Jakarta, Aktual.co — Pengamat properti Ali Tranghanda mengatakan, sektor properti akan kembali membaik pada kwartal ke-3 pada 2015 dengan melihat indikasi ekonomi yang membaik.

“Sekarang pengembang mulai ‘take off’ lagi, tetapi mereka harus melihat segmen pasar dengan baik,” kata Ali di Makassar, Jumat (20/3).

Menurut dia, dengan pergerakan BI rate yang diikuti suku bunga yang turun akan menjadi indikator bagi prospek properti pada 2015. Meskipun diakui, kondisi nilai tukar rupiah masih belum stabil, namun itu diprediksi tidak berlangsung lama, sehingga ekspektasi bagi para pengembang akan semakin membaik.

“Prospek properti pada 2015 akan bergerak membaik, meskipun sempat ada ‘market schock’ pada awal 2015 karena nilai kurs rupiah melemah,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pengembang harus pandai mengatur strategi menyasar konsumennya. Kalau selama ini, sasarannya pada kelas ekonomi menengah ke atas, maka harus mengubah ke segmen menengah.

Sementara mengenai perkembangan properti dari tahun ke tahun, Ali mengatakan, pada 2013 ke 2014 mengalami penurunan sekitar 10 persen, sedang 2014 ke 2015 mengalami penurunan 20 persen.

“Pada kwartal pertama 2015 juga masih mengalami penurunan, namun ke depannya diprediksi akan membaik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut dia juga mengimbau agar tidak menjadikan sektor properti ini sebagai objek spekulan, karena itu akan memperburuk kondisi di sektor properti.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong realisasi kerja sama bisnis dan investasi melalui program kemitraan “public to private partnership” dan “private to private partnership” yang merupakan model partisipasi swasta dalam program percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Program tersebut dalam rangka mempromosikan potensi wilayah Timur Indonesia dan menggalang kerja sama bisnis dan investasi yang bersifat terbuka bagi para pengusaha swasta nasional dan investor asing,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Timur, Annar Salahuddin Sampetoding di Jakarta, Jumat (20/3).

Prioritas percepatan terbagi atas pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan percepatan pembangunan meliputi perikanan, pertanian, dan perkebunan. Menurutnya, sarana dan prasarana KTI juga merupakan prioritas percepatan pembangunan.

“Misalnya, dalam bidang energi, jalan dan jembatan, air minum atau pengelolaan air, manajemen limbah, irigasi waduk, pelabuhan dan kapal feri, bandara, dan perumahan masyarakat.” Selain itu, menurut Annar, dalam industri manufaktur pihaknya juga akan membantu dan mengembangkan terkait dengan industri olahan, sektor pendidikan dan kesehatan, dan masyarakat termasuk pemberdayaan wanita dan keluarga.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.

Seperti dilansir dari laman setkab, Jumat (20/3), Inpres Nomor 5/2015 tersebut menyebutkan impor beras diperbolehkan bila ketersedian beras dalam negeri tidak mencukupi. Selain itu, impor juga dapat dilakukan guna kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, serta untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

“Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG,” tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Namun Presiden dalam inpres tersebut tetap menegaskan, pengadaan gabah dan beras oleh pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan dari dalam negeri.

Presiden juga mengingatkan bila impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah merupakan upaya stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitasi harga beras.

Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 5/2015 itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka