Jakarta, Aktual.co —     Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat, jumlah penerimaan bea masuk, cukai dan bea keluar hingga akhir Februari 2015 hanya mencapai 70% dari target. Khusus untuk cukai dari target Rp24,3 triliun hanya tercapai Rp17,3 triliun.

Direktur Institute for Development of Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, penurunan penerimaan cukai tersebut menandakan pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan cukai, utamanya cukai atas rokok. Pasalnya, pemerintah mendapatkan 80% lebih cukai berasal dari industri hasil tembakau alias rokok.

“Dengan tren seperti itu, kebijakan cukai dievaluasi total. Konsumsi rokok inelastis, permintaan tetap tinggi tetapi penerimaan cukai justru turun drastis,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (16/3).

Dirinya menilai kurang tepat terkait rencana pemerintah mengenakan cukai ganda dalam kurun waktu satu tahun. Akan lebih baik kebijakan cukai yang ada dievaluasi total karena ada disparitas tinggi antar golongan sehingga memicumoral hazard.

“Pemerintah sah saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai sistem cukai baru tetapi realitasnya penerimaan turun. Masa mau tutup mata terus,” jelasnya.

Menurut dia, kalangan industri termasuk industri hasil tembakau (IHT) ini sudah patuh membayar pajak dan cukai. Namun, pemerintah justru menekan terus dengan kebijakan yang tidak rasional, seperti menaikan cukai tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi.

“Tidak seharusnya pemerintah menaikkan cukai tinggi-tinggi sementara ada masalah dengan daya beli,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran menandaskan, tidak tercapainya target lantaran pemerintah terlalu ambisius tanpa melihat kondisi rill industri. Apalagi pengusaha tidak pernah diajak bicara soal kenaikan cukai.

Menurutnya, tidak tercapainya target cukai merupakan bukti pemerintah mengabaikan faktor rill di lapangan dengan kebijakan dan target-target tidak realitis sama-sekali.  

“Pemerintah mestinya realistis. Seringkali pemerintah berargumen bahwa data menentukan kebijakan. Jika pemerintah tak mampu melihat data kondisi rill maka kebijakan pun salah, sehingga terkesan industri jadi target buru pemerintah,” ujar dia.

Gappri menolak jika target cukai di triwulan pertama ini tak tercapai kemudian pemerintah akan menaikkan cukai kedua di pertengahan tahun. Kenaikan cukai rokok selama dua kali dalam setahun dipastikan akan merugikan pengusaha.

Ia juga mengkritik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

PMK tersebut dinilai memberatkan lantaran pengusaha harus selalu menyediakan ‘fresh money’ bisa-bisa pabrik rokok gulung tikar.  

“Cukai itu kan sekarang sudah hampir 50%, jika dibayar tiga bulan sekaligus mencapai 150%. Pembayaran cukai bisa senilai investasi pabriknya, bisa-bisa banyak yang bangkrut,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan pupuk yang berkantor pusat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) pada Januari hingga Maret 2015 ini telah memasok pupuk urea ke sejumlah industri dalam dan luar negeri sebanyak 35.677 ton.

“Permintaan urea dari sejumlah industri dalam dan luar negeri hingga kini dapat dipenuhi dengan baik dan diupayakan ke depan bisa lebih besar lagi,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Sulfa Ghanie, di Palembang, Senin (16/3).

Dia menambahkan permintaan industri dapat dipenuhi jika pabrik baru proyek revitalisasi bisa diselesaikan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak hanya memasok pupuk urea untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, tetapi juga untuk kegiatan sejumlah industri seperti pabrik kayu lapis dan interior mobil (dashboard).

Penjualan pupuk ke industri tersebut dilakukan setelah kebutuhan petani di sembilan provinsi rayon pemasaran PT Pusri meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipenuhi sesuai dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK petani.

Menurut dia, berdasarkan penugasan negara, pihaknya wajib memenuhi kebutuhan pupuk urea bersubsidi bagi petani di rayon sembilan provinsi tersebut.

Jika kebutuhan petani di rayon tersebut bisa dipenuhi dengan baik dan terdapat kelebihan produksi, PT Pusri diizinkan untuk melakukan kegiatan pemasaran secara komersial seperti penjualan ke perusahaan perkebunan swasta, industri, dan ekspor.

Penjualan pupuk urea untuk memasok kebutuhan industri tersebut merupakan salah satu kegiatan pemasaran pupuk urea secara komersial untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Kegiatan pemasaran pupuk secara komersial itu akan terus ditingkatkan untuk memperluas pasar, agar dapat mengantisipasi peningkatan produksi seiring dengan sedang dibangun satu pabrik baru proyek rivitalisasi pabrik pupuk tertua di dunia yang dibangun pada tahun 1974.

“Saat ini dengan empat pabrik yang ada, PT Pusri memiliki total kapasitas produksi terpasang mencapai 2,262 juta ton pupuk urea per tahun, dan secara umum dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani serta sebagian dipasarkan secara komersial,” ujar Sulfa.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka