Semarang, Aktual.co — Penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Klenteng Sampo Kong senilai Rp14,5 miliar sejak 6 November 2013 lalu belum ada kejelasan hingga sekarang.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi berkilah akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena belum ditemukan kerugian negara dan dua alat bukti sah.
Meski begitu, dirinya tetap meneruskan proses penyidikan sampai saat ini. “Prosesnya tetap berjalan, kita terus berusaha selesaikan. Kita perlu mengetahui dokumen administrasi dana-dana sumbangan dari luar itu bagaimana?. Pihak Sampokong belum memberi kejelasan pembukuan itu,” terang dia di Semarang, Sabtu (21/3).
Hartadi mengatakan, untuk kasus hibah Sampokong saat pertama dilakukan penyelidikan seolah-olah ada penyimpangan, namun setelah ditelusuri sudah dikerjakan lagi. 
“Waktu proyek dana hibah turun, proyek itu sudah dikerjakan Rp.4 miliar, akan tetapi dibayar Rp6 miliar. Pemikiran kita selisih itu dianggap kerugian negara, ternyata mereka malah mengerjakannya lagi,” katanya.
Hartadi mengatakan kendala proses penyidikan pembangunan Klenteng Sampo Kong di gabung dengan dana hibah dari masyarakat. “Jadi kita susah untuk menentukan kerugian negaranya, karena bercampur dananya,” ucapnya.
Pihaknya megaku sudah menelusuri untuk mengetahui kerugian negaranya. Faktanya, susah menghitung kerugian negaranya. “Cara menghitung jumlah kerugian, kayaknya susah. Satu-satunya cara untuk mengetahui kerugian negara dengan menyesuaikan dana sumbangan masyarakat dan dana hibah dengan banguanan yang ada. Artinya, kalau bangunan itu lebih besar dari dana hibah berarti tidak ada kerugian dan sebaliknya bila dana hibah lebih besar dari bangunan berarti ada kerugian negaranya,” ungkapnya.
Diketahui, penyidik Kejati Jateng menetapkan pelaksana pembangunan Sam Poo Kong, Tutuk Kurniawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print-36/0.3/Fd.1/11/2013, tertanggal 6 November 2013. Diketahui, pada kurun waktu 2011-2012.
Panitia pelaksana telah menerima dana hibah dua tahun secara berturut-burut senilai total Rp14,5 miliar. Bos New Atlas Taxi Semarang itu dicekal untuk bepergian keluar negeri selama enam bulan.
Dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012, dengan tersangka Tutuk Kurniawan yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mandek (berhenti) atau tanpa perkembangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Kasus hilangnya dana deposito milik Pemkot Kota Semarang sebesar Rp 22 miliar di Bank BTPN mulai menemui titik terang, setelah kasus sejak Februari 2015 lalu mulai ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jateng.
Saat ini, penyidik masih melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan terhadap mantan karyawan BTPN berinisial DAK yang mendatangi kantor Kejati Jateng di jalan Pahlawan Semarang, Kamis (19/3).
Kedatangannya untuk memaparkan semua kronologi dari awal bagaimana dia mendapatkan klien Pemkot Semarang dan proses penyimpanan dana. Dia juga membeberkan sejumlah nama oknum Pemkot yang terlibat raibnya dana deposito Rp22 miliar itu.
“Kita mulai 2 Februari sudah pull data dan pull paket terkait kasus deposito Pemkot. Sudah diketemukan indikasi korupsi karena itu uang negara. Kemudian DAK kemarin datang, langsung kita periksa. Sejak kemarin (Kamis) kita langsung buat sprin penyelidikan,” kata Kajati Jateng, Hartadi dihubungi, Sabtu (21/3).
Pihaknya saat ini masih pengumpulan data dan bukti, dan tim penyidik sudah memperoleh beberapa bukti-bukti terkait. Bukti tersebut sudah berada di Kejati. Selain itu, tim penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Hanya saja, saksi yang diperiksa baru sebatas dari pihak Bank. Sementara dari Pemkot Semarang belum dilakukan pemanggilan.
Dari pemeriksaan sementara sejumlah saksi, diketahui DAK merupakan orang yang bertugas melakukan pengurusan terkait deposito dana Pemkot. Hanya saja, DAK kemudian sudah tidak bekerja di bank BTPN lagi dan pindah ke Bank swasta di Kelapa Gading, Jakarta.
Berdasarkan data dari BTPN, DAK sudah keluar sejak 2011 lalu. Namun, dari data Kejati Jawa Tengah, DAK bekerja di BTPN sampai 2012 lalu, hingga akhirnya pindah ke Jakarta. 
Atas pengusutan yang dilakukan penyidik Kejati, Hartadi memastikan dalam waktu dekat akan menaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pasalnya, selain bukti sudah diperoleh, penyidik juga sudah mempunyai pandangan calon tersangka.”Sebetulnya secara kasat mata sudah ketahuan itu uang Pemda, berarti perkara korupsi. 
Sementara memang masih saksi, tapi nantinya saya pastikan dia (DAK) menjadi tersangka. Paling lama pekan depan lah kita naikan jadi penyidikan,” ungkapnya.
Sebagai karyawan yang mengurusi dana deposito Pemkot Semarang, DAK selalu membuat tanda penyetoran. 
Oleh DAK, hal itu terus dilakukan meskipun dirinya sudah tidak bekerja di BTPN lagi sejak 2012 sampai sesaat sebelum mencuatnya kasus lenyapnya dana deposito itu.Hartadi meyakini, dalam melakukan aksinya, dirinya tidak bekerja sendirian. 
Sebagai petugas penyetoran, DAK tidak mungkin melakukan sendiri tanpa ada perintah dari orang lain, entah itu dari oknum Pemkot atau pun oknum BTPN sendiri.
“Sebenarnya bukan itu saja, masih ada perkara terkait. Panjang ini kasusnya. Dia ini kalau tidak diperintah, juga tidak mungkin bisa melakukannya. Pasti ada yang menyuruhnya,” jelas Hartadi.

Artikel ini ditulis oleh: