Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menilai kebijakan presiden yang ingin membentuk posisi Wakil Panglima TNI, tidak relevan dengan tugas institusi lembaga TNI.
“Alasan tambahan jabatan baru hanya karena alasan Panglima TNI ketika bertugas di luar negeri adalah kurang pas, sehingga saya tidak menemukan relevansinya (keberadaan Wakil Panglima TNI),” kata Hanafi, di Jakarta, Rabu (18/3).
Keberadaan jabatan baru di tubuh TNI yang mengatur adalah presiden melalui Keputusan Presiden. Hal itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, namun meskipun urusan pemerintah maka alasan tambahan baru itu kurang pas.
“Presiden Jokowi mestinya menyampaikan konteks kebijakan apa hingga perlu ada penambahan jabatan Wakil Panglima TNI,” ujarnya.
Dia mengatakan, apakah alasan presiden itu terkait dengan kebutuhan lapangan soal ancaman dalam negeri dan luar negeri atau ada konteks lainnya sehingga harus memunculkan jabatan baru.
Oleh karena itu, jangan sampai ada spekulasi publik bahwa presiden menambah jabatan baru di TNI karena belum selesai ‘bagi-bagi kekuasaan’ pasca pilpres.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI, salah satu hal yang akan direalisasikan kembali adalah jabatan wakil panglima TNI.
Moeldoko mengusulkan secara langsung reorganisasi TNI itu kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/3). Menurut Moeldoko, Presiden menyetujui reorganisasi TNI, namun dilakukan secara bertahap.
“Diharapkan keberadaan wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa ‘action’,” kata Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis menuding  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan kesalahan dengan menyebut Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden soal pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
“Menkumham salah, 1000 persen salah, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU No 2 tahun 2011 tentang parpol yang memberikan kewenangan pengesahan atas kepengurusan parpol kepada presiden,” ujar Margarito, saat dihubungi, Rabu (18/3).
Margarito menuturkan, tindakan seperti ini pernah terjadi dan dilakukan oleh presiden pada tahun 1960, ketika Presiden Soekarno yang waktu itu memerintahkan pembubaran Masyumi yang didasarkan pada Penetapan Presiden No 7 Tahun 1959. Kemudian setelah itu, presiden mengatur partai-partai politik dengan menerbitkan Peraturan Presiden No 13 Tahun 1990.
“Lain soal lagi kalau sekarang ini Yasonna Laoly mau bikin kayak masa Bung Karno, tapi untuk itu dia musti bikin lagi Perpres dan Penpres. Dan kalau itu yang terjadi maka resmilah kita menjadi negara otoriter,” tegasnya.
Menkumham disarankan untuk membaca ulang undang-undang di pasal dan ayat berapakah yang mengatur partai politik dalam UU No 2 Tahun 2011.
“Saran saya kepada Yang Terhormat Bapak Menteri Yasonna Laoly baca lagi undang-undang, tanyakan pada anak buahnya yang benar supaya kita tidak gaduh dalam berbangsa ini, tidak bisa itu dilakukan karena nggak ada di undang-undang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Duit korupsi dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 digunakan untuk pendanaan pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.
Pernyataan tersebut disampaikan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin di kantor KPK, Rabu (18/3). Namun demikian, dia menyebut proyek tersebut dikendalikan oleh bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
“Proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Uangnya nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpres SBY yang dibawa Anas, nanti dijelaskan semua, uang Permai Group itu termasuk untuk Pilpres,” kata Nazaruddin.
Soal anggaran yang diselewengakan untuk pencalonan SBY ke Pilpres itu, suami Neneng Sri Wahyuni tersebut malah melemparkan bola panas itu ke Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang merupakan anak bontot Presiden keenam SBY.
“Nanti dijelaskan, Ibas tahu semua,” kata dia.
Untuk diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Nazaruddin terkait kasus pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayanan. Dia akan diperiksa untuk tersangka Marisi Matondang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu