Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Polri telah merampungkan berkas perkara milik tersangka kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Bambang Widjojanto. Kini berkas tersebut dalam proses perbaikan kemudian segera dilimpahkan ke Kejaksaan.
“Ya sudah rampung,” kata Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Kombes Pol Victor Edi Simanjuntak di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/4).
Sebelumnya Victor pun menyatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus BW. 
“Selain BW dan Zul yang lain saya enggak mau sebut nama, S dan P,” kata dia.
Pada kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bambang Widjojanto dan kerabat Bupati Kobar, Zulfahmi Asryad.
Menurut penyidik keduanya mempunyai peran yang tak jauh berbeda. Jika Bambang diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu sedangkan Zulfahmi diduga menjadi eksekutor membagikan fulus terhadap 68 saksi dalam sengketa Pilkada itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa keputusan kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Jakarta, tak menyelesaikan persoalan.
Menurut dia, pemerintah cenderung menggunakan standar ganda dalam mengambil sikap terkait konflik internal parpol.
“Ini pemerintah sedang bermain politik standar ganda,” kata Fadli, Selasa (10/3).
Cara berpolitik yang diperlihatkan pemerintah tidak baik dan justru nantinya akan merugikan pemerintah sendiri.
Koalisi Merah Putih berencana untuk bertemu dalam waktu dekat untuk menyikapi keputusan menkumham.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, Sidang Tahunan (ST) akan dihadirkan sesuatu yang baru yaitu menjadi ajang pertanggungjawaban semua lembaga negara.
“Dalam momen Sidang Tahunan MPR itulah rakyat bisa mendengar dan mengetahui ‘progress report’ dari lembaga-lembaga negara seperti MK, BPK, DPR, MA,” kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Hidayat, hal itu karena di dalam sebuah negara demokrasi rakyat perlu mendengar secara langsung laporan kemajuan tersebut.
Laporan tersebut akan memaparkan sejauh mana lembaga-lembaga negara yang disebut di dalam UUD 1945 melaksanakan kinerjanya.
Sidang tahunan itu bukan dalam rangka menilai kinerja namun sebuah upaya bagi rakyat mengetahui kinerja lembaga negara. “Hasil progress report bisa direspon atau ditindaklanjuti di DPR,” ujarnya.
Hidayat juga mengungkapkan kemungkinan bahwa MPR periode ini akan melakukan amandemen. Hal itu karena banyak hal yang perlu disikapi dan pasca-amandemen diharapkan dapat lahir GBHN.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto.
“Inisialnya S dan P,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Victor Simanjuntak,  di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/4).
Namun untuk saat ini kata Victor, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan Bupati Kotawaringin Barat dalam kasus sengketa tersebut. “Ya nanti kita lihat,” tandasnya.
Sekedar informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bambang Widjojanto dan kerabat Bupati Kobar, Zulfahmi Asryad.
Menurut penyidik keduanya mempunyai peran yang tak jauh berbeda. Jika Bambang diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu sedangkan Zulfahmi diduga menjadi eksekutor membagikan fulus terhadap 68 saksi dalam sengketa Pilkada itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby