Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan buku pelajaran Agama Budha senilai Rp 7,2 miliar pada Ditjen Bimas Budha Kementerian Agama tahun anggaran 2012.
Ketiga tesangka itu yakni dari swasta yakni Samson Sawangin selaku Dirut PT Samuaraya, Edi Sriyanto selaku Dirut CV Kurnia Jaya, dan Wilton Nabeat. Ketiganya langsung ditahan usai diperiksa penyidik pidana khusus Kejagung.‎ 
“Iya dilakukan penahanan, ketiganya ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejagung,” kata‎ Kepala Pusat Penerangan Hukum Tony T Spontana di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (19/3).
Dijelaskan Tony, penahanan tersebut agar tersangka tak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.
Sementara itu, selain melakukan penahanan ter‎hadap tiga tersangka, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya yang merupakan bekas pejabat di Kemenag yakni Heru Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha di Kemenang, PNS di Ditjen Bimmas Budha bernama A Joko.
“Keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan,” kata dia.
Diketahui, dalam penyelidikan penyidik Kejagung menemukan alat bukti kuat dalam pengadaan buku pelajaran Agama Budha untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan Menengah di Kementerian Agama tahun anggaran 2012. Dugaan korupsi itu dilakukan dengan cara mark up harga.‎ 
Lima orang ditetapkan sebagai tersengka ‎dalam korupsi ini, mereka adalah Heru merupakan Direktur Urusan Pendidikan Agama Budha di Kemenang itu, PNS di Ditjen Bimmas Budha bernama A Joko‎, Samson Sawangin selaku Dirut PT Samuaraya, Edi Sriyanto selaku Dirut CV Kurnia Jaya, dan Wilton Nabeat (swasta). 
Mereka pun dijerat dengan pasal yang disangkakan pada Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arif Poyuono menilai seleksi yang dilakukan dalam pemilihan direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) tak transparan.
Pasalnya, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tidak jelas diumumkan ke publik.Tidak seperti Badan Usaha Milik Negara tetangga seperti Temasek dan Khasanah yang sudah berkelas dunia.
“Kalau memang kita punya keinginan mengelola BUMN dengan baik, sebaiknya untuk posisi direksi atau komisaris diumumkan di koran dan Lelang jabatan sehingga terjadi kompetisi yang sangat bagus dan mendapatkan orang orang yang punya kompetensi dan Kemampuan untuk memanajemeni perusahaan BUMN,” ujar Arif di Jakarta, Jumat (20/3).
Menurutnya, dengan diumumkan ke publik, proses seleksi para pejabat tinggi perusahaan plat merah tersebut dapat dilakukan dengan benar. Dengan demikian, akan diperoleh orang-orang yang memiliki kemampuan menduduki posisi strategis tersebut.
“Sehingga kita melakukan head hunter-nya dengan benar. Artinya, kita akan peroleh orang yang capable untuk menduduki direksi BUMN,” katanya
Arif menyebutkan bahwa Joko Widodo ternyata tidak hanya menempatkan orang-orang partai politik dalam jajaran komisaris di dua perbankan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BNI (Persero) Tbk, namun juga ditengarai sengaja menempatkan oposisi kacangan yang dianggapnya sebagai orang-orang yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintahan.
“orang-orang itu ditempatkan dalam jajaran komisaris untuk membungkam kekritisan oposisi kacangan berkelas kacung, contohnya adalah Rizal Ramli dan Revrisond Baswir,” ungkapnya
Selain itu, dalam Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) BNI ternyata nama kedua tokoh itu ternyata masuk di jajaran Komisaris BNI. Kendati demikian, FSP BUMN Bersatu berharap, para direksi perbankan plat merah yang baru dapat membongkar dugaan korupsi dan mark-up terhadap pemberian kredit elit politik dan kerabat para petinggi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Menurut laporan, ada dugaan mereka itu kreditnya macet semua dan banyak proyek yang fiktif,” katanya
Arif menambahkan, FSP BUMN Bersatu menghimbau Kepada stake holder BUMN terutama para Pekerja BUMN Untuk mengawasi mereka Jangan sampai aset aset BUMN di Korup yang berakibat BUMN tempat Pekerja BUMN bekerja Bangkrut atau di likwidasi .
“Para Pekerja BUMN harus berani melaporkan apabila ada kejangggalan kebijakan Direksi Dan Komisaris BUMN yang merugikan BUMN dan laporkan ke KPK,” ujar Arif
Sementara itu, Arif menyebut BUMN adalah merupakan institusi yang paling seksi bagi setiap rezim Pemerintahan yang berkuasa untuk menempatkan para mantan relawan. Tim sukses Dan elite parpol pendukung yang tidak punya pekerjaan tetap alias ‘under employment’ hanya Untuk sekedar meyambung hidup saja.
“Selain relawan, tim sukses dan elite parpol, BUMN oleh Rezim Jokowi dijadikan tempat untuk menempatkan oposisi kacangan, elite politik oposan berkelas kacung agar Rezim Jokowi tidak merasa budeg dengan ocehan mereka,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium gelagat tindak pidana korupsi terkait impor gula. Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan, kajian soal tata niaga gula masuk dalam sektor ketahanan pangan. 
Ketahanan pangan itu, sambung Johan menjadi bagian Rencana Strategis (Renstra) KPK. “Benar, masuk dalam topik ketahanan pangan,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (20/3).
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, indikasi korupsi disektor impor gula itu tercium saat KPK melakukan kajian terhadap tata niaga impor komoditas pangan strategis pada 2014. 
Hasil penelitian itu meyebutkan ditemukan adanya pelemahan pada kebijakan tata niaga impor gula serta kelemahan pengawasan peredaran gula rafinasi.
“Kelemahan itu berpotensi menciptakan ‘Rent-Seeking’ melalui pembocoran gula rafinasi ke pasar tradisional, atau memanfaatkan celah dengan mengajukan permohonan impor gula mentah untuk ‘idle capacity’. Setiap tahunnya merugikan petani tebu Indonesia,” kata Priharsa.
Selain itu, KPK juga tergugah untuk melakukan kajian tersebut setelah banyaknya pengaduan masyarakat terkait komuditas gula. “Terdapat sejumlah pengaduan masyarakat terkait komoditas gula yang diterima oleh KPK sejak tahun 2004-2015.”
Ditambah lagi, pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan tambahan APBN-P Kementerian Pertanian senilai Rp 16,9 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4 triliun untuk refocusing swasembada pangan lima komoditas pangan strategis. 
“Besarnya anggaran ini bila tidak dikelola dengan baik, berpotensi merugikan keuangan negara, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.”
Untuk menindaklanjuti dugaan korupsi itu, Taufiequrachman Ruki Cs sudah meminta Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil untuk memperbaiki kebijakan impor gula. Permintaan itu disampaikan lewat sebuah pertemuan yang digelar di gedung KPK pada Kamis (19/3).
“Jadi, intinya adalah KPK akan lakukan studi untuk melakukan perbaikan kebijakan. Ini bagian dari tugas KPK yaitu program pencegahan,” kata Sofyan.
“Kita melakukan studi misalnya mekanisme impor, kemudian mekanisme pemberian jatah gula impor rafinasi dan lain-lain. Sebenarnya itu perbaikan kebijakan,” ujar dia.
Pertemuan tersebut, tidak hanya dihadiri oleh Sofyan, beberapa jajaran kementerian terkait yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin serta Dirjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, juga menampakkan diri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua BPM UI yang juga Koordinator Pendudukan MPR-DPR 1998, Heru Cokro yang tergabung dalam Jaringan Aksi Aktivis Alumni UI akan menggelar Rapat Akbar di kampus UI. Rapat akbar ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini. 
Menurutnya, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengkhawatirkan. Selain menunjukkan belum berpihak pada rakyat, di era Jokowi-JK juga penegakkan hukum semakin amburadul dan di saat yang sama kebutuhan pokok semakin mencekik rakyat. 
“Kita lihat supremasi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara telah dijungkirbalikan oleh pelaksana mandat rakyat itu sendiri, seperti kisruh KPK versus Polri,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (20/3).
Dengan dasar itu, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) lintas generasi siap mengangkat panji-panji kembali untuk memprotes kebijakan Jokowi-JK. Mantan aktivis BEM UI ini bersama sejumlah mantan Ketua dan Sekretaris Jenderal BEM UI mengatakan perjuangan reformasi yang digelorakan mahasiswa 17 tahun lalu, secara kasat mata dan terang benderang mulai dikhianati.
“Yang dahulu menjadi musuh bersama kini malah dipraktekan dan tumbuh kembali bagaikan parasit yang terus menggerogoti pemerintahan Jokowi-JK,” katanya
Selain itu, hal yang lebih memprihatinkan adalah semakin mahalnya harga-harga barang kebutuhan pokok karena dipicu kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, listrik, gas dan pajak. 
“Alih-alih ingin mempertahankan stabilitas ekonomi, yang terjadi justru mencekik leher rakyat dan rakyat dipaksa mengencangkan ikat pinggangnya karena melambungnya harga-harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya

Artikel ini ditulis oleh: