Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
14 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37835

Presiden Harus Turun Tangan Terkait Polemik Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Jakarta, Aktual.co —   Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar turun tangan membereskan masalah terkait pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut tidak hanya menyangkut aspek perhubungan semata, melainkan menyangkut juga aspek energi, perikanan, pertanian, hingga masalah sosial.

“Banyak sekali aspek yang dipertimbangkan. Tidak hanya bicara aspek pelabuhan yang di Kemenhub. Saya kira supaya Menko Maritim, Menko Perekonomian, atau Presiden sekalian harus bicara. Jangan gaya premannya Jonan (Menhub) saja yang ditonjolkan,” kata Marwan di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menambahkan, untuk mengatasi ini, diperlukan adanya koordinasi oleh penyelenggara negara dalam melakukan kajian mengenai konsep yang tepat mengenai pembangunan pelabuhan dan bagaimana caranya agar tidak menyenggol sektor lain.

“Kita tidak menolak pembangunan (pelabuhan), yang kita tolak itu pembangunannya di Cilamaya. Itu perlu kita garis bawahi. Kalau mau bangun, buat kajian baru yang komprehensif,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

APBD Mangkrak, BKD DKI: Tunjangan PNS Tersendat

Jakarta, Aktual.co — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan pembayaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak dapat dilakukan pada pekan ini.

“Rencana awalnya memang TKD untuk bulan Januari dan Februari akan dicairkan minggu ini sebanyak 50 persen dulu. Tapi, rencana itu tidak bisa dilakukan dan harus ditunda,” kata Kepala BKD DKI Agus Suradika di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurut dia, rencana pembayaran TKD tersebut tidak jadi dilaksanakan pada pekan ini karena masih harus menunggu hasil evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Penyerahan TKD itu belum ada aspek hukumnya. Maka, kita masih harus menunggu hasil evaluasi APBD DKI 2015 dari Kemendagri. Setelah proses evaluasi itu selesai dilakukan, baru TKD para pegawai bisa dicairkan,” ujar Agus.

Dia menuturkan untuk jangka waktu Januari dan Februari, para pegawai Pemprov DKI hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan jabatan saja. Sedangkan untuk TKD, baik statis maupun dinamis, belum dapat diberikan.

“Yang sudah dibayarkan kepada para pegawai hanya gaji pokok dan tunjangan jabatan saja. Namun untuk TKD belum dapat dicairkan karena masih harus menunggu evaluasi APBD dari Kemendagri. Kita juga tidak mau kalau TKD itu tidak ada dasar hukumnya,” tutur Agus.

Lebih lanjut, dia pun meminta seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar bersabar dan menunggu hingga evaluasi itu selesai. Dia juga meminta agar para pegawai tetap menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

“Kalau pembahasan APBD sudah selesai, TKD pasti akan segera dicairkan. Saya kira teman-teman pasti bisa mengerti kondisi ini. Tetap jalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa,” ungkap Agus. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KY Berharap Hakim Sarpin Penuhi Panggilan

Jakarta, Aktual.co — Komisi Yudisial (KY) berharap Hakim Sarpin Rizaldi hadiri panggilan. Pasalnya, keterangan Sarpin diperlukan untuk mengetahui apakah Hakim praperadilan Komjen Budi Gunawan itu, melanggar aturan atau tidak.
Demikian disampaikan komisioner KY, Taufiqurrohman Syahuri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/3).
“Kehadiran hakim terlapor KY (Hakim Sarpin) akan memberi kemudahan untuk klarifikasi. Iya jadi itu sudah ditutup kami simpulin, tanpa diklarifikasi dari pihak terlapor,” jelas Taufiqurrohman.
Meski begitu, pria kelahiran Brebes itu tidak memungkiri kalaupun Hakim Sarpin mempunyai hak untuk tidak memenuhi pemanggilan tersebut. 
“Nggak apa-apa itu hak dia. Tapi kalau tidak hadir akan merugikan diri sendiri,” terangnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, KY sendiri akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hakim Sarpin pada awal April mendatang. Namun, belum diketahui kepastian tanggal pemanggilan tersebut.
“Hakim Sarpin belum dipanggil. Kemungkinan awal April. Nanti kalau beliau penuhi panggilan diharapkan untuk menjelaskan (pertimbangan mengabulkan gugatan Budi Gunawan),” ungkap Taufiqurrohman.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pertamina Merugi Rp420 Miliar, Tidak Semua Direksi Tahu

Jakarta, Aktual.co — Media Manager PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengaku belum mengantongi angka pasti kerugian dari Pertamina di awal tahun 2015, yang merupakan imbas dari turunnya harga minyak dunia yang mendekati harga biaya produksi sehingga menurunkan pendapatan perusahaan.

“Soal kerugian awal tahun ini saya belum punya angkanya, jadi saya belum bisa jawab,” kata Adiatma saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/3).

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya mencatatkan kerugian sebesar USD35 juta atau setara Rp420 miliar di Januari 2015, akibat anjloknya harga minyak dunia.

“Saya belum tahu, nanti saya tanya dulu ke pak Dwi. Yah kalau pak Dwi yang ngomong, yah kutip saja kata dia,” ujar dia singkat.

Senada dengan media Manager Pertamina, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang tidak mengetahui perihal kerugian pertamina yang mencapai USD35 Juta atau setara Rp420 miliar.

“Ah masa? Saya kok malah baru dengar. Silahkan tanyakan hal tersebut ke Direktur Keuangan Pertamina atau ke Ali Mundakir,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Balai Bahasa Gelar ‘Bengkel Sastra’ di Inhu

Jakarta, Aktual.co — Balai Bahasa Provinsi Riau menggelar pelatihan sastra bertajuk “Bengkel Sastra”, yang diikuti oleh ratusan peserta SMKN 1 Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

“Saya optimis program ini bisa membantu peningkatan ilmu dan kecintaan masyarakat terhadap sastra,” kata Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Agus Sri Danardana, di Rengat, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan ‘Bengkel Sastra’ merupakan salah satu program Balai Bahasa provinsi Riau yang sudah berjalan sejak beberapa tahun. Pesertanya terdiri dari siswa dan guru dari tingkat SMA atau sederajatnya di Indragiri Hulu (Inhu).

Menurut dia, sebelumnya program tersebut hanya dilaksanakan disejumlah sekolah di Kota Pekanbaru. Namun, mulai tahun ini program edukasi sastra itu terus diupayakan hingga ketingkat kabupaten, khususnya kepada siswa SMA.

“Tahun 2015 akan digelar di lima kabupaten,” ujarnya.

Menurut dia, Balai Bahasa Riau dalam melaksanakan kegiatan pelatihan itu juga akan menyajikan berbagai materi yang berkaitan dengan sastra populer lainnya, seperti musikalisasi puisi untuk siswa, menulis puisi, serta cerpen dan esai khusus untuk guru.

“Bengkel Sastra ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Jakarta, Pekanbaru dan dari balai bahasa yang terdiri dari beberapa orang penyair serta cerpenis,” katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Indragiri Hulu, Mursidi, meminta agar guru dan siswa untuk serius mengikuti “Bengkel Sastra” dan mengambil manfaatnya. Mursidi pun tak sungkan memberikan apresiasi terhadap kegiatan positif tersebut karena tergolong sangat langka dibuat di Inhu.

“Saya memberikan apresiasi terkait realisasi kegiatan ini karena selama ini didaerah belum pernah ada kegiatan tersebut,” katanya.

Menurut dia, apresiasi perlu diberikan kepada Balai Bahasa Provinsi Riau yeng telah memilih Kabupaten Inhu sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan “Bengkel Sastra” karena program ini sangat mendukung tingginya tingkat penguasaan materi sastra.

“Saya mengimbau agar guru kiranya dapat menerapkan ilmu yang didapat dari pelatihan Benkel Sastra kepada siswa secara berkelanjutan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pasca Kebakaran Wisma Kosgoro, Wagub Djarot Siapkan Cara ‘Keras’

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan kebakaran Wisma Kosgoro bakal dijadikan momentum untuk ‘menggalakkan’ peraturan soal sistem proteksi kebakaran di gedung-gedung tinggi.
“Ini harus lebih keras, ini masalah safety. Kami sudah berusaha maksimal betul,” kata Djarot, Selasa (10/3).
Djarot menyayangkan kebakaran yang terjadi di gedung gedung tinggi, sebab menurutnya, sistem proteksi kebakaran merupakan kewajiban dari pemilik gedung.
“Bukan kepentingan warga jakarta ini kepentingan mereka lho. Kalau misalkan saya tinggal di apartemen lantai 30, tapi tidak nyaman dan tidak aman ya takut lah,” ungkapnya.
Disamping itu, Djarot sendiri mengakui adanya kekurangan Pemprov dalam mencegah terjadinya kebakaran.
“Saya bisa pastikan hydrant kita bermasalah. Banyak yang dicuri orang, saluran airnya tidak pernah dicek. Makannya saya sudah minta dicek,” cetusnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...37,83437,83537,836...43,187Halaman 37,835 dari 43,187

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya