada perbuatannya.”
Badrodin memastikan aksi teror yang belakangan terjadi masuk dalam ketentuan UU Antiteror dan sudah pasti diproses. Kemudian dia menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya segera dibuat Perppu untuk bagaimana menanggulangi ISIS atau revisi UU Antiteror diperluas.
“Supaya dasar hukum kita jelas ini melarang ISIS tapi dasar hukumnya nggak ada,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Seperti Ini Tren Hijab di Bulan Maret 2015

Jakarta, Aktual.co —  Meski belum ada perubahan secara drastis di tahun 2015 bagi busana hijab. Namun tampilan busana tertutup serta penambahan warna-warna lembut sepertinya masih menjadi tren busana hijab hingga pertengahan sepanjang bulan Maret 2015 ini. Wajar saja, jika tren hijab 2014 masih tetap melekat dan menjadi pilihan busana bagi para hijaber.

Sementara itu, penampilan simple dengan balutan gamis panjang yang menutupi seluruh bagian tubuh, dengan model standar namun tetap syar’i.  Model busana sudah tak diragukan lagi banyak dikagumi kaum hawa, khususnya bagi Muslimah tanah air.

Misalnya sebut saja, busana hijab yang kerap dipakai Aktris Oki Setiana. Dimana, perempuan cantik dan sholeha ini sangat terlihat anggun dan lembut dengan balutan busana kental dengan syarat sopan dan syar’i, sehingga tidak heran banyak sekali wanita yang mengikuti trend busana dan hijabnya.

Selanjutnya, aura cantik dan sholehah yang dipancarkan perempuan yang bermain di film berjudul, “Ketika Cinta Berstasbih’ selalu membuatnya merasa percaya diri tanpa harus keluar dari syariat agama yang telah ditentukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi VII DPR: Ketersediaan Elpiji Melon Mutlak Harus Dijamin Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa pemerintah harus mereview kembali terkait pasokan gas elpiji bagi masyarakat. Pasalnya, ketersediaan menjadi hal mutlak yang harus dijamin oleh pemerintah.

“Permasalahannya adalah kebijakan untuk mengelola atau memasok elpiji ke masyarakat harus dipikirkan kembali,” kata Kardaya di Jakarta, Senin (23/3).

Menurutnya, availability harus menjadi hal utama ketika berbicara mengenai elpiji khususnya yang berukuran 3 kg atau sering disebut elpiji melon. Sementara, soal harga dan keamanan itu nomor dua. “Ketersediaan harus ada, kalau terjadi kelangkaan akan terjadi keributan,” ujar dia.

Kardaya menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan penyesuaian harga. Dikatakannya, hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keekonomian harus di review kembali.

“Misalnya penetapan harga elpiji 3 kg yang lebih murah dibandingkan elpiji 12 kg. Pihaknya meyakini bahwa packaging barang yang lebih kecil seharusnya lebih mahal. Kalau beli telur, cost pack yang isi 10 dengan 100 mahalan yang 10, ini kok di elpiji terbalik, elpiji 3 kg lebih murah, padahal cost 12 kg lebih murah,” jelasnya.

Kedua, sambung dia, penetapan harga gas 3 kg dan 12 kg harus disesuaikan sehingga jangan sampai menguntungkan Pertamina tapi merugikan pemerintah atau sebaliknya.

“Kebijakan 3 kg jangan berdiri sendiri, yang 3 sama 12 itu barangnya sama, jadi pemerintah harus buat kebijakan yang sudah pertimbangkan semuanya,” tutup dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Belum Juga Hadir, Kubu Sutan Sebut KPK Korupsi Waktu

Jakarta, Aktual.co — Kubu Sutan Batoeghana menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah korupsi waktu. Pasalnya sampai pukul 12.00 KPK selaku pihak termohon belum menghadiri sidang praperadilan yang dijadwalkan dimulai tepat pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/3). 
Menunggu pihak KPK sampai siang ini, sidang pun molor dari jadwal semula karena pihak KPK belum datang. Kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana yang sudah menunggu lama mengaku kesal atas keterlambatan pihak KPK. 
“Ini KPK sudah korupsi waktu,” ujarnya di PN Jaksel, Ampera Raya. 
Kejadian semacam ini, kata Eggi, membuktikan KPK tidak profesional dalam mengatur waktu menghadiri sidang praperadilan kliennya itu. “Mereka tidak profesional.”
Politikus asal Partai Demokrat itu menggugat KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus penetapan tersangka oleh KPK dalam dugaan dana gratifikasi APBN di Kementerian ESDM saat menjabat di Komisi VII DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain