5 April 2026
Beranda blog Halaman 38007

Golkar Bali: Mari Lawan Kedzoliman Penguasa

Denpasar, Aktual.co — Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta meminta kepada kadernya agar tak mudah diadudomba. Ia mengimbau kepada kader Golkar Bali agar tetap solid. “Jangan pernah mau diadudomba,” kata Sudikerta dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Golkar Bali, Minggu (15/3).

Ia meminta kepada seluruh kader untuk terus bergandengan tangan dan fikiran melawan kedzoliman penguasa. “Mari satukan pikiran dan langkah melawan kezoliman penguasa negara,” ajak Sudikerta.

Ia menjelaskan, pemerintah selalu gembar-gembor berkomitmen akan menegakkan aturan. Tetapi, apa yang terjadi justru sebaliknya. “Komitmennya menegakkan aturan. Langkahnya justru mengobok-obok penegak hukum. Contohnya Polri dan KPK,” paparnya.

Tak hanya penegak hukum, penguasan juga mengobok-obok partai politik. “PPP dipecah belah. Sekarang Golkar. Ini bisa membahayakan bagi bangsa dan negara. Mari kita junjung soliditas kita. Kalau ada yang mengiming-imingi sesuatu jangan dihiraukan. Jika tergiur kita akan lemah dan Golkar akan hancur,” tutup Sudikerta. (Laporan Bobby Andalan, Bali)

Artikel ini ditulis oleh:

PN Jakarta Pusat Bakal Digeruduk FPI Besok

Jakarta, Aktual.co — Front Pembela Islam (FPI) menuntut keadilan hukum segera ditegakan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan kepada 17 anggota laskar FPI yang ditahan terkait unjukrasa penolakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) yang berujung rusuh, pada hari Jumat (3/10/2014) lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas atau yang akrab disapa Habib Selon mengatakan FPI Jakarta Pusat akan menggelar aksi dukungan kepada 17 laskar FPI di PN Jakarta pusat pada hari Senin (16/03).

“Iya bener kita mau aksi besok senin, 17 laskar menjalani sidang, terkait waktu demo pelengseran Ahok lalu, kita berikan dukungan aja,” kata Habib Selon saat dihubungi Aktual.co, Minggu (15/03)

Dijelaskan Habib Selon aksi ujukrasa senin besok juga telah mendapatkan ijin dari Imam Besar FPI yakni Muhammad Rizieq Shihab. “Insya Allah, hari Senin  tanggal 16 Maret 2015 jam 11.00 WIB, sidang 17 Laskar FPI di PN Jakpus. Segenap pengurus, laskar, anggota dan simpatisan FPI memang diserukan agar hadir sebanyak-banyaknya sebagai andil dalam perjuangan pelengseran Ahok,” tutupnya

Seperti diberitakan sebelumnya unjukrasa FPI menolak Ahok di depan gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat berakhir ricuh pada hari Jumat (3/10/2014) lalu. Akibat bentrokan tersebut 20 orang anggota FPI ditahan di Polda Metro Jaya.

Artikel ini ditulis oleh:

“Kisruh APBD DKI: Siapa Silumannya”

Diskusi Aktual Forum bertajuk “kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya” di Warung Komando, Tebet, Minggu (15/3) dengan pembicara Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Pengamat Anggaran Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Anggota Pansus Angket F-Gerindra M. Syarief, Peneliti LIPI Firman Nur, dimoderatori M.Vidia Wirawan.

Haryanto Taslam Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengunjungi rumah duka Haryanto Taslam di Duren Sawit, Jakarta, Minggu (15/3). Sejumlah tokoh politik mendatangi rumah duka Haryanto untuk memberikan rasa bela sungkawa kepada keluarga politisi senior Partai Gerinda itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Temui Pelanggaran, Mudah Bagi DPRD Lakukan Pemakzulan Ahok

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai bahwa sangat mungkin bila dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD DKI terkait hak angket berujung pada pemakzulan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bilamana, sambung dia, ditemukan ada sejumlah pelanggaran hukum yang  dilakukan gubernur baik dari sisi etika maupun pada pengajuan RAPBD 2015 kepada Menteri Dalam Negeri.

“Bila dalam proses penyidikan yang dilakukan DPRD ditemui adanya pelanggran hukum maka, DPRD dapat mengajukan hak menyatakan pendapat yaitu mengusulkan pemberhentian pak gubernur, itu konsekuensi logis,” ucap Margarito kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (15/3).

Menurut dia, hanya menjadi bualan saja bila dalam proses penyelidikan yang dilakukan anggota dewan dalam hak Angket ditemukan sejumlah pelanggaran, namun tidak dilanjutkan dengan menggunakan hak menyatakan pendapat.

“Omong kosong bila DPRD ini kalau mereka menemukan adanya pelanggran hukum tetapi tidak diikuti dengan hak menyatakan pendapat, maka mereka bulshit semua,” tegas dia.

Margarito mengatakan, kalau ditemukan bahwa yang diajukan dalam RAPBD itu oleh Ahok kepada Mendagri bukan  berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan DPRD maka itu sudah menjadi salah satu palanggaran hkum yang nyata.

“Tetapi tidak ada jalan untuk membuat ‘kempes’ (meredam) ini barang (perseteruan). Cuma pak Ahok ini sudah sangat bergairah, ya sudah sekalian saja kalau basah ya basah sekalian, jangan lagi mundur,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Wapres Kalla: Pemerintah Optimalkan Penyerapan Gas Domestik

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah bakal terus mengoptimalkan penyerapan gas yang dihasilkan dari sumber domestik atau dalam negeri, antara lain dengan membangun dan mengembangkan fasilitas terminal penerimaan LNG di sejumlah daerah.

“Bila kita mau memanfaatkan LNG (gas alam cair) kita yang banyak, maka harus banyak pula punya ‘receiving’ terminal (terminal penerimaan),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan, setelah mengunjungi Pabrik Terminal LNG Sodegaura milik perusahaan Tokyo Gas, Jepang, Minggu (15/3).

Wapres mengingatkan bahwa Indonesia yang memiiki banyak sumber gas, ternyata belum maksimal dalam memanfaatkan LNG yang sebenarnya merupakan sumber energi yang ramah lingkungan.

Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa Indonesia telah banyak melakukan pengiriman atau pendistribusian tetapi masih minim dalam melakukan penerimaan LNG, antara lain karena fasilitas infrastruktur yang belum menunjang.

Sejumlah kendala yang dihadapi, ujar dia, antara lain adalah besarnya investasi yang diperlukan yaitu sekitar 1 miliar dolar atau setara dengan lebih dari Rp10 triliun. “Terminal penerimaan LNG harus di pelabuhan yang berjenis ‘deep sea port’,” ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, penyerapan gas dalam bentuk LNG untuk domestik belum optimal karena terhambat ketersediaan infrastruktur, dan belum maksimalnya penyerapan oleh fasilitas yang sudah dibangun.

Pasar domestik seharusnya dapat mengoptimalkan penyerapan kelebihan kargo LNG, kata Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudianto Rimbono di Jakarta, Senin (16/2).

Ia mengatakan, dari alokasi LNG sebanyak 38 kargo tahun lalu hanya terserap sekitar 94,74 persen. Dia mengakui ada beberapa sebab sehingga alokasi tersebut tidak dapat diserap, seperti kurangnya infrastruktur dan tidak optimalnya penyerapan fasilitas penerima LNG di dalam negeri.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo juga telah meresmikan pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun yang berlokasi di di Jalan Medan-Banda Aceh, Blang Lancang Lhokseumawe, Senin (9/3).

“Pengoperasian terminal ini akan memberi efisiensi yang besar sekali buat Pertamina,” tutur Presiden Jokowi.

Terminal tersebut dikelola oleh PT Perta Arun Gas yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas).

Sebelumnya, Kilang Tangguh, Papua Barat mengirimkan kargo gas alam cair atau “liquefied natural gas” (LNG) perdana ke terminal penampungan dan regasifikasi di Arun, Lhokseumawe, Aceh.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (19/2), mengatakan, kargo tersebut akan digunakan untuk komisioning terminal Arun yang baru selesai dibangun.

“LNG yang diangkut kapal tangker LNG Tangguh Towuti telah tiba di Pelabuhan Blang Lancang, Aceh Darussalam hari ini,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain