Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menyebut keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, memperuncing perselisihan yang terjadi di internal Partai Golkar.
Hal itu menyusul keputusan yang menyatakan kepengurusan Agung Laksono yang sah, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG).
“Pasti dia (Yasonna) memperuncing antar kedua kubu ini,” kata Ical, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut dia, apa yang diputuskan oleh menkumham lantaran adanya penafsiran yang salah dalam membaca putusan MPG yang dibacakan pada beberapa waktu lalu.
“Karena memang keputusannya didasarkan pada putusan Mahkamah Partai yang pentafsirannya berbeda 100 persen dengan keputusan itu sendiri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan AP Batubara membantah telah terjadi perpecahan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran partai berlambang banteng pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
“Tidak ada perpecahan itu. Isu itu sengaja dilempar agar terjadi perpecahan. Kalau saya yang ngomong perpecahan baru benar. Kalau orang luar yang ngomong itu tidak benar,” kata AP Batubara, di Jakarta, Selasa (10/3).
Pihak yang melempar isu perpecahan tersebut adalah oknum yang mencari celah untuk menghancurkan soliditas hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Mereka yang melempar isu itu orang gendeng (gila) yang mau mencari celah,” ujar dia.
Menurut dia, kritikan dari kader partai untuk presiden atas kebijakan tertentu merupakan hal yang wajar dilakukan demi perbaikan kebijakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengklarifikasi soal somasi yang dilayangkan pihaknya kepada Komnas HAM. Namun ia menampik, bahwa somasi terhadap Komnas HAM itu atas nama kepolisian.
“Yang mensomasi Komnas HAM itu bukan Polri, tetapi penasehat hukumnya para penyidik yang menangani kasus BW (Bambang Widjajanto)‎,” kata Badrodin saat melalui pesan singkat, Selasa (10/3).
Pelaksana Tugas (Plt) Polri itu menjelaskan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri itu melayangkan somasi melalui kuasa hukumnya karena ‎tidak suka atas tindakan Komnas HAM.
Dia tak sependapat, bahwa Komnas HAM membongkar ekspose atau gelar perkara mengenai hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang mereka lakukan dalam penanganan kasus BW. Menurutnya, hasil ekspose itu bersifat rahasia, maka tidak boleh diumbar ke publik.
“Hal itu (somasi) sebagai masukan bagi Komnas HAM untuk tidak mengekspose ke publik hasil lidik (penyelidikan), karena dalam UU tidak mewajibkan hal tersebut. bahkan sebaliknya ada yang harus dirahasiakan,” jelasnya.
Badrodin mengingatkan Komnas HAM agar mengatur sistem informasi, mana yang boleh disampaikan ke publik dan yang dirahasiakan. “Semuanya itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri melayangkan somasi kepada Komnas HAM pada 8 Februari lalu.
Bareskrim menunjuk kantor Advokat dan Penasihat Hukum Yunadi & Associates yang diwakili oleh Fredrich Yunadi, Irjen Pur Aryanto Sutadi dkk. Somasi dituangkan dalam surat kuasa khusus bernomor 202/YA-FY/PND-HAM/Bareskrim/SK/PID/II/15 tertanggal 5 Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Prof DR Jimly Assiddiqie mengungkapkan bertemu pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, di kantor Komisi Hak Azasi Manusia JL. Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).
“Ya tadi saya bertemu Pak Bambang, namun tidak ada konteksnya dengan Polri,” ungkap Jimly.
Anggota tim sembilan itu mengaku pertemuannya dengan BW dikantor Komnas HAM di ruang yang terpisah dengan ruang pembahasan somasi yang dihadiri oleh Plt. Kapolri.
“Karena tidak ada waktu jadi saya minta Pak Bambang kesini,” ujar Jimly.
Dia menambahkan pertemuannya dengan BW adalah untuk bahas tentang perlindungan profesi.
“Kita bahas perlindungan profesinya ya, kita minta peradi segera proses laporan Pak Bambang,” tambah Jimly.

Artikel ini ditulis oleh: