Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik LIPI, Karyono Wibowo mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus berupaya menguatkan aturan hukum di Indonesi terkait aksi terorisme. Karyono menilai, payung hukum pencegahan dan penanganan gerakan terorisme di Indonesia masih sangat minim.

“Harus ada penguatan pasal-pasal untuk menjerat para pelaku terorisme. Seperti, cabut kewarganegaraan. Negara punyak hak untuk melakukan itu jika terbukti seseorang masuk dalam gerakan terorisme, apalagi terkait gerakan ISIS,” kata Karyono di Jakarta, Minggu (22/3).

Menurutnya, dalam hal melawan gerakan ISIS di Indonesia, Undang-Undang (UU) yang berlaku saat ini masih belum kuat untuk menjerat para pelaku yang terlibat, untuk itu Pemerintah harus membuat payung hukum yang lebih tegas dalam memerangi aksi tersebut.

“UU terorisme yang ada sekarang belum cukup untuk menjerat gerakan ISIS, karena ini hanya gerakan keyakinan saja kan. Kalau gerakan terorisme semata tentu mudah saja terjerat hukum, tapi ISIS ini kan gerakan cerdik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, As’ad Said Ali mengungkapkan undang-undang tindak pidana terorisme perlu direvisi untuk mengantisipasi pergerakan ISIS di Indonesia.

As’ad mengatakan, perlu ada revisi atas sejumlah aturan untuk mengantisipasi pertumbuhan ISIS di Tanah Air, seperti UU Antiteror, UU tentang hukum pidana, dan UU Kewarganegaraan. UU Antiteror perlu diperkuat agar pertumbuhan kelompok radikal dapat ditekan. Namun, penguatan UU tersebut berpotensi mendapat penolakan dari sejumlah aktivis seperti aktivis pro-demokrasi dan aktivis HAM.

“Sekarang kita tinggal pilih, mau UU Antiteror kita yang lemah atau kedaulatan NKRI yang lemah,” kata As’ad dalam seminar nasional “Dari Trisakti Melalui Nawacita Menuju Revolusi Mental,” di Cake Factory, Cikini, Jakpus, Minggu (22/3).

Menurut tokoh NU itu, adapun revisi atas UU Kewarganegaraan dan UU KUHP diharapkan dapat memperjelas tindakan apa saja yang dapat disebut dengan tindakan makar. Menurut dia, apa yang kini dilakukan relawan asal Indonesia yang berjuang bersama ISIS termasuk perbuatan makar.

“Kalau di KUHP perlu dirinci lagi soal tindakan warga negara yang tidak mau pulang ke Indonesia, bagaimana hukumannya. Kalau sudah pulang, bagaimana hukumannya, itu harus dirinci,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau ambil pusing dengan maraknya langkah praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu. Lembaga superbody itu pun akan menghadapi upaya hukum yang dijukan para pesakitan tersebut.

“Mau tidak mau KPK harus menghadapinya,” kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Minggu (22/3).

Banyaknya praperadilan yang harus dihadapi tak sebanding dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Hukum KPK. Namun, KPK akan mengambil langkah menambah SDM  dengan melibatkan Jaksa KPK.

“Salah satunya memperkuat biro hukum dengan menambah jumlah personil dari jaksa,” ujar Johan.

Bekas Jubir KPK ini enggan berspekulasi soal hasil akhir yang akan diputusan hakim atas praperadilan yang diajukan sejumlah tersangka. Mengingat praperadilan sebelumnya yang diajukan Komjen Budi Gunawan dikabulkan oleh majelis hakim.

“Lihat aja nanti,” tandas Johan.

KPK seperti diketahui saat ini tengah dihadapkan empat sidang praperadilan yang diajukan para tersangka korupsi. Ke-empat tersangka itu yakni Suryadharma Ali, Sutan Bhatoegana, Hadi Poernomo serta Suroso Atmo Martoyo.

Kepala Biro Hukum KPK, Katharina Girsang mengakui bahwa pihaknya membutuhkan penambahan tenaga untuk mengahadapi banyaknya gugatan praperadilan. Alasannya lantaran jumlah anggota biro hukum minim. Selain itu tidak memungkinkan menarik pengacara dari luar lembaga.

Biro Hukum KPK mengantispasi hal itu, berencana meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membantu. Baik saat persiapan maupun ketika sidang. “Persiapannya akan kami upayakan secara maksimal dengan tenaga terbatas. Jika tidak memadai ada rencana minta bantuan sementara teman-teman Jaksa yang tidak lg banyak sidang,” ujar Katharina.

Alasan lain mengapa Biro Hukum KPK meminta bantuan JPU, kata Katharina, adalah jadwal sidang praperadilan yang hampir bersamaan. Selain itu, Biro Hukum KPK juga harus mempersiapkan sidang gugatan Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar pekan depan.

Artikel ini ditulis oleh: