Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mempertanyakan asal penambahan tanah terkait reklamasi teluk Jakarta dan memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merusak lingkungan.  
Menurutnya, Komisi VII DPR RI akan membicarakan hal ini secara spesifik.
“Tanda tanyanya, reklamasi di Jakarta tanahnya berasal darimana, sebab tanah yang dibutuhkan pasti jumlahnya sangat besar. Kalau tidak jelas, harus ada klarifikasi bahwa sumber tanah itu tidak merusak lingkungan,” ujar Kurtubi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/3).
Dia menambahkan, harus ada pemikiran serius dari Pemprov DKI dalam penggunaan tanah tambahan. Rencananya, reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) ini akan menghasilkan tambahan lahan di Jakarta seluas 51 ribu hektar.
“Harus da pemikiran serius ‘supply’ tanah atau pasir untuk reklamasi Jakarta. Pastikan tidak merusak lingkungan, kalau merusak lingkungan saya tidak akan pernah setuju,” kata Kurtubi.
Rencana reklamasi tersebut hampir sama dengan rencana reklamasi Pulau Bali yang mengambil tambahan pasir dan tanah dari Pulau Lombok. Jika demikian, maka merusak lingkungan demi kepentingan tertentu.
“Kasusnya mirip dengan rencana reklamasi di Bali tapi pasirnya diambil dari Lombok, itu saya tentang habis-habisan. Saya tidak menyetujui pasir di Pulau Lombok dibawa untuk reklamasi di Bali, itu akan merusak lingkungan di Lombok, Lombok akan menderita kerusakan lingkungan. Kalau menyangkut Jakarta, saya inkonsisten juga bahwa reklamasi ini akan merusak lingkungan,” katanya
Kurtubi mengaku komisi VII belum membahas persoalan ini. Namun, yang perlu diingat reklamasi tersebut harus tetap menjaga lingkungan yang tidak menguntungkan satu pihak tertentu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita harta milik bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Adapun harta yang disita yakni rumah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.
“Terkait dengan penyidikan TPPU dengan tersangka FAI, penyidik menyita tanah dan bangunan yangg berlokasi di wilayah Cipinang, Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (19/3).
Sebelumnya, lembaga antirasuah juga menyita rumah Fuad yang berlokasi di Perum Casa Grande, Sleman, Yogyakarta, sebuah Ruko, Kondominium hingga uang sebesar Rp 200 miliar.
Seperti diketahui, Fuad Amin telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 1 Desember 2014 silam.
Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Fuad Amin Imron sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Fuad disangka telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meragukan proses seleksi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam menjaring Dirjen Bea Cukai. Alasannya, Uchok mempertanyakan kridibilitas pansel Kementerian Keuangan dalam menjaring calon.
“Kalau pansel diambil dari Kemenkeu ya hasilnya sudah pasti orang-orang mereka yang menang. Saat ini yang menentukan Dirjen adalah Pansel sehingga seharusnya benar-benar diisi oleh orang-orang independen,” ucap Uchok dalam keterangan tertulisnya,  di Jakarta, Kamis (19/3).
Karena itu, seharusnya Menkeu Bambang Brobjonegoro melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk meneliti laporan harta kekayaan calon Dirjen Bea Cukai yang ada. Bahkan, sambung dia, semua calon yang mendaftar harus berani menjelaskan darimana sumber kekayaannya kepada PPATK. Tak hanya itu, dalam hal ini pun KPK juga sudah menyatakan siap membantu dalam menjaring calon dirjen tersebut.
Menkeu Bambang, diharapkan tidak melakukan kesalahan yang sama dalam memilih jabatan setingkat eselon satu di kementeriannya. Seperti yang terjadi dalam proses seleksi lelang jabatan Dirjen Pajak baru-baru ini yang dianggap hanya sekedar pencitraan namun gagal menghadirkan sosok yang mampu mendorong pendapatan negara dari pajak tanpa menambah kesulitan baru terhadap masyarakat pada umumnya.
“Kami anggap pansel tersebut gagal. Jadi jangan sampai terulang lagi dalam pemilihan Dirjen Bea Cukai,” ucapnya lagi.
Untuk diketahui, memanasnya situasi pemilihan Dirjen Bea dan Cukai ini tak lepas berbagai persoalan yang menyelimuti Ditjen Bea Cukai selama kepemimpinan Agung Kuswandono. Salah satunya dipertahankannya selama bertahun-tahun posisi 10 jabatan setingkat eselon dua yang dijabat oleh pejabat berstatus Pelaksana Harian (Plh).

Artikel ini ditulis oleh: