Jakarta, Aktual.co —Izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicurigai bukan untuk tujuan kepentingan rakyat Jakarta.
Melainkan untuk memanjakan para pengusaha dan konglomerat yang ingin berinvestasi dengan cara membangun kota baru. Perusahaan-perusahaan yang diberi kesempatan membuat 17 pulau buatan. Di mana tiap pulaunya akan saling terhubung hingga daratan Jakarta, Bekasi dan Tangerang.
Di atas lahan pulau-pulau buatan itu akan dibangun perumahan, hotel, apartemen, pusat bisnis dan belanja. Dengan konsep meniru proyek Palm Islands di Dubai atau proyek reklamasi di Singapura dan HongKong.
“Sebuah kawasan terpadu yang aman, nyaman dan bernilai tinggi demi kepentingan menjaga dan melipatgandakan modal,” ucap Sekretaris wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI, Rio Ayudhia Putra, Jakarta, Rabu (18/3)
Tutur dia, dalam situs reklamasi.com, disebutkan PT. Agung Podomoro sudah memberikan daftar harga hunian yang akan dibangun di atas Pulau Pluit City seluas 160 hektare. 
Antara lain rumah seharga Rp3 miliar hingga Rp6 miliar, dan ruko seharga Rp7 miliar hingga Rp9 miliar. Agung Podomoro bahkan sudah memasarkan hunian-hunian itu sejak awal tahun ini kepada 100 ribuan konsumen.
Menurut Rio, pemberian izin itu merupakan kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup bagi Ahok untuk membayar jasa-jasa para ‘cukong’ yang telah mengantarnya duduk menjadi DKI-1. “Peduli setan konstitusi, kini saatnya Ahok melanggar hukum demi membela yang bayar,”  ucap dia.
Untuk itu, SPRI DKI mendesak Ahok segera membatalkan pemberian izin reklamasi, demi keberlangsungan umat manusia. Jangan sampai kekuatan modal besar membunuh kepentingan dan hak rakyat Jakarta. “Apa ini yang dinamakan Jakarta Baru, Jakarta yang takluk pada kepentingan modal?”
Jika tetap ngotot menjalankan itu, ujar dia, itu sama artinya Ahok secara sadar telah melakukan ‘genocide’. “Tak ada kata lagi yang pantas kami ucapkan, selain Ahok gubernur antek kapitalisme, pembunuh jutaan rakyat Jakarta.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — 30 lapak pedagang kaki lima yang biasa mangkal di Tebet Barat 1, Jakarta Selatan Rabu (18/3) dibongkar petugas gabungan. Hal tersebut dilakukan lantaran para PKL berdagang di atas saluran air dan trotoar yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum.
Menurut Lurah Tebet Barat, Marsitah bahwa penertiban tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“Ada 30 lapak PKL yang kita bongkar karena berdiri di atas fasilitas umum,” katanya.
Untuk melaksanakan penertiban tersebut, sedikitnya 60 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, dan aparat kelurahan dikerahkan.
Nantinya dari sisa puing pembongkaran, petugas akan membawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid