Jakarta, Aktual.co — Nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas kerap disebut-sebut dalam sejumlah kasus. Terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin salah satu pihak yang kerap menyebut Ibas menerima ‘fee’ dari berbagai proyek.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda menilai, tak disentuhnya Ibas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid III atau era pimpinan Abraham Samad karena selama ini mendapatkan kekebalan hukum.
“Selama ini ketika Abraham Samad menjadi ketua KPK jilid III, memang kasus-kasus yang menyeret nama Ibas sepertinya dapat imunity atau kekebalan. Tapi KPK jilid III yang dipimpin Taufiqurrachman Ruki saya yakin bisa memperbaiki hal itu dan memperjelas segala tuduhan terhadap Ibas,” ujar Khairul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3).
Dengan diberhentikan sementara Abraham Samad sebagai ketua KPK, dia yakin Ibas tidak akan mendapatkan imunitas lagi seperti yang selama ini dia dapatkan. Terlebih selama ini, sambung dia, Samad terkesan memiliki hubungan special dengan Partai Demokrat. 
“Ruhut Sitompul kan sudah pernah bilang bahwa Samad jadi ketua KPK karena didorong PD dan Bambang Widjajanto karena didorong Partai Golkar. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian Samad melindungi orang-orang dekat yang jadi penguasa di Partai Demokrat.”
Belum lagi, sambung Khairul, selama Samad memimpin ada 36 kasus yang ditangani KPK jilid III mangkrak. Sehingga bisa saja masyarakat menurutnya menyimpulkan kalau Samad bisa mempertersangkakan seseorang dengan bukti yang tidak kuat.
“Ini yang harus dijelaskan oleh pimpinan KPK sekarang. Jika Ruki bisa mengatakan masih ada 36 kasus, maka ini adalah pekerjaan rumah yang harus diluruskan Ruki.”
Ruki dan kawan-kawan harus menjelaskan apakah tudingan Nazaruddin dan kawan-kawan terhadap Ibas berdasar dan memiliki bukti atau tidak. Jika tidak ada buktinya, maka Ruki harus menejelaskan hal itu dan jika ada buktinya Ruki pun harus menjelaskan hal itu sambil memprosesnya.
“Namun saat ini pimpinan KPK sendiri memiliki banyak tugas seperti memperbaiki hubungan komonikasi antar lembaga, memperjelas status 36 kasus dan menghadapi gugatan para tersangka yang memprareadilkan KPK.”
Sebelumnya Muhammad Nazaruddin menuding ada aliran dana ke Ibas dan Partai Demokrat. Bahkan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (18/3) lalu, dia menuduh kembali bahwa ada aliran dana dari hasil proyek alat kesehatan yang dimenangkan Permai Group untuk pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilpres 2009 dan dana tersebut diserahkan kepada Ibas.
“Diperiksa soal uang yang dikeluarkan dari Permai. Uang yang dikasihkan ke Ibas‎ berapa, terimanya di mana saja, terkait dengan proyek apa saja. Terus uang yang diserahkan dari Permai untuk kepentingan pilpres SBY berapa,” kata dia saat keluar gedung KPK.
Meski tidak menyebut jumlah pasti uang yang mengalir seperti yang ditudingkannya, namun Nazaruddin menjelaskan bahwa semua ada dalam daftar tertulis.  “Tengok di pilpres 2009, ada list-nya,” kata dia.
Nazaruddin mengatakan, proyek alat kesehatan tersebut merupakan salah satu proyek mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurutnya, hasil dari proyek tersebut akan digunakan untuk membiayai pemenangan pilpres mantan Presiden SBY pada Pilpres 2009.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)  terus menolak tuduhan demi tuduhan yang dialamatkan kepadanya tanpa mau melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang menyebut namanya menerima uang. Ibas hanya bisa sabar menghadapi berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. 
“Alhamdulillah, saya masih diberikan kesabaran dan terus berpikir positif atas semua tuduhan bung Nazar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah dirinya pernah menyebutkan soal akan adanya Peraturan Presiden (Perpres) pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono.
“Perpres ini hebohnya setengah mati, saya ingin koreksi bahwa Perpres itu soal bebas visa 45 negara bukan mengenai Golkar,” kata Yasonna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/3), setelah mengikuti rapat terbatas di bidang politik, hukum, dan HAM.
Ia mengatakan, gara-gara sejumlah media yang salah mengutip soal Perpres itu dirinya banyak mendapatkan pertanyaan berbagai pihak.
Bahkan ada yang meneleponnya secara langsung untuk mengklarifikasi berita tersebut.
“Jadi yang kemarin itu Perpres soal bebas visa kalau masalah Golkar bukan Perpres,” katanya.
Sebelumnya ia menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa pengesahan kepengurusan DPP Golkar harus melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Namun ia menyesalkan beberapa media mengutip pernyataan merupakan potongan dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpres terkait negara bebas visa yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Golkar.
Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kewenangan untuk pengesahan Partai Politik ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan, larangan perdagangan bir atau minuman beralkohol di supermarket merupakan bagian dari revolusi mental.
“Ini bagian dari revolusi mental. Kita tidak ingin generasi muda memiliki daya tahan tubuh yang lemah karena minum-minuman beralkohol,” kata dia di sela-sela kunjungannya ke Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri) di Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Rabu (18/3).
Rachmat Gobel mengatakan, daya tahan tubuh yang lemah akan memengaruhi mental generasi muda, sehingga dapat mengancam masa depan bangsa.
“Akibat daya saing tidak ada, bangsa ini akan kalah bersaing dengan bangsa lain. Ini menjadi masalah besar bagi masa depan bangsa kalau generasi muda pada usia 17 atau 20 tahun sudah minum minuman beralkohol,” ucapnya.
Ia mengatakan, larangan perdagangan minuman beralkohol di supermarket efektif berlaku mulai 16 April 2015. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan sosialisasi terkait larangan tersebut.
“Kalau di supermarket tidak boleh dijual, maka di warung-warung juga demikian. Persoalan selama ini, minuman beralkohol sudah dekat dengan permukiman, dekat dengan masjid dan sekolah. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar ada pembatasan peredaran minuman beralkohol,” ucapnya.
Pemerintah, dikatakannya berkewajiban untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk masalah minuman beralkohol yang menimbulkan berbagai persoalan, termasuk tindak kejahatan akibat pengaruh alkohol.
Ia juga mengatakan dampak negatif peredaran bebas minuman beralkohol lebih menjadi perhatian pemerintah daripada mengharapkan pendapatan berupa cukai minuman beralkohol.
“Tidak akan mengganggu sektor pariwisata. Wisatawan pasti minum di hotel dan restoran, dan pemerintah juga dapat pemasukan. Tapi tidak boleh dijual bebas di supermarket, termasuk juga warung-warung,” ucapnya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak mendukung kebijakan tersebut, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah.
“Termasuk juga orang tua dan masyarakat agar sama-sama mengawasi perdagangan minuman beralkohol. Saya pikir tidak satu seorangpun menginginkan anaknya minum minuman beralkohol. Kawan-kawan media juga saya harapkan ikut membantu program revolusi mental ini,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: