Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesepakatan untuk mencegah dan menindak kejahatan korupsi jangan sekedar hanya seremonial namun harus diimplementasikan dengan baik.
“Pencegahan tanpa penindakan tidak tegas. Demikian juga penindakan tanpa pencegahan tidak ada pendidikan,” kata Jokowi saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis (19/3).
Jokowi meminta semua pihak untuk memiliki pemahaman yang bersama terkait pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. “Penindakan (harus dilakukan-red) tanpa untuk mengejar popularitas masing-masing (lembaga penegak hukum-red).”
Dia mengatakan, sejumlah hal yang harus menjadi pegangan bagi lembaga penegak hukum yaitu yang pertama koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi sehingga tidak ada ego kelembagaan. “Bangun sinergitas antar lembaga agar korupsi bisa kita hilangkan,” kata dia.
Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. “Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi,” kata dia.
Menurut dia, saat ini masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. “Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan. Nota kesepakatan aksi bersama itu ditandatangani oleh seluruh kementerian dan lembaga. Pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan TNI juga menandatangani kesepakatan aksi bersama itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Desmond J. Mahesa mengatakan ketidak kompakan Presiden dan menteri kabinet dikarenakan ketidakmampuan manajemen Jokowi dalam memimpin.
“Ini bukan masalah menteri dan presiden, ini bicara tentang manajemen seorang Jokowi yang mengawal kita, ini bicara kemampuan intelektual dan kemampuan manjemen dia, kalo hari ini dia tidak percaya dengan staf atau menetrinya, ini bicara ketidakmampaun dia yang memang tidak mampu, ketidakmampuan presiden yang mungkin dulu di Solo keliatan ada hasilnya, tapi di Jakarta nggak ada hasilnya apalagi Indonesia,” ujar Desmond di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, persoalan carut marut negara saat ini adalah tontonan yang dibuat oleh Presiden yang bermasalah dengan kepemimpinan.
“Ini ketidakmampuan orang ini,kedepan tontonan yang dipertontonkan Jokowi karena ketidakmampuan menterinya, ini kan bukan masalah menteri ini masalah kepemimpinan,” ungkapnya.
Selain itu, Desmond mengatakan lakukan dulu pembiaran terhadap persoalan ini, jika sudah diluar kendali maka baru adakan gerakan tapi bukan untuk kudeta Presiden.
“Kalau kita turunkan Jokowi aja ngapain, biarkan itu jadi tontonan rakyat, sebenarnya ini hukuman bagi kita sebagai anak bangsa jangan di bodohi lagi, tinggal ayo sama-sama kita bergerak kalo gak puas sama tontonan ini, kalo gak kita tonton aja sampai bangsa ini rusak sekalian,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan pers harus melakukan verifikasi setelah membuat berita dari media sosial untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut.
“Pers harus melakukan kewajiban pers, jadi mempunyai kewajiban verifikasi dan cover both side ketika mengambil informasi dari twitter misalnya,” kata Bagir Manan dalam diskusi bertajuk ‘Sosial Media untuk Kepentingan Publik dan Peran Jurnalisme’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (18/3).
Ia menegaskan berita yang diambil dari media sosial sudah menjadi tanggung jawab pers sehingga saat muncul masalah dari berita tersebut, pers lah yang harus bertanggung jawab.
“Setelah menjadi produk berita, pers tidak bisa tidak bertanggung jawab karena dia memiliki kebebasan mengambil dan tidak mengambil kutipan dari media sosial untuk dijadikan berita,” tutur dia.
Ia juga mengimbau semua jurnalis melakukan seleksi dan memilah informasi dari media sosial untuk dijadikan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Sementara salah satu cara Dewan Pers mengontrol pers melakukan pemberitaan dengan mengutip pernyataan tokoh di media sosial adalah verifikasi seperti yang telah disebutkan di atas.
Menurut dia, media sosial merupakan gejala dunia yang perkembangannya tidak dapat dielakkan sehingga pemanfaatannya harus diiringi tanggung jawab.
Di lain hal, ia mengatakan pers juga membutuhkan media sosial untuk menginformasikan informasi tertentu.
Perkembangan berita melalui media sosial, kata dia, juga diiringi kepentingan publik yang menginginkan informasi secara cepat sehingga peminat berita melalui media sosial akan terus meningkat. Disinilah pentingnya pers memberitakan informasi dengan penuh tanggung jawab.

Artikel ini ditulis oleh: