Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta Tantowi Yahya mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama “Ahok” bisa memperbaiki cara berkomunikasi politik dan berhubungan dengan anggota DPRD DKI.
“Ahok harus memperbaiki cara berhubungan dan komunikasi politik yang buruk dengan DPRD serta birokrat di bawahnya,” kata Anggota DPR RI Tantowi Yahya dalam keterangan pers di Senayan Jakarta, Kamis (19/3).
Perseteruan antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD DKI Jakarta hingga saat ini belum tercapai kesepakatan.
Menurut Tantowi, sebagai pejabat publik, Ahok harus bisa membawakan diri dengan tidak bersikap atau mengeluarkan kata-kata yang kasar.
“Ini juga soal etika. Kalau Ahok itu bukan Gubernur, bukan pejabat publik tidak ada persoalan. Tapi posisi Ahok saat ini gubernur, pemimpin,” kata Tantowi.
Lebih lanjut Tantowi mengharapkan Ahok tidak serta merta mengeluarkan pernyataan-pernyataan kasar.
“Saya prihatin bagaimana seorang Gubernur tidak mendapatkan dukungan dari partnernya yakni; DPRD dan juga birokrasi dibawahnya. Ini tinggal menunggu waktu, suatu ketika akan tidak dapat dukungan dari masyarakatnya,” kata Tantowi.
Sementara terkait rencana DPRD yang akan mengajukan Hak Angket kepada Ahok terkait APBD DKI, Tantowi menegaskan Partai Golkar tetap mendukung tindakan anggotanya berdasar hak-hak dewan.
“DPP PG tetap mendukung anggota F-PG DPRD DKI yang akan mengajukan hak angket atau hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Ini hak dewan biasa,” kata Tantowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqqurohman Syahuri akan melaporkan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi kepada Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik.
“Secepatnya kita laporkan,” kata Taufiq kepada wartawan, Kamis (19/3).
Taufiq mengaku tidak pernah berkomentar soal pribadi Sarpin. Pernyataan itu untuk putusan praperadilan. Selain itu, Taufiq juga tidak pernah mengomentari hasil pemeriksaan KY.
“Jadi yang dilakukan KY adalah menjalankan UU, jadi di mana kriminalnya? Dan apa legal standing Sarpin melaporkan pejabat KY,” ujar Taufiq.
Dia menilai apa yang dilakukan Sarpin merupakan pencemaran nama baik dan fitnah. “Untuk itu saya menilai Pak Sarpin telah mencemarkan nama baik saya atau bahkan mengarah fitnah.”
Lapor-melapor ini bermula dari putusan Sarpin yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dan membatalkan status tersangka Komjen BG. Alhasil, putusan itu menuai kritik publik karena melangar Pasal 77 KUHAP. 
Pro-kontra pun membelah masyarakat. Tidak terima, Sarpin melaporkan pihak-pihak yang mengkritiknya dan mesomasi publik untuk meminta maaf secara terbuka hingga akhir pekan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Pol Budi Waseso mengaku setuju jika Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 untuk direvisi.
“Cukup (penerapannya relevan) tapi kalau untuk penyempurnaan selalu adalah. Itu untuk perbaikan kan ada penyempurnaan-penyempurnaan. Pertimbangan hukumnya macam-macam,” ujar Budi usai acara MoU KPK dengan 29 kementerian dan lembaga di Istana Negara, Kamis (19/3).
Sebenarnya dari kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum, kata Budi tidak mencampuri urusan seperti itu. Sebab, soal hukuman adalah urusannya hakim, dan pembinaan napi urusannya Kemenkum HAM.
“Saya sih kapasitas saya dalam proses penegakan hukum, soal hukumannya tergantung hakim. Itu saja.”
Budi juga enggan berkomentar apakah dengan adanya revisi itu akan melonggarkan efek jera untuk pelaku. “Itu penilaian masyarakat, saya pelaksana.”
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi PP No 99 Tahun 2012. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Partai Golkar kubu Agung laksono mengklaim bahwa semakin banyak loyalis Aburizal Bakrie yang mengalihkan dukugannya ke golkar Munas Ancol.
Hal ini menyusul surat dari menkumham yang mengakui kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol.
Pengurus dari DPD I dan II seperti dari Jawa Timur, NTB, NTT, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, sudah mengalihkan dukungan ke kubu Agung Laksono.
“Karakteristik orang Golkar itu menjunjung tinggi asas legalitas, sehingga‎ siapapun yang dapat legalitas untuk memimpin partai dan jalankan organisasi, mereka pasti akan dukung,” kata Sekjen Golkar Zainuddin Amali, Kamis (19/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), berharap pemerintah meneribitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bagi kelompok ISIS agar dinyatakan sebagai aksi makar. Direktur Deradikalisasi Pemikiran BNPT Irfan Idris mengatakan, sampai saat ini belum ada aturan yang mencegah warga negara Indonesia bergabung dengan mujahid Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Menurut Irfan, terkait ke 16 WNI yang ditangkap oleh otoritas Turki, sebaiknya tak lagi berpikir untuk proses verbal belaka. Seharusnya itu lebih ke bagaimana sikap pemerintah setelah mereka berhasil dikembalikan ke Indonesia.
“Kalau bicara soal 16 WNI sudah progresif laporannya. Yang mendasar bukan proses verbalnya tapi bagaimana sikap pemerintah Indonesia ketika kembali meski bergabung dengan ISIS tidak diatur sekalipun di UU No 15,” kata Irfan di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurut dia, dalam UU No 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kelompok ISIS tidak bisa dijerat dengan undang-undang tersebut.
“Pemerintah seharusnya bentuk aturan tegas, Perppu, warga negara yang bergabung dengan ISIS itu disebut melakukan makar. Kita harus menciptakan agar warga negara Indonesia menjadi tidak mau dan tidak boleh bergabung dengan ISIS.” Lebih jauh Irfan menuturkan, perkembangan ISIS di Indonesia sangat cepat dengan melibatkan anak-anak dan berbagai media seperti pesantren dan internet. “Sangat kencang, melibatkan anak-anak, cuci otak, mengatasnamakan pesantren, internet,” kata Irfan. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Saud Usman Nasution, mengaku pihaknya belum dapat memastikan apakah belasan WNI yang diamankan otoritas keamanan Turki memang terkait ISIS.
Hal itu disebabkan BNPT hingga kini belum bisa menginterogasi belasan WNI tersebut. “Tim kita baru berdialog dengan petugas imigrasi Turki,” kata Saud beberapa waktu lalu.
Saud membenarkan belasan WNI yang ditangkap aparat keamanan Turki tengah bermaksud menyeberang ke Suriah. Dari 16 WNI yang ditangkap, hanya satu yang merupakan laki-laki dewasa. Sedangkan sisanya adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan satu perempuan diketahui sedang hamil.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu