Jakarta, Aktual.co — Safari politik yang dijalankan oleh DPP Partai Golkar Munas Ancol ke sejumlah partai pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dinilai tidak mempengaruhi soliditas partai politik di Koalisi Merah Putih (KMP).
Demikian disampaikan Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3). dirinya menilai kunjungan yang dilakukan Agung Laksono hanya dalam konteks silaturahmi saja.
“Bahwa silaturahmi itu adalah tradisi baik bangsa Indonesia, bertemu dan ngobrol segala macam enggak apa-apa. KMP tetap solid, Kita tetap jalan dengan enam partai yang memimpin di lembaga legislatif,” kata dia.
Diketahui, safari politik yang dilakukan Agung Laksono cs tidak hanya menyambangi partai politik dari KIH, melainkan juga partai yang ada di KMP, seperti PAN. Rencananya, dalam waktu dekat kubu Agung akan melakukan safari ke Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menentang reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, Izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga bukan untuk kepentingan rakyat Jakarta.
“Kalau arahnya ekslusifitas kita tentang, jadi ada kelompok masyarakat yang ingin ekslusif, ingin ‘free place’ untuk kelompoknya doang yang menikmati fasilitas itu akan kita tentang,” ujar Kurtubi, saat dihubungi, Kamis (19/3).
Menurutnya, jika pembangunan tersebut bertujuan untuk kepentingan kelompok dengan menggunakan fasilitas negara maka reklamasi tersebut tidak boleh dilakukan.
“Harus jelas perencanaannya, kalau ekslusifitas apalagi menggunakan areal milik negara hanya menguntungkan kelompok, rakyat dirugikan. Rakyat yang ingin memandang laut hilang karena dikuasai kelompok tertentu bahkan tujuannya untuk ekslusifitas masyarakat tertentu tidak boleh,” kata Kurtubi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merealisasikan reklamasi pantai utara Jakarta. Rencananya, dari reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) ini akan menghasilkan tambahan lahan di Jakarta seluas 51 ribu hektar. 
Lahan reklamasi ini akan terbangun 17 pulau baru yang merupakan bagian pengembangan wilayah pantai utara Jakarta. Di atas lahan pulau-pulau buatan itu akan dibangun perumahan, hotel, apartemen, pusat bisnis dan belanja, dengan konsep meniru proyek Palm Islands di Dubai atau proyek reklamasi di Singapura dan Hong Kong.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketidakstabilan politik dan ekonomi berpotensi memicu gerakan sosial yang diduga dilakukan untuk menggulingkan rezim pemerintahan saat ini.
Pengamat Politik Arya Fernandes menilai  pasca reformasi belum ada pergerakan yang berhasil menggulingkan rezim dan gerakan sosial yang muncul hanya sementara.
“Saya rasa ketidakpuasan sesaat saja tidak ada sejarahnya gerakan protes pasca reformasi berhasil mengulingkan pemrintahan,” ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, pada masa ini tak ada yang bisa menggulingkan pemerintahan kecuali Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak memungkinkan konstitusi melakukan hal demikian.
“Kalau kita lihat konstitusi, itu posisi presiden sangat kuat, yang bisa hanya anggota DPR, tapi di konstitusi juga tidak dimungkinkan ada gerakan protes yang bisa menggulingkan,” katanya.
Sementara itu, dengan timbulnya pergerakan mahasiswa yang didominasi perguruan tinggi negeri, sampai saat ini pergerakannya belum masiv dan masih di level lumrah.
“Tidak ada yang perlu di khawatirkan, kalau ada kekecewaan itu lumrah.”

Artikel ini ditulis oleh: