11 April 2026
Beranda blog Halaman 37970

REI Sambut Baik Keputusan DP Satu Persen

Jakarta, Aktual.co — Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menyambut baik keputusan DP atau uang muka satu persen khusus untuk rumah bersubsidi, kata Ketua REI Jateng MR Prijanto.

“Kami sangat menyambut baik keputusan dari Pemerintah tersebut, harapannya DP satu persen berlaku untuk semua jenis rumah bersubsidi,” katanya di Semarang, Selasa (17/3).

Pihaknya berharap, DP satu persen tersebut tidak hanya berlaku untuk rumah susun tetapi juga rumah sederhana tapak atau biasa disebut dengan landed house. Diakuinya, untuk di Jateng penjualan rumah susun tidak menggembirakan seperti penjualan untuk rumah sederhana tapak.

Dari segi harga, rumah susun dan rumah tapak terpaut jauh. Untuk rumah subsidi berbentuk susun harganya di kisaran Rp210 juta/30 m2, sedangkan rumah sederhana di kisaran Rp110 juta. Oleh karena itu, besaran cicilan juga terpaut jauh. Sebagai gambaran, UMK Jateng saat ini di kisaran Rp1,4 juta, jika pada satu keluarga suami dan istri sama-sama bekerja maka penghasilan dalam satu bulan mencapai Rp2,8 juta.

Di satu sisi, besaran cicilan rumah maksimal sepertiga dari penghasilan perbulan satu keluarga dan di sisi lain, besaran cicilan untuk rumah susun sekitar Rp1,4 juta, sedangkan jika rumah tapak hanya di kisaran Rp700 ribu/bulan. “Dari gambaran tersebut tentu orang akan lebih memilih membeli rumah tapak. Dari sisi ketersediaan lahan di Jateng ini sudah masih cukup besar, jadi tidak ada masalah,” katanya.

Sementara itu, jika DP satu persen diterapkan untuk rumah subsidi vertikal dan horisontal maka angka backlog rumah yang selama ini terus meningkat bisa diminimalisasi. Untuk Jateng sendiri, backlog rumah seluruh tipe mencapai 1,4 juta unit. Pada tahun ini, REI Jateng mengajukan target pembangunan ke Pemerintah pusat sebesar 8.000 unit.

“Target awal tersebut bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung, misalnya jika Pemerintah memberikan keringanan mulai dari DP hingga kemudahan proses izin. Kalau memang memudahkan maka kami berani meningkatkan target menjadi 10 ribu unit untuk tahun ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurunkan uang muka untuk pembelian rumah subsidi, sehingga pembeli hanya membayar DP sebesar satu persen dari harga jual rumah subsidi. Program DP rumah 1 persen tersebut dibuat KemenPU-Pera dan disepakati sejumlah bank karena alasan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebanyakan masyarakat mampu membayar cicilan namun keberatan dengan DP rumah yang dianggap terlalu besar.

Salah satu bank yang sudah mempersiapkan fasilitas DP tersebut yaitu BTN, direncanakan beberapa bank lain akan ikut ambil bagian pada program tersebut di antaranya Mandiri, Bank BRI, Bukopin, dan Bank Artha Graha.

Artikel ini ditulis oleh:

Kubu Agung: Ical Ditawari Posisi Wantim Partai

Jakarta, Aktual.co — Ada tiga struktur kepengurusan yang berubah, yaitu DPP, Dewan Pertimbangan dan Mahkamah Partai.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Munas Ancol Lawrence TP Siburian usai menyerahkan draft kepengurusan di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (17/3).
Selain itu Aburizal Bakrie telah ditawari posisi sebagai Dewan Pertimbangan Partai, namun belum ada tanggapan dari Aburizal.
“Akbar Tanjung juga tidak terdapat dalam nama-nama kepengurusan baru tersebut,” sebutnya.
Dalam struktur kepengurusan tersebut, terdapat sebanyak 43 Ketua DPP, wakil sekjen 41 serta sekitar ada 49 bendahara.
Salah satu tujuan dari Golkar kubu Agung Laksono adalah mendukung program-program pemerintah.
Lawrence juga mengatakan bahwa tahun depan Golkar harus sudah menyelenggarakan Munas 2016. Sehingga siapa saja yang ingin bersatu dengan Golkar masih terbuka lebar.

Artikel ini ditulis oleh:

Delegasi Eropa Kunjungi DPR

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan) didampingi Anggota Komisi I Menerima Delegasi Parlemen Eropa yang dipimpin oleh Chairman Delegation of the European Parliament for South East Asia and ASEAN Werner Langen (kedua dari kanan) pada pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/3/2015). Pertemuan tersebut membahas kerja sama Indonesia dengan negara-negara Eropa. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Kubu Agung: Silahkan Setya Novanto Merapat

Jakarta, Aktual.co — Golkar Kubu Agung Laksono tidak memasukkan nama Ketua DPR RI Setya Novianto dalam daftar kepengurusan yang diserahkan kepada KemenkumHam.
“Beberapa nama dari Golkar Munas Bali masuk dalam kepengurusan kami, tapi saya lihat Setya Novianto tidak ada,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Munas Ancol Lawrence TP Siburian usai menyerahkan draft kepengurusan di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (17/3).
Ia menjelaskan, kepengurusan ini bisa saja nanti berubah strukturnya, dan hanya berlangsung sampai pertengahan 2016.
“Bisa saja berubah, siapa yang mau merapat kami silakan, termasuk Setya Novianto,” tutupnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar kubu Agung Laksono telah mendaftarkan sebanyak 377 anggota kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa.
“Sebanyak 377 pengurus sudah kami daftarkan secara resmi,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Munas Ancol Lawrence TP Siburian usai menyerahkan salinan kepengurusan ke KemenkumHam di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Adik Ratu Atut Dieksekusi ke Sukamiskin

Jakarta, Aktual.co — Terpidana kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan Pilkada Provinsi Banten, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan resmi dieksekusi dari Rumah Tahanan (Rutan) Guntur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Selasa (17/3).
Kebenaran berita tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum terpidana, TB Sukatma, bahwa saat ini kliennya tengah melengkapi proses administrasi eksekusi tersebut di KPK.
“Iya, beliau dalam proses pemindahan dalam rangka pelaksanaan putusan perkara suap Pilkada Lebak. Pemindahan dari Guntur ke Lapas Sukamiskin,” jelas Sukatma saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).
Wawan telah divonis dalam kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dalam perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dan Pilkada Provinsi Banten. Dia divonis dengan hukuman pidana lima tahun penjara‎dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.
Meski begitu, pemindahan tersebut buka berarti menghentikan proses hukum adik dari Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut. KPK sendiri masih harus melengkapi berkas penyidikin kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dalam TPPU ini, Wawan dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Tender Serba Tertutup, DPR Nilai ISC Tidak Beda Dengan Petral

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI Hari Purnomo mengatakan bahwa dirinya hingga saat ini masih belum melihat transparansi dari PT Pertamina (Persero) dalam melakukan pengadaan minyak mentah atau Bahan Bakar Minyak.

Seperti diketahui, Pertamina melalui unit usahanya, Integrated Supply Chain (ISC) dikabarkan kembali melakukan tender pengadaan minyak mentah atau Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk yang kedua kalinya sejak fungsi pengadaan dilimpahkan dari anak usaha Pertamina, yakni Petral kepada ISC.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.co, proses tender telah dimulai sejak Februari 2015 lalu. Masa penawaran pun telah ditutup sejak 26 Februari 2015. Meski begitu, hingga saat ini masih belum ada keterbukaan informasi terkait proses tender dari Pertamina kepada publik.

“Saya tidak melihat antara Petral, ISC dengan yang lalu itu berbeda, sama saja sebetulnya. Tinggal kita sekarang sangat tergantung pada niat politik manajemen Pertamina. Apakah mau membaik atau tidak,” kata Hari saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Politikus fraksi Gerindra itu menuturkan, dirinya juga tidak melihat ISC saat ini sebagai unit Pertamina yang sudah terbukti lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Untuk itu, pihaknya akan terus memantau kinerja dari Pertamina khususnya ISC dalam proyek importasi migas.

“Saya dari komisi VII tidak melihat ISC ini sesuatu yang memang sudah proven atau terbukti lebih baik dari sistem yang lalu, belum tentu, kita lihat nanti. Makanya kita pantau terus, saya lihat itu hanya ganti wadah saja. Saya melihat begitu. Mudah-mudahan pendapat saya ini keliru. Saya belum bisa menyimpulkan apakah dengan ISC ini pertamina memang betul-betul bisa menghemat dalam konteks importasi BBM maupun minyak mentah,” ungkapnya.

Sementara dari segi transparansi, menurut Hari, hal itu juga masih belum terlihat secara siginifikan dari ISC yang dipimpin oleh Daniel Purba tersebut.

“Semua serba tertutup,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain