Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua BPM UI yang juga Koordinator Pendudukan MPR-DPR 1998, Heru Cokro yang tergabung dalam Jaringan Aksi Aktivis Alumni UI akan menggelar Rapat Akbar di kampus UI. Rapat akbar ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan kegelisahan atas kondisi bangsa saat ini. 
Menurutnya, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengkhawatirkan. Selain menunjukkan belum berpihak pada rakyat, di era Jokowi-JK juga penegakkan hukum semakin amburadul dan di saat yang sama kebutuhan pokok semakin mencekik rakyat. 
“Kita lihat supremasi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara telah dijungkirbalikan oleh pelaksana mandat rakyat itu sendiri, seperti kisruh KPK versus Polri,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (20/3).
Dengan dasar itu, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) lintas generasi siap mengangkat panji-panji kembali untuk memprotes kebijakan Jokowi-JK. Mantan aktivis BEM UI ini bersama sejumlah mantan Ketua dan Sekretaris Jenderal BEM UI mengatakan perjuangan reformasi yang digelorakan mahasiswa 17 tahun lalu, secara kasat mata dan terang benderang mulai dikhianati.
“Yang dahulu menjadi musuh bersama kini malah dipraktekan dan tumbuh kembali bagaikan parasit yang terus menggerogoti pemerintahan Jokowi-JK,” katanya
Selain itu, hal yang lebih memprihatinkan adalah semakin mahalnya harga-harga barang kebutuhan pokok karena dipicu kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, listrik, gas dan pajak. 
“Alih-alih ingin mempertahankan stabilitas ekonomi, yang terjadi justru mencekik leher rakyat dan rakyat dipaksa mengencangkan ikat pinggangnya karena melambungnya harga-harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa setuju dengan wacana pendanaan partai politik sebesar Rp1 triliun asal dengan catatan parpol tidak lagi berbisnis.
“Asal dengan catatan partai tidak boleh lagi berbisnis, sehingga kader-kader partai di eksekutif maupun legislatif dapat menjalankan suara rakyatnya dengan baik,” kata Khofifah di Aceh Selatan, Jumat (20/3).
Mantan Cagub Jatim dalam pilkada lalu itu mengatakan, dana untuk parpol sudah lazim dilakukan di luar negeri.
“Negara-negara lain itu sudah melakukan seperti ini, itu fair. Biasanya dihitung berdasarkan unit cost perolehan pada pemilu terakhir, itulah yang menjadi dasar pemerintah kepada parpol,” katanya.
Insentif dari negara tersebut digunakan untuk pendidikan politik, kaderisasi dan pembinaan kader.
Wacana pendanaan parpol tersebut dicetuskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo namun menuai pro dan kontra.
Pendanaan Rp 1 triliun memang bukan hanya untuk satu partai. Mekanisme subsidi negara diberikan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sosok ketokohan Megawati Soekarnoputri masih diperlukan guna menjaga soliditas dalam menghadapi masa transisi seperti ini.
Demikian disampaikan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, di Jakarta, Kamis (19/3).
Kata Hasto, setelah sepuluh tahun menjadi partai oposisi, kini PDI Perjuangan menjadi partai koalisi pemerintahan. Untuk itu, kata dia, diperlukan sosok yang bisa menjaga soliditas partai agar tetap kritis terhadap pemerintahan. 
“Kita masih membutuhkan ketokohan Bu Mega dalam masa transisi ini. Sangat diperlukan untuk menjaga perjuangan Bung Karno di dalam tubuh PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Hasto memastikan bahwa Megawati Soekarnoputri akan kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 pada Kongres PDI Perjuangan mendatang. 
“Ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi nasional belum lama ini,” sergahnya. 
Kendatipun demikian, Hasto membantah bahwa proses kaderisasi di tubuh partainya tidak berjalan maksimal. Ia menyebutkan, tokoh seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, atau Puan Maharani merupakan kader muda PDI Perjuangan yang potensial. 
“Mereka-mereka itu sudah sejak awal kami persiapkan untuk menjadi kader potensial,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: