Sejumlah Pengunjung pasar cipulir nampak terpaksa menerobos banjir di arena Parkir Pasar Cipulir, Jakarta, Sabtu (21/3/2015). Meski aktifitas pasar cipulir tetap buka, namun pengunjung kesulitan mencari tempat parkir. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk merevisi atau mencabut Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012.
Lantaran dia menilai PP yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperketat remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kejahatan luar biasa itu, sangat diskriminatif terhadap narapidana koruptor.
Menurutnya, pengecualian itu bisa melanggar hak asasi manusia (HAM) narapidana itu sendiri. Sebab remisi merupakan bagian dari hak narapidana. Sehingga narapidana yang sudah dijatuhkan hukuman, berhak diberlakukan sama dengan narapidana lain yang berlatar belakang kasus apapun yang dituduhkan kepada mereka.
“Kalau berkelakuan baik ya bisa dapat remisi. Kalau ingin ada pengecualian, saya kira ini bisa melanggar HAM dari narapidana sendiri,” ujar Fadli di Jakarta, Sabtu (21/3).
Tapi, ujar Ketua umum Partai Gerindra itu, PP 99/2012 justru mempersulit narapidana kasus korupsi untuk mendapat pengurangan masa hukuman. “Remisi kan hak semua narapidana, jadi harus diberikan,” ujar dia.
Sambung dia, regulasi yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu seperti memperketat koruptor untuk mendapat remisi.
Dimana narapidana kasus korupsi baru bisa mendapat remisi asal mematuhi persyaratan, yakni bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsinya. Yang bersangkutan juga harus mengembalikan semua aset negara yang telah dicuri.
Menurut Fadli, regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam aturan itu disebutkan, seluruh narapidana berhak mendapatkan remisi. “Sehingga aturannya tumpang tindih,” ujar dia.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan pemerintah agar merevisi atau bahkan mencabut PP Nomor 99/ 2012.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —Bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) bakal menjadi salah satu ‘korban’ kisruh APBD DKI Jakarta.
Disampaikan Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, jika hasil akhir APBD DKI menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan asumsi menggunakan pagu anggaran 2014, maka program KJP tak mengalami peningkatan anggaran.
“Pada tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp799 miliar. Sedangkan di APBD 2015 mendapat alokasi anggaran Rp3 triliun,” kata Uchok, dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Sabtu (21/3).
Selain KJP, program lain yang anggarannya bakal tidak bertambah adalah Dewan Riset Daerah (DRD) DKI. Dimana pada tahun 2014 mendapat anggaran Rp3,5 miliar. Padahal jika pakai APBD 2015 bakal dapat anggaran sebesar Rp4,5 miliar, atau naik Rp1 miliar.
Sambung Uchok, kondisi serupa juga dialami Karang Taruna DKI. Di tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp1 miliar. “Padahal di APBD 2015 akan mendapat alokasi Rp1,8 miliar,” ucap dia.
Dua lembaga lain yang juga bakal gigit jari tak dapat penambahan anggaran yakni Badan Kerjasama Pembangunan (BKP) dan Pengurus Persatuan Guru Republic Indonesia (PGRI) DKI Jakarta.
BKP di tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp2 miliar, dan di APBD 2015 naik dua kali lipat jadi Rp4 miliar.
Sedangkan PGRI, di tahun 2014 tidak dapat anggaran. Tapi pada APBD 2015 dapat kucuran sebesar Rp1,8 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —Kebakaran terjadi di lantai 14, Apartemen Menara Cawang, Jalan SMA 14, Jakarta Timur, siang ini sekitar pukul 14.00Wib. Akibatnya, para penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung.
Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan.
Salah seorang petugas keamanan gedung menyebut penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. “Kulkas meledak,” teriak petugas keamanan usai membantu petugas pemadam di lokasi kebakaran, Sabtu (21/3).
Setelah situasi bisa diatasi, petugas pemadam pun berangsur meninggalkan lokasi. Sementara penghuni apartemen satu-persatu mulai kembali ke apartemen masing-masing.
“Penghuni sudah diperbolehkan kembali ke tempatnya, situasi sudah dipastikan aman,” ujar Asep Ganang, salah seorang petugas.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —Kebakaran terjadi di lantai 14, Apartemen Menara Cawang, Jalan SMA 14, Jakarta Timur, siang ini sekitar pukul 14.00Wib. Akibatnya, para penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung.
Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan.
Salah seorang petugas keamanan gedung menyebut penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. “Kulkas meledak,” teriak petugas keamanan usai membantu petugas pemadam di lokasi kebakaran, Sabtu (21/3).
Setelah situasi bisa diatasi, petugas pemadam pun berangsur meninggalkan lokasi. Sementara penghuni apartemen satu-persatu mulai kembali ke apartemen masing-masing.
“Penghuni sudah diperbolehkan kembali ke tempatnya, situasi sudah dipastikan aman,” ujar Asep Ganang, salah seorang petugas.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —Alasan mepetnya waktu, membuat DPRD DKI enggan membahas rincian RAPBD DKI 2015 yang diserahkan Pemprov DKI. Dimana Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah baru menyerahkan print-out input anggaran 2015 hanya kurang dari empat jam saja jelang tenggat waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri di jam 24.00Wib, Jumat (20/3).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham (Lulung) Lunggana pun menduga ada kesengajaan dari Pemprov DKI untuk mengulur waktu penyerahan data tersebut, sehingga dewan hanya punya waktu sedikit untuk pembahasan.
Lulung bahkan menyebut ada ‘jebakan batman’ yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. Pasalnya, ujar Lulung, awalnya Sekda DKI Saefullah berjanji serahkan print-out pukul 19.00Wib. Nyatanya, dewan baru menerima pukul 20.35 WIB. Alhasil, dewan seperti dipaksa harus pelototi dengan cepat 6.700 lembar anggaran dalam waktu sekitar 3 jam saja.
“Ada jebakan batman dikasih ke kita, dia (TAPD) kasih (hasil input e-budgeting) jam 20.35 WIB, kita tunggu (dari pagi) teman-teman karena energinya dikuras dari pagi, jam 20.35 baru dikasih katakan lah 21.15 WIB bahas,” kata politisi PPP itu, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (21/3) dinihari.
Lulung yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) pun mengakui pihaknya memilik menolak lakukan pembahasan. “Waktu segitu cukup nggak? ya nggak. Nanti kalau (kita misal hanya bahas) 200 lembar di sana nyanyinya bukan Indonesia Raya lagi, wah bahasnya cuma 200 halaman,” ujar dia, seraya menyindir TAPD DKI.
Diketahui batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri adalah satu minggu mulai tanggal 14 kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah APBD 2015 hingga pukul 24.00 WIB semalam.
Banggar menolak membahas, dan menyatakan menggunakan Peraturan Gubernur (pergub) untuk menggunakan APBD-Perubahan 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp72,9 triliun, atau lebih kecil dibandingkan APBD 2015, Rp73,08 triliun yang sempat disahkan 27 Januari lalu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah optimis DPRD DKI bakal loloskan pembahasan RAPBD DKI 2015. Optimisnya Ahok muncul lantaran sudah memberi password sistem e-budgeting ke Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Bahkan Pras juga dipersilahkan untuk mengawasi proses input data ke sistem e-budgeting yang dilakukan TPAD DKI di Balai Kota, Kamis lalu. “Udahlah pasti jadi Perda, kan yang tandatangan Pak Pras,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3) lalu.
Ahok juga yakin lantaran Prasetio sebagai Ketua DPRD sudah sepakat loloskan APBD 2015 jadi tidak perlu rapat paripurna lagi. “Ketua panitia anggaran DPRD kan Pak Pras,” ucap dia.
Tapi Ahok harus temui kenyataan. Optimisnya dia terlalu berlebihan. Karena dewan menolak lakukan pembahasan. Sedangkan Pras sendiri tidak hadir saat rapat pimpinan dewan semalam. Alasannya, sakit.
Artikel ini ditulis oleh:
