14 April 2026
Beranda blog Halaman 37935

Pukat UGM: Tak Ada Alasan Bagi KPK Tak Periksa Marwan Djafar

Jakarta, Aktual.co — M.Nazaruddin, terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, menyebut bahwa uang dari perusahaan miliknya PT Permai Group, pernah mengalir kepada sejumlah pihak.
Salah satunya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, yang turut kecipratan uang dari perusahaan bentukan Nazar yang khusus menangani proyek-proyek yang didanai APBN.
Demikian diungkapkan Nazar usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/3) kemarin.
Nazaruddin menuturkan, uang dibagikan oleh Sekjen Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan salah satunya diterima Marwan Jafar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fariz Fachryan mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak buah Presiden Joko Widodo itu untuk diperiksa.
“Memang beberapa kali Nazaruddin berbicara bahwa (Marwan Djafar_red)  menerima uang. Tapi tentu harus mendorong agar Marwan diperiksa,” kata Fariz kepada Aktual.co, Rabu (18/3) malam.
Menurut Fariz, lantaran bekas Bendum Partai Demokrat itu menuding Marwan menerima uang ‘haram’ tersebut, maka sudah menjadi halal hukumnya lembaga antirasuah mengembangkan kasus yang bergulir beberapa tahun silam itu.
“Karena dikatakan bahwa Marwan menerima uang. Tentu kasus ini penting untuk dikembangkan. Karena melibatkan sejumlah petinggi partai,” ungkapnya.
Bahkan, kata Fariz, jika sejumlah saksi dan terdapat fakta bahwa aliran dana tersebut mengarah ke Marwan, tentu tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memanggil bekas Anggota Komisi V DPR RI itu.
“Dan bisa dilihat aliran duit mengalir kemana saja. Benar, jika banyak fakta dari saksi mengarah kesana maka Marwan dapat dipanggil,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pengamat Intelijen: Gerakan Mahasiswa Kali Ini Diharapkan Murni Nurani

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Intelejen John Memphi mengatakan gerakan mahasiswa yang muncul saat ini adalah rekayasa. Pasalnya, ia menilai ada kepentingan kelompok yang mendorong aksi serempak.
“Tidak ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, gerakan mahasiswa yang saat ini di rekayasa itu ada yang mendorong, tiba-tiba serempak adakan aksi, tujuannya apa ?,” Ujar John di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, sudah ada pngalaman tahun 2004 sampai 2014 waktu pemerintahan SBY, banyak anarkis, jatuhnya kekuasan hukum tetapi itu murni. 
“Waktu itu gerakan mahasiswa gagal, sekarang mau diulangi terus kita lihat apa tujuannya apa, tiba-tiba muncul gerakan mahasiswa, paling nuntut, mahasiswa demo tapi ada imbalan, transaksi negosiasi semua, yang namanya oposisi omong kosong,” katanya
John mengungkapan kerusakan pada era ini adalah era moral. “Ketika moral rusak kita gak bisa ajak demo, fenomena ketika dikeluarkan tanggal 20 mei sebagai hari kebangkitan padah itu hari kebangkrutan nasional, kita tuh bangkrut sekarang ini,” sergahnya.
Selain itu, ia menyebutkan persoalan ini adalah alibi mendorong reshuffle yang didorong dengan gerakan mahasiswa.
“Ujungnya nanti negosiasi butuh brapa biaya menggerakkan mahasiswa dengan seragam apa iya mahasiswa sekarang seperti dulu lagi ? Itu anak orang kaya semua, justru itu problem aktivis menggerakkn mahasiswa. Tapi kok tiba-tiba ada gerakan serempak nih itu pasti ada bandarnya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Icuk Akan Penuhi Panggilan PP PBSI

Jakarta, Aktual.co — Icuk Sugiarto siap memenuhi panggilan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) untuk membahas permasalahan yang ada, termasuk pencopotan dirinya sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI DKI Jakarta.

“Jumat (20/3) saya akan menemui pihak PP PBSI. Kami siap menjelaskan permasalahan ini. Apalagi saya sudah mendapatkan surat pengakuan,” kata Icuk Sugiarto di Jakarta, Rabu (18/3).

Juara dunia 1983 itu mengaku pihaknya telah mendapatkan pengakuan dari KONI DKI Jakarta, KONI Pusat hingga dari Dewan Pengawas PP PBSI. Semuanya tetap mengakui jika pihaknya sebagai Ketua Pengprov PBSI DKI Jakarta.

Menurut dia, dengan bekal pengakuan tersebut, pihaknya siap memberikan keterangan kepada PP PBSI dan akan menegaskan jika pihaknya tidak melakukan pelanggaran terutama dalam hal, tidak melakukan pelantikan pada Pengkot PBSI Jakarta Timur.

“Dewan Pengawas PP PBSI saja menyayangkan apa yang dilakukan PP. Seharusnya yang berhak mencabut jabatan saya adalah pemilik suara. Saya kira PBSI sudah sewenang-wenang menurunkan saya,” katanya menambahkan.

Ayah dari pemain tunggal Indonesia, Tommy Sugiarto itu juga menyayangkan langkah yang dilakukan oleh PP PBSI terkait pemanggilannya. Seharusnya, pemanggilan dilakukan sebelum dilakukannya Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musoprovlub) PBSI DKI Jakarta.

Pemanggilan terkait dengan pembelaan ini dinilai terlambat, karena saat ini sudah diputuskan Ketua Pengprov PBSI DKI Jakarta yaitu Alex Tirta yang terpilih secara aklamasi. Namun, Icuk mengaku akan terus melawan.

“Saya akan tetap berusaha mempertahankan posisi sebagai Ketua Pengprov PBSI DKI. Jika tidak ada titik temu, saya akan melakukan langkah lain yaitu ke BAORI (Badan Arbritase Olahraga Republik Indonesia),” katanya dengan tegas.

Selain ke BAORI, Icuk Sugiarto juga akan meminta bantuan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk turun tangan demi meluruskan permasalahan yang ada.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Demokrasi Prosedural Bisa Sebabkan Gerakan Sosial

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan rakyat terjebak demokrasi prosedural yang memicu gerakan sosial. Menurutnya, gerakan sosial muncul karena ketidakpuasan dan ketidakberesan kepemimpinan Jokowi-JK.
“Kalau bicara gerakan sosial ini nyambung antara elite dan rakyat, rakyat terjebak karena pendukung melembagakan demokrasi prosedural seperti ini yang menciptakan pimpinan yang gantung kaya gini,” uhar Desmond saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/3).
Desmond mengungkapkan terkait pergerakan, persoalannya mahasiswa-mahasiswa yang hari ini mayoritas adalah anak-anak orang mampu yang jauh dari persoalan kerakyatan, yang sudah sejahtera dari orang tua yang  memilih perguruan tinggi. Ini merupakan proses penyadaran yang harus mulai dilakukan yang sebenarnya fenomena ini adalah sebuah tontonan.
“Mahasiswa ini adalah anak orang kaya yang sekolah, nah orang miskin kan gak sekolah. Sekarang begitu kan maka ada sekelompok orang protes itu biasa aja,” katanya
Desmond juga menuturkan, bahwa ini harapannya adalah proses penyadaran bagi anak bangsa. Ia menghimbau agar jangan terlena pada industri yang akhirnya terbukti tidak melakukan apa-apa. 
“Saya kira ini adalah bentuk penyadaran bagi kaum muda, pencitraan itu jangan dijadikan harapan supaya bisa memimpin,  reaksi berbagai kampus ini saya pikir akan jadi bola salju,” ungkapnya
“Fenomena sosial seperti ini ya kita tunggu,secara kasat mata kita melihat proses ketidakpuasan ini dimana pembelajaran terhadap terpilihnya pemerintahan Jokowi yang memilih dia dengan ketidakberesan ini, maka perbaiki demokrasi kita jangan di bodohi lagi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tujuh Turis Tewas Ketika Terjadi Serangan Bersenjata di Museum Tunisia

Jakarta, Aktual.co — Kelompok bersenjata menyerang museum nasional Tunisia, yang terletak di dekat parlemen, Rabu (18/3), menewaskan setidaknya tujuh pelancong dan menyandera turis lain yang berada di dalam gedung.

Wisatawan-wisatawan asing berlarian mencari perlindungan, dengan dilindungi petugas keamanan yang mengarahkan senjatanya ke udara, demikian ditunjukkan dalam siaran televisi.

“Pasukan keamanan mengepung setidaknya dua militan di museum Bardo, tujuan wisata populer yang berlokasi di dalam kompleks gedung parlemen,” kata jurubicara Kementerian Dalam Negeri dilansir dari Reuters, Kamis (19/3).

Serangan terhadap target penting itu menjadi pukulan keras bagi negara kecil di Afrika Utara itu, yang sangat bergantung pada pariwisata Eropa dan sejauh ini terhindar dari kekerasan militan sejak kemunculannya pada 2011 untuk menggulingkan otokrat Zine El-Abidine Ben Ali.

Pihak berwenang Tunisia tidak memberikan rincian apapun mengenai kewarganegaraan para sandera. Jika ada warga asing yang terbunuh, serangan tersebut akan menjadi serangan terburuk yang melibatkan milisi sejak bom bunuh diri di sebuah sinagog menewaskan 21 orang di pulau wisata Djerba pada 2002.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan tujuh wisatawan dan seorang warga Tunisia tewas.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Italia di Roma mengatakan dua warga Italia cdera dalam serangan itu, namun belum jelas apakah mereka termasuk di antara para sandera.

Sekitar 100 warga Italia lainnya berada di kawasan tersebut dan sudah diamankan oleh polisi Tunisia, kata pihak berwenang.

Pemberontakan di Tunisia terinspirasi oleh revolusi Kebangkitan Arab di negara-negara tetangganya Libya, Mesir, Suriah, dan Yaman.

Namun pemberlakuan konstitusi baru serta pelaksanaan pemilu yang damai mendapat pujian luas serta bertentangan dengan situasi kemelut yang melanda negara-negara tetangga itu.

Beberapa kelompok militan mulai muncul di Tunisia sejak munculnya pemberontakan itu, termasuk Ansar al Sharia yang oleh AS dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris.

Pihak berwenang memperkirakan 3.000 warga Tunisia juga bergabung dengan kelompok militan di Irak dan Suriah serta beberapa di antaranya sudah pulang, sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan munculnya serangan di tanah Tunisia.

Afiliasi Negara Islam di Libya mendapat pijakan yang kuat karena dua pemerintahan yang berseteru di sana berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Seorang milisi senior Tunisia tewas saat berperang untuk Negara Islam di kota Sirte, Libya pekan lalu, kata pihak berwenang setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Gelar Rapat Massal, Revisi RAPBD

Jakarta, Aktual.co —Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI  akan lakukan pertemuan ‘massal’ antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Guna memperbaiki draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. 
Disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, pertemuan massal dilakukan usai mendapat banyak masukan dan kritik dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. “Jadi besok (Kamis) mau dibahas dan dicermati (anggaran) yang ada e-budgeting antara Dewan, TAPD dan SKPD,” kata Tuty usai rapat di DPRD DKI, Rabu (18/3) kemarin.
Rapat yang rencananya akan digelar di ruang pola, Kamis (19/3) pukul 10.00Wib itu sekaligus juga untuk menjalankan evaluasi Kemendagri, serta hasil pembahasan dengan Banggar. Di mana perbaikan-perbaikan akan dilakukan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menambahkan, dalam pertemuan massal itu akan langsung dilakukan penginputan dengan menggunakan e-budgeting yang dilakukan Bappeda. “Kalau ada penambahan nilai yang masukan SKPD. Sedangkan kalau ada perubahan rekening akan diberikan dari saya,” ujar Heru.  
Dalam evaluasi Kemendagri, salah satunya menyoroti soal adanya penurunan di target Pendapatan Daerah DKI di draf APBD 2015 yang biasa disebut versi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama itu. 
Dimana pemerintahan Ahok ternyata menurunkan target pendapatan daerah di 2015 sebesar 1,94 persen, dibanding target item serupa di APBD-Perubahan 2014. Yakni dari Rp65 triliun lebih di APBD-P 2014 menjadi Rp63 triliun lebih di draf APBD 2015, atau turun sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Dalam evaluasinya, Kemendagri pun meminta Ahok harus melakukan  prognosis (analisis ke depan) target pendapatan secara lebih akurat, sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perudang-undangan.
Di situ juga tertulis, Pemprov DKI harus memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional serta daerah yang dapat mempengaruhi realitas pendapatan. Mengingat pendapatan daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang akan dilakukan di Ibu Kota Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain