Jakarta, Aktual.co — Kemelut antara anggota DPRD  dengan pemprov DKI Jakarta pasca rapat paripurna persetujuan RAPBD DKI Jakarta 2015 pada tanggal 27 Januari 2015 seharusnya mendapat titik terang setelah ada hasil evaluasi dari kementerian dalam negeri.  Namun hasil evaluasi  itu justru menjawab sebuah pertanyaan besar yang muncul di kepala masyarakat. Bahwa dari kedua versi RAPBD yaitu versi DPRD dan versi Pemprov, mana yang diakui dan dievaluasi kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Menteri, Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Maret yang lalu, ternyata dipastikan bahwa RAPBD yang dievaluasi adalah RAPBD versi Pemprov, melalui Surat Keputusan bernomor 903-682 Tahun 2015 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi DKI Jakarta  tentang APBD  Tahun Anggaran 2015 dan  Ranpergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2015.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin alimsyah  menjelaskan hasil penelusurannya terhadap surat keputusan, RAPBD versi DPRD dan RAPBD versi Pemprov DKI menunjukkan bahwa adanya kesamaan angka dalam Surat Keputusan dengan RAPBD versi Pemprov DKI .
“Padahal dalam RAPBD versi Pemprov adalah pagu anggaran sebelum pembahasan, setelah pembahasan oleh Komisi D maka terjadi pengurangan atau penambahan yang menjadi hasil pembahasan versi DPRD. Tetapi draft RAPBD yang dikirimkan kepada Kemendagri untuk dievaluasi bukan hasil pembahasan dan persetujuan bersama DPRD dengan Pemprov ke Kemendagri,” Kata Syamsuddin melalui siaran persnya yang diterima aktual Selasa (17/03).
Dikatakan Syam sapaan akrabnya, celakanya Kemendagri menerima pagu awal tanpa  pembahasan dan persetujuan antara DPRD dengan Pemprov sebagai bahan evaluasi. 
“Padahal dalam pasal 20 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas menyatakan bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok).
Di salinan Peraturan Mendagri Nomor: 903-681 setebal 114 halaman tentang evaluasi ternyata terdapat anggaran ganda yang tercantum di halaman 22 dan 23 APBD yang sudah disaring sistem e-budgeting itu.
Beberapa duplikasi duplikasi anggaran dari evaluasi kemendagri tersebut, yakni:
A. 1.01.034.06.017 Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Semanan 03 Jakarta Barat, Rp 1,99miliar diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum kode rekening 1.01.034.06.041 Perawatan Berat Gedung SDN Semanan 03 Rp 2,99 miliar pada Sudin Pendidikan Jakarta Barat;
B. 1.04.004.09.002 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Joglo Jakarta Barat 01/02, 03/04 Rp 29,9 miliar pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat, diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.035.06.014 Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Joglo 03/04 Rp 2 miliar pada Sudin Pendidikan II Jakarta Barat;
C. 1.04.003.09.006 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08 Jakarta Utara Rp 12,6 miliar pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.015 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08 Rp 8,59 miliar pada SKPD Dinas Pendidikan;
D. 1.04.006.10.007 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 102 Jakarta Timur, Rp 29,1 miliar pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur, diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.041 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMPN 102 Jakarta Timur, Rp 16,4 miliar pada SKPD Dinas Pendidikan;
E. 1.04.003.09.005 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 08/09 Jakarta Utara Rp 11,7 miliar pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara, diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran pada kode rekening 1.01.001.06.032 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 09/10 Rp 9,03 miliar pada SKPD Dinas Pendidikan;
F. 1.04.002.10.001 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kramat 01,02,03, dan 04 Jakarta Jakarta Pusat, Rp 15,4 miliar pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Pusat diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada Perawatan Berat Gedung SDN Kramat 01-04 Rp 1,19 miliar pada Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat;
G. Kegiatan Rehab Gedung Graha Wisata TMII Tp 6.000.000.000 diindikasikan duplikasi dengan Kegiatan Rehab dan Pengadaan AC Gedung Graha Wisata TMII Rp 2.000.000.000 pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
H. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Rp 399.999.827 diindikasikan duplikasi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Rp 2.699.998.242 pada Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata dan Kebudayaan;
I. Kegiatan Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Kepemudaan Rp 880.848.400 diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Event Kepemudaan Rp 599.971.657 pada SKPD Dinas Olahraga dan Pemuda;
Untuk itu, Kemendagri meminta salah satu dari anggaran ganda tersebut dialihkan untuk peningkatan anggaran fungsi pendidikan dan belanja modal dalam rangka peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Seperti penanggulangan banjir, penanganan kebersihan dan persampahan, penanganan kemacetan lalu lintas dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat lainnya.

Artikel ini ditulis oleh: