Jakarta, Aktual.co — Artis cilik yang tenar lewat lagu “aku yang dulu”, T saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait pelaporan pelecehan seksual yang dialaminya.
T bertandang ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dengan didampingi kuasa hukumnya dan orang tuanya.
“(Tegar menjalani pemeriksaan),” kata kuasa hukum Tegar, Edy Harwanto di Bareskrim, JL Trunojoyo, Selasa (17/3).
Edy mengatakan, kliennya siap untuk diperiksa oleh penyidik Bareskrim. “Siap diperiksa.”
Dalam laporan nomor LP/294/III/2015/Bareskrim Polri. US orang tua T melaporkan MA atau MAD dengan dugaan tindak pidana perlakuan salah dan perbuatan cabul terhadap anak Pasal 76B Jo Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam laporannya T mengatakan aksi pelecehan seksual tersebut dilakukan saat diajak bekas manajernya yang juga warga negara Singapura itu dilakukan MAD di apartemen di Malaysia dan Singapura dalam dua bulan terakhir. 
Selain melaporkan tindakan pencabulan, TR juga melaporkan dugaan pencurian yang dilakukan MAD terhadapnya berupa sejumlah uang, gitar, serta laptop.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Idil Akbar mengaku pesimis bila Presiden Jokowi akan turun tangan langsung menyelesaikan persoalan kisruh APBD DKI yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI.
Menurutnya, Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI, secara psokoligis memiliki kedekatan dengan Ahok saat memimpin ibu kota.
“Apa yang sudah dilakukan Ahok saat ini dan diamnya Jokowi, saya menduga ada hubungannya dengan itu semua. Hubungan dengan apa yang pernah ia (Jokowi) lakukan sebelumnya (di DKI),” kata Idil, Selasa (17/3).
Dirinya masih belum dapat memastikan apakah manuver Ahok soal APBD DKI ini terkait kepentingan politik tertentu atau memang ada sesuatu yang dilakukan untuk Pemprov DKI.
“Alasan yang paling logis menurut saya, Jokowi merasa Ahok ini adalah teman. Konteks psikologis pertemanan, pernah dekat di DKI. Lagi juga secara strategis yang ingin dilakukan secara politik di DKI dan Indonesia, saya kira itu yang menyebabkan itu semua,” ujar Idil.
Menurutnya, pembuatan mata anggaran yang berbeda dengan konteks pembangunan nasional merupakan bentuk arogansi lain yang ditampilkan Ahok.
Ahok diimbau untuk belajar dari kondisi secara keseluruhan, bagaimana untuk membuat mata anggaran yang benar, baik, dan saling bersinergi satu dengan yang lain (Pemprov DKI dan DPRD).
“Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. DKI kan ibukota negara, tak mudah saja dia (Ahok) mengobok-obok situasi di DKI,” kata Idil.
Idil menambahkan, Ahok harusnya berposisi, karena dirinya berada di ‘dua kaki’ (Gubernur DKI dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat). Saat ini, Ahok telah melakukan tindakan yang diluar batas kewenangannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan jarang terlihat untuk menghadiri sebuah acara besar di lingkungan Mabes Polri. Padahal, hari ini kegiatan serah terima jabatan tiga Kapolda dan Kepala Divisi Humas Polri.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menuturkan, ‎Budi Gunawan tidak hadir dalam acara sertijab ini karena sedang menyelesaikan tugas menyusun bahan untuk uji kelayakan calon Kapolri di DPR RI nanti.
“Beliau ada tugas menyiapkan makalah dan berkas ‎untuk fit and proper test saya,” kata Badrodin usai Sertijab tiga Kapolda dan Kadiv Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).
Menurutnya, meski Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri karena dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo, namun Komjen Budi Gunawan tetap mendukung ‎dirinya sebagai calon Kapolri baru.
“100 persen (mendukung),” ujarnya.
‎Komjen Budi Gunawan sempat ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, BG mengajukan praperadilan terhadap status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Alhasil, hakim mengabulkan permohonan dan memutuskan bahwa KPK tidak sah menetapkan BG sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Meski begitu, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby