Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait strategi penanangan korupsi. Salah satu poin, yakni mengintruksikan kepada penegak hukum, termasuk KPK agar lebih fokus terhadap upaya pencegahan.
Ketika diminta berkomentar perihal Inpres tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),  Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, bahwa itu hanya soal perbedaan pemikiran, termasuk dalam pemberantasan korupsi.
“Itu setiap pemerintah berbeda (cara pandang), tapi arahnya tetap komit pemberantasan korupsi,” ujar Tedjo di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (5/3).
Dia pun menegaskan, bahwa pada intinya Presiden Joko Widodo punya kemauan besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi punya pandangan tersendiri bagaimana cara memangkas koruptor di tanah air.
“Itu teknis yang akan dijalankan sendiri. Saya tekankan bahwa Presiden dan pemerintah komit dalam pemberantasan korupsi dan komit terhadap eksistensi KPK,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),  Tedjo Edhy Purdijatno  tidak mau membeberkan kapan jadwal eksekusi duo terpidana mati ‘Bali Nine’, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, akan dilaksanakan. Namun, dia menegaskan bahwa persiapan eksekusi tersebut sudah memasuki tahap finalisasi.
“Tidak disebutkan tanggalnya tapi persiapan sudah di atas 90 persen, 95 persen. Tinggal teknis kecil-kecil saja,” ujar Tedjo di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (5/3).
Seperti diketahui, dua aktor utama sindikat narkotika asal Australia itu telah divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bali. Dia akan dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.
Namun, meski eksekusi belum dilakukan, sudah banyak gejolak yang timbul. Dan yang masih hangat tawaran pemerintahan Australia untuk menukar Andrew dan Sukumaran dengan tiga terpidana asal Indonesia.
Menanggapi hal itu, Tedjo mengklaim bahwa pemerintah tetap berpegang teguh dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dia menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar untuk membatalkan eksekusi tersebut.
“Sesuai instruksi Presiden, hukuman mati terhadap terpidana tetap dilakukan. Kita tak pernah membahas soal itu. Boleh saja mereka menawarkan (pertukaran narapidana), tapi kita tetap pada ranah kita,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan PT BCA 1999 di Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Tersangka HP (Hadi Poernomo) tidak memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (5/3).
KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus tersebut pada 21 April 2014 ketika kasus terjadi Hadi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak 2002-2004, namun baru Hadi baru pertama kali dipanggil sebagai tersangka pada hari ini (Kamis).
“Tadi katanya yang bersangkutan mengirimkan surat kepada penyidik, hanya saya belum tahu alasan ketidakhadirannya,” tambah Priharsa.
Karena tidak hadir pada pemanggilan hari ini, maka KPK akan memanggil ulang Hadi.
“Iya akan dipanggil ulang, jadwalnya akan ditentukan oleh penyidik,” ungkap Priharsa.
Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait Non Performance Loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby