13 April 2026
Beranda blog Halaman 37918

WGG, Ajang Kepedulian Terhadap Anak Marjinal

Jakarta, Aktual.co — Ajang pertemuan dari banyak individu penggiat dan pemerhati sosial serta organisasi sosial dalam jaringan internasional Yayasan Wadah Titian Harapan, mengadakan Wadah Global Gathering (WGG), di Yogyakarta, pada 18 – 20 Maret 2015. 
Anak-anak remaja korban konflik, kemiskinan, perdagangan manusia dan termarjinalkan oleh berbagai permasalahan sosial dari beberapa negara Asia berkumpul di acara ini. 
“Hanya dengan mengerti dan menerima mereka apa adanya serta menghargai serta memperdulikan perasaan, harapan dan impiannya, maka kita dapat mendidik mereka kearah yang lebih baik,” kata penggagas terselenggaranya WGG, Anie Hashim, di Yogyakarta, Kamis (19/3).
Jika pada pertemuan pertama tiga tahun lalu (Bali 2012) berbicara mengenai kemiskinan, maka di pertemuan kedua ini, tema yang dibahas adalah pendidikan (education). Pendidikan merupakan kata kunci yang ingin digali dalam pertemuan ini.
“Pengalaman dilapangan menunjukan bahwa kegiatan pendidikan yang transformatif menuju sebuah pembaharuan bagi anak-anak termarjinalkan memerlukan keterbukaan dan kepedulian yang dalam agar mereka tetap menjadi pusat dan subyek pembaharuan,” kata Anie, yang juga pendiri Yayasan Wadah Titian Harapan.
Hal menarik dari WGG ini adalah anak-anak remaja yang termarjinalkan dari berbagai Negara Asia yang memiliki permasalahan sosial, diundang sebagai narasumber utama. Mereka datang mewakili negara masing-masing, diantaranya Indonesia, Nepal, India, Bhutan, Afghanistan dan Filipina.
WGG kali ini diikuti oleh lebih dari 220 peserta yang berasal dari 16 negara di dunia, seperti  Inggris, Swiss, Polandia, Spanyol, Perancis, Amerika Serikat, Bhutan, Afganistan, Australia, Korea Selatan, Nepal, India, Filipina, Malaysia, Singapore dan Indonesia.
Untuk diketahui, Yayasan  Wadah Titian Harapan atau dikenal dengan sebutan WADAH, didirikan pada tahun 2008 oleh Ibu Anie Hashim Djojohadikusumo, dan bertujuan untuk membawa harapan dengan membantu kaum perempuan menolong diri mereka sendiri dalam upaya menciptakan perubahan jangka panjang dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi kehidupan mereka dan keluarganya.
WADAH sendiri merupakan singkatan dari ‘Wanita dan Harapan’, sedangkan ‘Titian Harapan’ dimaksud sebagai jembatan menuju harapan. Seiring berjalannya waktu dan proses belajar, membuat cakupan kerja organisasi, serta skala yang menjadi lebih luas.

Artikel ini ditulis oleh:

Musim Ini, Penalti untuk Chelsea ‘Abnormal’

Jakarta, Aktual.co — Klub asal London, Chelsea mengklaim jumlah penalti yang mereka telah diberikan di Liga Premier musim ini tampaknya ‘abnormal rendah’ dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebuah artikel di situs resmi klub tersebut (eksternal) menunjukkan, sisi Jose Mourinho telah diberikan dua sejauh ini. Sedangkan, Arsenal dan Manchester City telah memiliki tujuh masing-masing.

Dua hadiah penalti berada di home ketika menang melawan Arsenal di bulan Oktober dan QPR pada November lalu.

Artikel berjudul ‘Penalty Puzzle’, memberikan jumlah hukuman ‘The Blues’ yang telah diterima di Liga Premier dalam enam musim terakhir. Padahal, musim lalu mereka diberikan tujuh.

“Jadi penghitungan musim ini dari dua digit diragukan lagi tren baru-baru ini. Namun posisi kami sebagai pemimpin liga yang jelas dan tertinggi kedua pencetak gol menyarankan kita tidak dapat diberi label apa pun selain menyerang dan menghabiskan banyak waktu di kotak penalti,” tulis artikel tersebut.

“Tentu saja, bisa jadi ketika tim telah menjadi pemimpin klasemen, pemain sangat berhati-hati dalam pertahanan mereka sendiri. Namun, kita semua memiliki banyak kenangan, menyarankan hal ini tidak terjadi.”

Artikel ini juga menyoroti insiden selama musim di mana disebutkan, Chelsea seharusnya diberikan hukuman.

Artikel ini ditulis oleh:

Krisis Negara, Kepemimpinan Jokowi Lemah

Jakarta, Aktual.co — Kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai lemah sehingga menyebabkan terjadinya krisis negara.
Kenaikan harga merupakan imbas dari penahanan kenaikan harga pada jaman SBY.
“Ini soal kepemimpinan, bukan karena Jokowi kenaikan harga itu. Dari dulu kenaikan harga ditahan sama SBY, akhirnya jebol kan,” kata Pengamat Intelejen John Memphi, di Jakarta, Kamis (19/3).
Terkait persoalan tersebut memunculkan gerakan sosial dan perlawanan, John melihat solusi yang bisa dilakukan adalah pertahanan negara harus diambil alih tentara.
“Persoalan ini harus TNI yang ambil alih begitu ada pemberontakan, kalau dulu Soekarno kasih ke Ahmad Yani, terjadi pemberontakan PKI kasih ke Soeharto, dari dulu memang TNI yang tangani. Gerakan sosial adalah konflik internal memang bukan separatis, tapi persoalannya ketika fungsi  pertahanan dan keamanan dipisah dia mengangap separatis keamanan, sementara musuh masuknya nggak pake senjata,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Korupsi Haji, KPK Periksa Bekas Kasi Akomodasi Kemenag

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan bekas Kepala Seksi Akomodasi Haji Kementerian Agama (Kemenag) M Khanif, Kamis (19/3). Dia akan diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Suryadharma Ali (SDA).
“Iya betul, dia diperiksa untuk melengkapi berkasa penyidikan tersangka SDA,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Kamis (19/3).
SDA yang merupakan bekas Menag diduga telah menyelewengkan pengelolaan dana haji 2012-2013 di Kemenag, termasuk pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain.
Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dana haji yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK setahun yang lalu. Laporan masyarakat ini didukung dengan hasil kajian KPK dan data, serta informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan keterangan.
KPK juga mengirimkan timnya ke Mekkah dan Madinah untuk memantau langsung penyelenggaraan haji 2013. Terkait penyelidikan dana haji, KPK telah meminta keterangan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar.
Jauh sebelum menyelidiki pengelolaan dana haji, KPK telah melakukan kajian terkait penyelenggaraan haji. Menurut Johan, salah satu hasil kajian tersebut merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang. Sementara itu, SDA mengaku telah melakukan penataan pengelolan keuangan dana haji.
Sebelum terungkapnya kasus tersebut, Kemenag memang menerima banyak tudingan terkait pengelolaan dana haji. Misalnya, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 29 titik rawan korupsi di Kemenag dan tuduhan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM).
Menurut SDA, pembenahan pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan Kementeriannya berkaitan dengan penempatan DAU. Dia mengatakan, yang awalnya DAU ditempatkan di 27 bank, jadi disederhanakan menjadi 17 bank. Tapi, justru hal itu diduga menjadi wadah SDA untuk melakukan korupsi.
Kendati demikian, lembaga ‘superbody’ belum bisa mentaksir berapa kerugian negara yang diakibatkan tindak korupsi mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
SDA disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pembongkaran Kios PKL

Petugas Satpol PP saat menghancurkan salah satu tembok pemilik kios PKL eks JS33 Pasar Santa, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015). Pembongkaran 72 kios yang berdiri lebih dari 20 tahun itu sempat diwarnai ketegangan. Pedagang yang tidak terima tempat mencari nafkah mereka dibongkar melakukan protes dengan menutup jalan dengan kayu dan pot tanaman. AKTUAL/MUNZIR

APTRI: Swasembada Gula Jangan Hanya Jadi Fatamorgana

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mengingatkan, tanpa kesungguhan dan dukungan penuh pemerintah bagi penguatan industri dan bisnis gula di dalam negeri, maka swasembada gula dalam dua sampai tiga tahun ke depan hanya merupakan fatamorgana.

“Swasembada gula dalam dua sampai tiga tahun ke depan jangan hanya fatamorgana. Swasembada komoditas strategis itu sangat tergantung pada kesungguhan dan niat baik pemerintah. Pemerintah jangan membiarkan adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan impor gula,” katanya kepada pers di Jakarta, Kamis (19/3).

Ketua Umum APTRI sebelumnya tampil selaku salah seorang pembicara pada seminar dengan tema “Penguatan industri dan bisnis gula di Indonesia tahun 2015” di Jakarta pada 18 Maret 2015. Seminar itu bertujuan mewujudkan sinergi semua pihak yang terkait dengan industri gula produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Arum menjelaskan, secara umum produktivitas industri gula nasional masih rendah, yakni baru mencapai sekitar empat sampai enam ton gula per hektare dengan komponen berat tebu 70 ton per hektare dan rendemen enam sampai 7,5 persen.

Sebelumnya Kementerian Pertanian mencatat, produksi gula pada 2014 hanya mencapai 2,58 juta ton atau meleset dari angka taksasi produksi sebesar 2,7 juta ton. Dengan capaian produksi sebanyak itu kebutuhan gula nasional masih jauh dari tercukupi.

Langkah pemerintah untuk mengatasi kekurangan gula di dalam negeri adalah dengan membuka keran impor. Namun arus impor gula yang relatif deras merembes ke pasar tradisional dan menekan harga gula lokal. Gula kristal rafinasi untuk keperluan industri makanan dan minuman banyak merembes ke penjualan eceran.

Menurut Arum, produksi gula nasional yang sangat terbatas tidak bisa dilepaskan dari kondisi pabrik gula yang sudah berusia tua, bahkan sejumlah pabrik gula masih tercatat sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, pabrik gula yang ada sudah tidak efisien dan membuat harga gula lokal tidak bisa bersaing dengan harga gula impor.

“Kalau saja pemerintah memberikan penyertaan modal dengan fasilitas perbankan nasional kepada 50 pabrik gula masing-masing sebesar Rp 1 triliun, maka akan ada keleluasaan bagi industri gula untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai swasembada gula, sementara nantinya mereka akan mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan,” katanya.

Selain perlunya revitalisasi mesin atau pembelian mesin baru untuk industri gula, Ketua Umum APTRI juga menjelaskan kendala lain dalam pengembangan industri gula nasional, yakni keterbatasan lahan dan bibit tebu varietas unggul serta perlunya perbaikan sistem pengairan.

“Disamping itu penelitian dan pengembangan harus terus dilakukan. Para peneliti bahkan merupakan garda terdepan bagi pengembangan industri gula. Maka, dalam kaitan ini kesejahteraan peneliti harus benar-benar diperhatikan agar mereka bisa fokus serta tidak lagi memikirkan masalah kekurangan finansial keluarganya masing-masing,” tuturnya.

Ia juga menyatakan, keberhasilan industri gula nasional tidak hanya dinilai dari kemampuan berswasembada dan peningkatan daya saing pada era perdagangan bebas, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah tercapainya kesejahteraan petani tebu.

“Selain itu harus ada pembatasan gula impor secara ketat, perlunya konsistensi penerapan bea masuk, tidak adanya rembesan gula rafinasi ke tingkat eceran, adanya kebijakan harga yang berpihak kepada petani, dan perlunya jaminan harga minimal di atas biaya produksi petani,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain