7 April 2026
Beranda blog Halaman 37888

DEN: Indonesia Belum Butuh PLTN

Jakarta, Aktual.co — Dewan Energi Nasional (DEN) menilai bahwa saat ini Indonesia masih belum membutuhkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam waktu dekat. Pasalnya, masih banyak sumber energi saat ini yang belum digunakan secara optimal.

Anggota DEN, Tumiran mengatakan, saat ini apabila Indonesia ingin membangun PLTN maka akan banyak kajian awal yang harus disiapkan. Sementara kondisi Indonesia sendiri sangatlah membutuhkan pembangkit listrik dengan skala cepat.

“Sekarang ini yang penting kan mempercepat infrastruktur. Pembangunan nuklir (PLTN) kan tidak bisa empat-lima tahun. Kita kan butuh pembangkit listrik skala cepat. Yang paling cepat ya kita punya Hydro, Geotermal, dan punya batubata,” kata Tumiran di kantornya, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurutnya, hydro, geotermal dan batubara adalah sumber energi yang harus dimaksimalkan pemanfaatannya sembari secara bertahap membangun industri dalam negeri.

“Itu kita kebut dulu sampai GDP per kapita naik. Income per kapita naik. Sambil secara bertahap industri dalam negeri kita perkuat. Industri pembuat komponen-komponen pembangkit listrik. Sehingga kalau kita mau bangun PLTN ga semuanya kita beli dari luar dong. Jadi komponen-komponennya secara bertahap kita bikin dulu di sini,” ujar dia.

Untuk itu, sambungnya, jika sekarang ini Pemerintah tetap keukeuh ingin membangun PLTN, sementara semua komponennya beli dari asing, maka itu akan menjadi terlalu mahal.

“Kalau sekarang kita beli semua kan terlalu mahal. Jadi secara bertahap komponen PLTN kita bikin, setelah kita bicara komponen itu, kita pikirkan spandan-nya, supaya bisa dipakai untuk yang teknologi lebih. Jadi kita harus tahu, dan ekonomi negara harus mampu. Batubara dulu kita genjot, panas bumi kita habisi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Korupsi ‘Payment Gateway’, Polri Sita Tujuh Alat Bukti

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan ‘payment gateway’ yang diduga melibatkan bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Anton Charliyan mengungkapkan, hingga kini pihaknya sudah memeriksa 12 saksi dan telah menyita sejumlah alat bukti.
“Sudah disita tujuh alat bukti berupa surat. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu,” kata Anton dikantornya, Jakarta, Kamis (19/3).
Namun, penyidik belum menyita dalam bentuk uang terkait penyidikan kasus yang terjadi di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM ini. “Uang sementara belum,” katanya.
Meski begitu, Anton memastikan bahwa dalam kasus ini ada indikasi kerugian negara Rp 32 miliar lebih. Tak cuma itu, lanjut Anton, ada indikasi pungutan liar ratusan juta rupiah. Hal ini berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Desember 2014.
“Adanya pungutan yang tidak sah sebesar Rp 605 juta. Itu berdasarkan hasil audit BPK,” ujarnya.
Polri menyiapkan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan juncto pasal 55 KUHP untuk calon tersangka.
Namun, sejauh ini Polri memang belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. “Ini akan dilihat dari hasil pendalaman. Yang jelas, yang jadi pimpro (payment gateway) itu kebetulan beliau, Denny Indrayana,” kata Anton.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Rupiah Terpuruk

(dari kiri) Sekertaris Partai Nasdem Jhony G Plate, Wakil Ketua MPR Mahyudin dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menjadi narasumber pada Dialektika Demokrasi di Pressroom DPR, Kompleks Perlemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015). Dialog ini membahas nilai Rupiah yang anjlok terhadap dollar AS di tahun ini dengan tajuk “Rupiah Terpuruk dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia”. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Pengusaha Harap Hilirisasi Tidak Hambat Ekspor Rumput Laut

Jakarta, Aktual.co — Indonesia sebagai negara produsen terbesar untuk komoditi rumput laut tropis (Eucheuma sp dan Gracillaria sp), diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan dan penguatan ekonomi dari hulu ke hilir pada komoditi rumput laut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan daya serap indutri dalam negeri dan permintaan industri luar negeri yang terus bertumbuh.

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis mengatakan bahwa terdapat beberapa hal strategis yang perlu dilakukan untuk menjadikan komoditi tersebut menjadi unggulan. Diantaranya yaitu menyusun roadmap pengembangan usaha rumput laut di Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kami ingin semuanya terarah, kegiatan hulu hilir lebih baik dan selaras,” kata Safari dalam rilis yang diterima Aktual.co, Kamis (19/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, pihaknya akan mendorong tumbuh kembangnya hilirisasi menuju tercapainya peningkatan nilai tambah, mediasi pemanfaatan, dan penggunaannya kepada industri produk jadi tanpa menghambat pemasaran ekspor bahan baku rumput laut. Menurut Safari, kelancaran pemasaran hasil produksi petani rumput laut perlu terus dibangun dengan memperkuat hubungan usaha antara petani, eksportir, dan industri rumput laut baik dalam maupun luar negeri.

“Rumput laut Indonesia produksinya cukup banyak, bila bisa mengekspornya kenapa harus ditahan dan dihambat? Kebutuhan industri lokal penyerapannya masih kecil sehingga masih bisa terpenuhi” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto.

Menurut Yugi, untuk mencapai program hilirisasi rumput laut diperlukan juga pertukaran informasi antar negara, alih teknologi serta investasi harus diperhatikan dengan serius. Peta jalan rumput laut, kata dia,juga harus segera dibuat sebagai acuan semua pihak untuk mengembangkan hilirisasi komoditas rumput laut.

“Kami berkomitmen untuk memediasi dan memfasilitasi kredit atau pembiayaan dengan lembaga perbankan dan pembiayaan secara inklusif pada sektor rumput laut dengan mengoptimalkan program kerjasama Kadin Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Agung Safari Politik, KMP Tetap Solid

Jakarta, Aktual.co — Safari politik yang dijalankan oleh DPP Partai Golkar Munas Ancol ke sejumlah partai pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dinilai tidak mempengaruhi soliditas partai politik di Koalisi Merah Putih (KMP).
Demikian disampaikan Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3). dirinya menilai kunjungan yang dilakukan Agung Laksono hanya dalam konteks silaturahmi saja.
“Bahwa silaturahmi itu adalah tradisi baik bangsa Indonesia, bertemu dan ngobrol segala macam enggak apa-apa. KMP tetap solid, Kita tetap jalan dengan enam partai yang memimpin di lembaga legislatif,” kata dia.
Diketahui, safari politik yang dilakukan Agung Laksono cs tidak hanya menyambangi partai politik dari KIH, melainkan juga partai yang ada di KMP, seperti PAN. Rencananya, dalam waktu dekat kubu Agung akan melakukan safari ke Partai Demokrat.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Sofyan Djalil Kunjungi KPK

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil usai melakukan pertemuan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (19/3/2015). Kedatangannya ke KPK untuk melakukan diskusi dengan pimpinan KPK. Diskusi mengenai perbaikan kebijakan di bidang gula. AKTUAL/MUNZIR

Berita Lain