Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku heran dan mempertanyakan sikap Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi yang berubah pikiran dan meminta kepada Aburizal Bakrie dan seluruh loyalisnya untuk menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. 
Padahal sebelumnya, Muladi mengatakan bahwa putusan Yasonna tidak sesuai dengan sidang MPG yang tidak memenangkan salah satu pihak.
“Seorang hakim harusnya bisa menjaga dan memegang omongannya sendiri. Bagaimana kita bisa pegang omongan? Seorang hakim yang bicara dan menilai keputusannya sendiri, pagi tempe, sore sudah berubah jadi kedelei,” ujar Bamsoet, saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (18/3).
Namun, Anggota Komisi III DPR RI itu tak mau berkomentar lebih jauh dan memilih fokus pada upaya hukum yang mereka lakukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara baru-baru ini.
“Ya kita fokus pada upaya hukum di PN Jakut sambil menunggu surat pengesahan Menkumham. Kalau surat itu keluar, tentu kita juga langsung akan PTUN,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Berita mengejutkan datang dari Miss Indonesia 2006, Kristania Virginia Besouw. Ya, Kristy telah resmi menjadi personel Angkatan Darat AS.  Kini, dia resmi menjadi warga negara AS dan sudah menjadi bagian dari US Army.

Kabarnya,  wanita kelahiran Manado pada 7 Mei 1984 akan dikirim ke Irak dan Suriah untuk memerangi Negara Islam dan ISIS, oleh pemerintah AS.

Di media sosial, Kristy mengunggah foto-foto-nya terkait dengan kedinasannya sebagai tentara Amerika.  Di sebuah foto, dia tampak bersalaman dengan seorang tentara senior US Army. Ada pula fotonya ketika sedang berada di sebuah mes khusus tentara wanita.

Dia tampak sedang santai bersama teman-temannya sesama militer ‘Negeri Paman Sam’. Kristy juga menunjukkan kartu anggota US Army miliknya.

Dari status yang diunggahnya di Instagram, Kristania pun menyatakan bahwa dirinya bangga dengan pekerjaannya tersebut.

“Akhirnya dapat #unipatch #happydance ye ye !! #armystrong #proud,” tulis dia di akun Instagram-nya.

Penelusuran Aktual.co, Kristy hijrah ke negara Barack Obama, pasca dirinya menanggalkan gelar ‘Miss Indonesia 2006’. Keputusannya tersebut diambilnya usai ibunya, Esther Tampi, lebih dulu pindah ke Amerika.

Untuk diketahui, saat menyandang status Miss Indonesia dan ikut serta di ajang Miss World 2006, dia sibuk terlibat di UNICEF untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya imuninasi campak  kepada bayi serta balita. Dia bahkan sempat mendapat sebutan ‘Ratu Campak’ karena keaktifannya dalam mengampanyekan imunisasi campak bagi bayi.

Dia menikah pada 2008 dengan seorang dokter lulusan Filipina. Saat ini, ia tinggal di Colby, Kansas, Amerika Serikat. Sekarang dirinya resmi menjadi warga negara AS dan telah menjadi bagian dari US Army. Namun demikian, ia tetap kangen Manado dan sangat ingin pulang kampung untuk bertemu keluarganya.

Ketika Aktual.co membuka akun Facebook-nya dengan nama Kristania Virginia Besouw disana hanya tertulis, bahwa Kristania adalah seorang figur publik yang lahir di Manado 7 Mei 1985. Ia mewakili Sulawesi Utara dalam ajang Miss Indonesia. Ia juga mewakili Indonesia ikut di ajang Miss World di Polandia 2006.

Kemudian, bagaimana komentar RCTI yang selama ini terlibat dalam perhelatan Miss Indonesia?

“Satu kalau pun benar (jadi tentara AS, red) saya tidak mau komentar. RCTI memang menyelanggarakan Miss Indonesia tapi untuk management-nya dan lain-lain dihandle sendiri oleh pihak SMN (Star Media Nusantara),” terang Dini Putri (EVP Programming and Production RCTI), di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, demikian dikutip dari laman Kapanlagi.com. (Dari Berbagai Sumber)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos (bantuan sosial) tahun 2012-2013 Rp 11,4 miliar. Dari tujuh tersangka itu salah satunya Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan.
Helmi Hasan merupakan adik kandung Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. “Ya benar, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bengkulu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony T Spontana‎, Rabu (18/3).
Tak hanya Helmi, kejari juga menetapkan wakilnya, Patriana Sosialinda sebagai tersangka kasus yang sama. Wali Kota dan Wakilnya itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersamaan dengan ulang tahun kota Bengkulu ke-296 yang jatuh pada Selasa (17/3) kemarin.
Lima tersangka lainnya, yakni Mantan Walikota Bengkulu yang kini menjadi anggota DPD RI dari Dapil Bengkulu Ahmad Kanedi, Ketua DPRD Bengkulu 2009-2014 Sawaludin Simbolon, Wakil Ketua DPRD, Irman Sawiran, anggota DPRD Shandi Bernando dan Direktur BUMD Ratu Agung Niaga Diansyah Putra.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bengkulu Tahun Anggaran 2012-2013 sebesar Rp 11,4 miliar yang lebih dulu menjerat delapan tersangka sebelumnya.
Mereka adalah Sekda Pemkot Bengkulu Yadi, Kabag Kesra Suryawan Halusi, bekas Kabag Kesra Almizan, Kepala DPPKA Syaferi Syarif, Kasi Bansos, Satria Budi, Bendahara Bansos Nopriana Aspri, Wali Kota Andrianto Himawan dan Wisnu.
Kedelapan orang itu telah ditahan pihak kejari di Lapas Malabero‎. Sementara, tujuh tersangka baru kasus tersebut direncanakan menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri menilai, alokasi yang tercantum dalam Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam rancangan peraturan DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2015.
“Pendapatan dalam RKPD Rp 71.512.140.000.000.00, sedangkan KUA dan PPAS Rp 63.801.200.000.000.00, dan dalam rancangan peraturan DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran Rp 63.801.202.296.451,00,” kata keputusan Kemendagri tentang evaluasi rancangan peraturan Pemprov DKI Jakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2015, dan rancangan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja tahun 2015 yang diterima Aktual.co, Rabu (18/3).
Namun demikian, hal tersebut berbeda dengan belanja RKDP, sebesar Rp 68.316.820.000.000.00, sedangkan dalam KUA dan PPAS Rp 67.446.960.000.000.00 serta dalam rancangan peraturan daerah provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2015, Rp 67.446.955.296.451.00.
“Sedangkan dalam pembiayaan RKPD Rp 5.804.670.000.000.00, sementara dalam KUA dan PPAS Rp 3.645.750.000.000.00 dan dalam rancangan peraturan daerah provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2015 Rp 3.645.753.000.000.00,” kata laporan itu.
Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta tak konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah. Mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan rancangan perencanaan anggaran daerah DKI Jakarta tentang APBD tahun 2015 sesuai dengan amanat pasal 16 ayat (2), pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 23 ayat (4) PP no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Kemendagri menganggap subtansi dan format KUA, PPAS untuk penyusunan rencana peraturan DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2015 belum sesuai subtansi dan format KUA, PPAS sebagai dimaksud di pasal 85, pasal 86 dan pasal 87 ayat (4) serta lampiran A.X.a peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengeloaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 
Untuk itu dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan KUA dan PPAS, baik subtansi maupun format harus mempedomani kententuan tersebut. Apalagi, kata dokumen Kemendagri tersebut disebutkan, Pemprov DKI belum mencantumkan pengalokasian anggaran belanja daerah yang mendukung sembilan bidang pembangunan secara nasional yang dijabarkan ke dalam isu-isu staregis pembangunan nasional tahun 2015 guna menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan Pemprov DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengusutan kasus dugaan korupsi Uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, dikabarkan diambil alih Mabes Polri. Padahal, perkara tersebut saat ini tengah diusut oleh Polda Metro Jaya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, pihak Mabes Polri sudah mengantongi sejumlah nama yang terindikasi sebagai tersangka.
Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, kasus pengadaan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta itu masih ditangani penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro.
“Masih di Polda Metro,” ujar Rikwanto, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/3).
Sekedar informasi, kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini mencuat setelah Ahok ‘berteriak’ soal adanya anggaran ‘siluman’ dalam APBD DKI Jakarta tahun 2013-2014. Salah satu yang disebut ‘siluman’, kata Ahok, adalah soal pengadaan UPS yang angkanya cukup fantastis, Rp 4,2 miliar perunit.
Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait. Mulai dari SKPD selaku pejabat pembuat komitmen, sampai kepala sekolah tempat penerima UPS tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu