Jakarta, Aktual.co —  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dua direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015 memiliki kesempatan untuk maju dalam bursa pemilihan Direksi BEI 2015-2018 yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Direksi BEI sekarang yang baru menjabat satu periode ada dua orang. Mereka masih dimungkinkan untuk maju, karena secara ketentuan masih dibolehkan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida di Jakarta, Jumat (20/3).

Berdasarkan peraturan III.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-54/BL/2012 tanggal 24 Februari 2012, disebutkan, keseluruhan masa jabatan direktur Self Regulatory Organization (SRO) yang terdiri atas BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) paling banyak tiga kali masa jabatan dengan ketentuan masa jabatan dibatasi dua kali pada satu SRO.

Menurut catatan Bursa, dua direksi BEI 2012-2015 itu yakni Samsul Hidayat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, dan Hamdi Hassyarbaini sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI.

Sementara itu, Samsul Hidayat ketika ditanya mengenai kesempatan untuk kembali menjabat sebagai Direktur BEI periode 2015-2018 mengaku siap mengambil kesempatan itu.

“Menurut peraturan, saya masih ada kesempatan untuk ikut bursa pemilihan Direksi bersama dengan Pak Hamdi Hassyarbaini. Ya saya maju,” ujarnya.

Samsul Hidayat mengatakan akan meneruskan visi dan misi yang sudah dijalankan BEI saat ini, salah satunya pengembangan produk dan penambahan jumlah investor agar industri pasar modal bisa lebih bersaing di jenjang yang lebih tinggi.

“Apa-apa yang telah digariskan dalam ‘blue print’ pengembangan pasar modal termasuk pengembangan produk dan penambahan jumlah investor akan terus dijalankan dengan meningkatkan pelaksanaan edukasi,” ujarnya.

Dalam jadwal proses pemilihan direksi PT BEI yang diumumkan OJK, yakni batas pengajuan calon direksi PT BEI periode 2015-2018 oleh anggota bursa (AB) pada 30 April 2015. Kemudian, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon direksi BEI oleh OJK digelar mulai tanggal 1 Mei – 3 Juni 2015.

Hasil “fit and proper test” akan diumumkan pada 4 Juni 2015.

Jika ada usulan baru bagi calon yang tidak lolos “fit and proper test” oleh OJK, maka anggota bursa dapat mengajukan pada 11 Juni 2015. Pengumuman calon terpilih akan disampaikan pada 18 Juni 2015. Selanjutnya pengesahan direksi BEI yang baru dilaksanakan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 25 Juni.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Deddy Priatna, mengungkapkan anggaran untuk pembangunan tol laut pada 2015 mencapai Rp9,9 triliun.

Investasi pemerintah untuk pembangunan tol laut di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp7,9 triliun ditambah penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV sebesar Rp2 triliun.

“Ada beberapa perhatian dari bagian pengembangan tol laut yakni pembangunan ‘hub’, pembangunan ‘feeder’ (pengumpul), ‘sub feeder’, dan juga untuk pelabuhan dan pelayaran rakyat,” ujar Deddy di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut Deddy, prioritas pembangunan pelabuhan untuk tol laut pada 2015 berada di Indonesia Timur. Maka dari itu, alokasi PMN untuk tol laut pada 2015 didistribusikan kepada Pelindo VI yang berwilayah kerja di Indonesia Timur.

“Alokasi dari APBN-P sebesar Rp7,9 triliun untuk pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan tol laut, terutama di Indonesia Timur,” kata Deddy.

Sedangkan PMN yang diberikan ke Pelindo IV digunakan untuk membangun 10 pelabuhan di Indonesia Timur.

Beberapa pelabuhan yang akan dikembangkan di Indonesia Timur adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Fak Fak, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Nunukan, Poelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Kendari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Pengamat Ekonomi Imaduddin Abdullah mengatakan kapasitas fiskal pemerintah daerah masih belum bagus dalam mengelola dana pendapatan maupun pengeluaran.

“Dalam konteks pendapatan di APBD nasional, pemda sangat bergantung pada Dana Perimbangan, 69 persen. Sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya 24 persen,” kata Imam, di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut dia, dengan persentase pembiayaan pegawai mencapai 40 persen dari APBD maka alokasi dana daerah yang besar dari pemerintah pun akan sulit menstimulasi pembangunan ekonomi.

Tidak adanya kapasitas fiskal daerah yang bagus hanya akan menghabiskan uang untuk membiayai pegawai, dan bahkan di beberapa daerah belanja untuk pegawai hampir 90 persen, ujarnya, menjelaskan.

“Jika pemerintah ingin fokus melakukan pembangunan dari wilayah pinggiran maka perlu adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah, salah satunya dengan mengurangi ketergantungan dari Dana Perimbangan,” tukasnya.

Selain itu, dari sisi pengeluaran juga bisa diubah dengan membatasi alokasi belanja pegawai dan menggesernya pada sektor-sektor yang memiliki potensi sebagai pendukung pembangunan ekonomi daerah, tuturnya.

Dia menambahkan, sistem “reward and punishment” juga bisa dilakukan pemerintah pusat jika ada pemerintah daerah yang tidak mengelola dana daerah dengan baik.

“Kalau ada pemda yang tidak mengelola uang dari pusat, bisa dipotong dananya. Jangan diberikan dana yang besar lagi ke depannya. Tapi jika digunakan untuk sektor produktif, dananya bisa ditambah,” tukasnya.

Pemerintah menaikkan alokasi Dana Transfer Daerah dan Dana Desa dalam APBN-P 2015 menjadi Rp643,8 triliun, atau meningkat Rp17,6 triliun dibanding alokasi pada APBN 2015.

Sementara itu alokasi Dana Desa dalam APBN-P 2015 telah ditetapkan sebesar Rp20,8 triliun, atau meningkat dari alokasi pada APBN 2015 yang mencapai Rp9,1 triliun.

“Dana desa naik sekitar Rp11,7 triliun. Dana desa naik seperti yang telah kita usulkan di awal,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka