Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan lumbung pangan desa dapat dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes itu berbasis pangan yang dibentuk dan dikelola oleh desa, terutama yang bergerak di bidang penyimpanan pendistribusian pengolahan dan perdagangan beras dan bahan pangan pokok lainnya.

“Hampir sebagian besar desa di Tanah Air, mulai memasuki musim panen. Untuk itu, kami menghimbauagar memanfaatkan hasil panennya untuk memperkuat stok beras desa melalui lumbung pangan desa,” ujar Marwan di Jakarta, Minggu (15/3).

Menurut dia selama ini lumbung pangan desa berfungsi sebagai cadangan pangan desa untuk mengatasi masa paceklik. Lumbung pangan desa juga berfungsi sebagai cadangan beras nasional di luar cadangan beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

“Jadi bisa ikut membantu Pemerintah mengatasi kekurangan pasokan beras yang menyebabkan harga beras melambung naik, seperti yang pernah terjadi beberapa pekan sebelumnya. Itu harus kita hindari,” tutur Menteri Marwan.

Untuk itu, tambahnya, lumbung pangan desa harus dikembangkan menjadi lembaga usaha desa. Marwan menambahkan lumbung pangan desa paling tepat dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena kelembagaan BUMDes telah memiliki payung hukum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Karena untuk menuju desa mandiri, salah satunya dalah desa harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya.” BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dibentuk dan dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes pangan inilah yang akan menjalankan berbagai kegiatan mulai dari pra panen sampai dengan pasca panen. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan gudang lumbung pangan, lantai jemur gabah, sarana produksi pertanian, sarana pengolahan hasil panen semacam gilingan padi, kios beras dan sebagainya “Jadi BUMDes pangan ini tidak hanya menampung hasil panen sebagai cadangan pangan desa, tetapi juga untuk menunda penjualan (tunda jual) untuk mengatasi merosotnya harga pangan pada saat panen raya yang sangat merugikan petani,” terang Menteri Marwan.

BUMDes pangan juga memberikan bantuan pinjaman murah kepada petani desa untuk membeli benih pupuk dan kebutuhan lainnya, membantu peningkatan kualitas serta mengolah hasil pertanian, ikut memasarkan produk pertanian pada saat yang dikehendaki serta mempunyai usaha produktif di bidang pangan.

“Sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi anggotanya, mendorong munculnya peluang usaha baru bagi warga desa, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan yang menambah income bagi desa,” lanjut dia.

Politisi PKB itu menjelaskan, pembentukan BUMDes pangan dapat dibiayai dari dana desa yang akan mulai turun bulan April.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengakibatkan kondisi industri batik Kota Pekalongan, Jawa tengah, kian terpuruk, kata Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Pekalongan, Riicsa Mangkula.

“Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengakibatkan harga sejumlah bahan baku dan obat batik naik relatif tinggi. Hal itu tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan usaha kerajinan batik,” katanya di Pekalongan, Minggu (15/3).

Menurut dia, selama ini bahan baku batik berupa obat dan kain mori masih harus didatangkan dari luar negeri sehingga kenaikan dolar AS berpengaruh negatif terhadap usaha kerajinan batik.

“Oleh karena itu, para pengusaha batik untuk sementara ini memilih mengurangi jumlah produksi bahkan berhenti produksi sambil menunggu harga bahan baku kembali turun,” katanya.

Ia mengatakan saat ini jumlah industri batik yang masih bertahan tetap berproduksi hanya sekitar 25 persen karena perajin tidak mampu menghadapi kenaikan harga bahan baku dan kesulitan modal.

“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi bagaimana cara para pelaku usaha kerajinan batik dapat melangsungkan usahanya lagi tanpa dibayang-bayangi dengan kenaikan harga bahan baku dan obat batik,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Pekalongan, Supriyono mengatakan bahwa hampir 98 persen bahan baku batik, seperti mori dan lilin didatangkan dari luar negeri.

“Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak serta merta menguntungkan para ekportir tetapi juga berpengaruh terhadap pelaku usaha batik yang harus mendatang bahan baku dari luar negeri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Para pengrajin batu mulia di Maluku Utara menolak kebijakan pemerintah menerapkan pajak barang mewah terhadap komoditas yang diolahnya itu, karena hal tersebut mengancam kelangsungan usaha mereka.

“Dengan adanya pajak barang mewah terhadap batu mulia akan mengakibatkan harganya semakin mahal sehingga minat konsumen untuk membeli akan menurun dan merugikan kami,” kata salah seorang pengrajin batu mulia, Irwan di Ternate, Minggu (15/3).

Harga batu mulia berupa batu cincin asal Maluku Utara (Malut), seperti batu bacan kini paling murah Rp5 juta per buah, yang jika ditambah dengan pajak barang mewah harganya bisa mencapai Rp10 juta dan dengan harga seperti itu jelas peminatnya akan berkurang karena kalangan tertentu saja yang akan sanggup membelinya.

Menurut dia, kerajinan batu mulia kini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Malut dalam mengembangkan usaha. Bahkan para pengangguran mulai mencoba usaha ini sebagai lapangan kerja seiring dengan semakin populernya batu mulia Malut di pasaran nasional dan internasional, terutama batu bacan.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya terus mendorong perkembangan usaha kerajinan batu mulia dengan memberikan berbagai bantuan, seperti modal dan peralatan kerja bukan justru mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak buruk bagi perkembangan kerajinan batu mulia.

Ia mengatakan, kalau pun pemerintah menerapkan pajak barang mewah terhadap batu mulia, seharusnya hanya ketika komoditas itu dipasarkan ke luar negeri, sehingga dampaknya tidak terlalu terasa bagi para pengrajin setempat.

Para pengrajin batu mulia dalam negeri cukup dibebani dalam bentuk pajak atau retribusi, sehingga tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu memengaruhi penetapan harga jual di pasaran setempat.

Malut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beberapa jenis batu mulia, seperti batu bacan, batu obi, batu aba, batu subaim, batu loloda, batu gane timur, batu taliabu, batu morotai dan batu kayoa, yang kesemuanya memiliki karakteristik dan corak yang berbeda.

Artikel ini ditulis oleh: