Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil untuk memperbaiki kebijakan impor gula. Pasalnya, lembaga antirasuah mengindikasikan terjadinya tindak korupsi dari kebijakan impor gula.

“Jadi, intinya adalah KPK akan lakukan studi untuk melakukan perbaikan kebijakan. Ini bagian dari tugas KPK yaitu program pencegahan,” ujar Menko Sofyan di Jakarta, Kamis (19/3).

Lebih jauh disampaikan mantan Menteri BUMN, beberapa aspek yang menjadi sorotan KPK adalah mengenai mekanisme kebijakan, termasuk pembatasan gula yang diimpor.

Menanggapi permintaan itu, Sofyan mengaku akan segera memperbaikinya. Karena sejatinya, pencegahan korupsi yang dilakukan KPK juga menjadi semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kita melakukan studi misalnya mekanisme impor, kemudian mekanisme pemberian jatah gula impor rafinasi dan lain-lain. Sebenarnya itu perbaikan kebijakan,” papar Sofyan,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan yang harus diperbaiki adalah sistem importasi gula.

“Kebijakan yang harus kita perbaiki itu adalah sistem. KPK adalah melakukan studi untuk memberi impulse kepada pemerintah untuk perbaikan sistem dan menghindarkan potensi perilaku korupsi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menolak untuk berkomentar terkait melambungnya harga beras yang diduga akibat permainan mafia pangan. Dirinya beralasan bahwa di KPK tidak tepat untuk menanyakan harga. Dia malah melemparkan senyuman pada awak media ketimbang menjawab pertanyaan soal harga beras.

“Masa di KPK tanya harga dan Mafia beras,” ujar Sofyan di pelataran gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/3).

Seperti diketahui, Menko Sofyan merupakan salah satu Menteri yang kena ‘semprot’ oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, saat harga beras merangsek naik, dirinya tidak memberitahukan perkembangan penanganan kenaikan harga beras kepada Presiden.

“Ini adalah terbalik, mestinya saya dilapori, tapi ini saya akan menyampaikan (laporan harga beras) karena saya tunggu-tunggu tak ada yang lapor,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, mantan Menteri BUMN merasa bahwa dirinya tidak perlu memberitahukan informasi hal itu, lantaran harganya sudah turun. Menurut Sofyan, untuk informasi terbaru, tidak perlu dilaporkan ke Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka