Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Hadar Nafis Gumay mengusulkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak di gelombang pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015 mendatang.
“Dalam draf peraturan kami, kami sepakat mengusulkan agar pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak itu pada 9 Desember. Walaupun masih ada kemungkinan berubah, tetapi kami menggunakan tanggal itu sebagai patokan pelaksanaan tahapan yang harus disiapkan mulai sekarang, seperti penyusunan daftar pemilih,” kata Hadar, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (17/3).
Usulan KPU tersebut masih memerlukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, yang direncanakan berlangsung Selasa (24/3) pekan depan.
Hadar berharap rapat konsultasi sejumlah peraturan terkait pilkada serentak dapat segera dilangsungkan sehingga tahapan pelaksanaan pilkada bisa dimulai.
“Kami berharap sesegera mungkin, karena semakin cepat kami menetapkan PKPU, maka semakin pasti apa yang menjadi patokan pelaksanaan pilkada ini. Kalau kami bilang tanggal 9 masih belum tentu, kalau kami sepakati tanggal 3 juga tiba-tiba berubah lagi. Makanya semua belum pasti betul sampai PKPU itu ditetapkan,” jelas Hadar.
Terkait penyusunan daftar pemilih pilkada, KPU dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menggelar rapat koordinasi di Jakarta.
Dalam rapat tersebut disepakati jadwal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang didasarkan pada usulan pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yosonna Laoly resmi di laporkan DPP Partai Golkar (PG) versi Munas Bali ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Selasa (17/3).
Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie ini malaporkan ke Bareskrim lantaran tak puas dengan keputusan Yasonna H Laoly, yang mengesahkan kepengurusan PG versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
“Terkait dengan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan memanipulasi putusan mahkamah partai yang menjadi alas kebijakan terkait pengesahan hasil Munas Ancol,” kata Idrus Marham, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).
Ketua Umum PG Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham memberikan mandat kepada Ridwan Bae dan John K Aziz untuk atas nama DPP PG melaporkan anak buah Presiden Joko Widodo di pemerintahan. “Kita akan laporkan, kita harapkan polisi memproses,” timpal Idrus.
Di jelaskan Idrus, Yasonna dilaporkan karena nyata-nyata telah melakukan kutipan tidak benar atau memanipulasi putusan mahkamah partai. Idrus menegaskan, Muladi, Ketua Mahkamah Partai, sudah berulangkali memberikan pernyataan bahwa mahkamah dalam putusannya tidak memenangkan pihak manapun.
“Tapi, Menkumham tetap menjadikan putusan mahkamah partai sebagai alat mengeluarkan kebijakan pengesahan hasil Munas Ancol,” jelasnya.
Dugaan manipulasi itu, lanjut Idrus, sudah jelas sebagai penyalahgunaan wewenang. Karena kutipan yang diambil beda dengan mahkamah sebagaimana yang telah dijelaskan Muladi. Dia menegaskan, putusan itu juga diambil ketika persoalan di internal partai belum selesai.
Mantan Ketua Tim Pengawas Century di DPR itu menambahkan, dalam Undang-undang, sengketa partai politik di selesaikan di internal dan kalau belum selesai dibawa ke pengadilan negeri.
“Tapi, ini belum selesai sudah dikeluarkan semacam pengesahan. Itu saya kira sebagai suatu penyalahgunaan kewenangan. Ini mencederai demokrasi dan keadilan,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Hafisz Tohir mengaku belum mengetahui susunan struktur kepengurusan ketua umum PAN yang baru, terlebih ikhwal keberadaan namanya sebagai wakil ketua umum Zulkifli Hasan tersebut.
“Saya belum tahu, tapi yang jelas saya bersahabat baik dengan Zulkifli Hasan walau saya berada dipihak Hatta Rajasa (dalam kongres PAN),” kata Hafisz kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut dia, dalam politik tidak ada persaingan abadi yang ada adalah tujuan hakiki kepada suatu target partai yang sudah di plot dalam rekomendasi kongres di Bali. Sehingga, sambungnya, seluruh stakeholder menjadi oknum yang ikut bertanggung jawab terhadap pembesaran partai.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah dirinya siap bila diminta untuk memduduki posisi sebagai wakil ketua umum PAN? Ketua Komisi VI DPR RI itu mengaku siap.
“Insyaallah, saya tidak meminta, namun jika diberi amanah saya siap.  Apalagi semua Timses Zulkifli juga sahabat saya semua,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang