Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Gun gun Heryanto menilai ada beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam rencana islah Partai PPP.
“Kendala islah, pertama siapa yang mau jadi ketum partai. Kedua seberapa besar penerimaan partai yang menjadi ketua untuk mengakomodir kelompok yang berbeda, karena kecendrungannya ketika kubu di atas angin dia akan ada gap, kata Gun gun, Senin (16/3).
Menurutnya, yang paling sulit adalah menentukan ketum, karena masing-masing punya ego dan keinginan mengendalikan basis partai.
Islah itu mungkin mendorong muktamar luar biasa, muktamar islah dengan cara difasilitasi muktamar demokratis siapa yang terpilih nanti.
“Kalau merujuk pada keikhlasan masing-masing saya nggak yakin karena pasti punya ego sendiri. Seberapa mau mereka melakukan politik akomodasi, yang paling sulit pertanyaannya Djan Faridz mau ngga kalo ketua umumnya itu juniornya? Kalo ngga mau ya repot,” katanya.
Sementara itu, kendala tersebut akan berpengaruh pada pencalonan Pilkada serentak mendatang.
“Timing keputusannya harus selesai bulan Maret atau April karena agenda politik nasional kan akan berjalan, ada pilkada serentak, Kalau mereka belum bisa menuntaskan ya bagaimana. Karena kubu romy sudah bisa mendaftar kalau ada pilkada-pilkada karena diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini kemenkumham, tapi dikalahkan juga oleh PTUN, dan memenangkan kubu Djan Faridz, berarti Romy belum boleh mengambil tindakan strategis termasuk menentukan siapa kepala daerah yang bertarung sehingga nanti akan ada kevakuman. Sama seperti halnya Golkar, karena belum selesai maka bisa jadi Golkar menemui kendala dalam pilkada serentak.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Poros Muda Partai Golkar menilai Aburizal Bakrie beserta para loyalisnya tidak memiliki legalitas lagi untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar dalam menyikapi pengesahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas kepemimpinan Agung Laksono.
“Silahkan saja kalau kubu Aburizal Bakrie mau buat munaslub, tapi dasar legalitasnya kan sudah tidak ada,” kata Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga, Minggu (15/3).
Andi mengatakan, berdasarkan pengesahan menkumham terhadap kepemimpinan Agung Laksono, maka Aburizal Bakrie tidak memiliki legalitas menyelenggarakan munaslub. Sehingga, tidak akan ada pengaruhnya bagi partai beringin jika hal itu dipaksakan.
“Jika kepengurusan lengkap Golkar hasil Munas Jakarta sudah disahkan Menkumham maka hanya DPP kepemimpinan Agung Laksono lah yang sah mengatasnamakan Golkar dan berhak menyelenggarakan munas,” ujar dia.
Langkah kubu Aburizal merencanakan munaslub juga sama artinya dengan menjustifikasi atau mengakui sendiri bahwa Munas Bali memang tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan Partai Golkar.
Diberitakan sebelumnya kubu pendukung Aburizal Bakrie mempersiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar jika proses hukum yang tengah digulirkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat gagal atau ditolak.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid mengatakan ada dua poin yang bisa menjadi dasar penyelenggaraan munaslub yakni situasi partai yang genting dan Dewan Pimpinan Partai (DPP) melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Kita memakai poin yang pertama yakni situasi partai genting,” ujar Nurdin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Perekonomian Indonesia yang sedang anjlok dan tidak menentu seperti ini harusnya menjadi waktu yang tepat untuk Presiden Jokowi melakukan evaluasi.
Bambang Harjo, anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI, mendesak agar Presiden Jokowi untuk secepatnya melakukan reshuffle kabinet khususnya pada bidang ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Saya melihat para menteri kabinet kerja sangat santai menghadapi gejolak ekonomi yang ada saat ini, mereka tidak melihat ke bawah keadaaan rakyat yang sudah sangat menjerit untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama ini,” katanya, Senin (16/03).
Sementara itu, harga beras yang naik, TDL naik, elpiji 3kg naik serta BBM yang naik menjadi bukti bahwa perlu ada perombakan secepat mungkin untuk melakukan perubahan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia seluruhnya.
“Presiden Jokowi jangan takut untuk melakukan perombakan, mengantikan menteri yang tidak becus kerjanya itu hak presiden yang diilindungi oleh UUD yang ada. Jadi beliau harus berani dan jangan takut bila benar, karena beliau didukung mayoritas rakyat indonesia. Jokowi harus tunjukkan sebagai seorang Presidennya Rakyat bukan malah menyengsarakan rakyat,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: