Jakarta, Aktual.co —  Bank Bapas 69 yang merupakan badan usaha milik daerah Pemkab Magelang, Jawa Tengah, mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magelang pada 2015 yang berasal dari pendapatan 2014 sebesar Rp8,6 miliar.

“Setoran PAD tersebut meningkat dibanding tahun lalu sebanyak Rp7 miliar,” kata Direktur Utama Bank Bapas 69 Fran Suharmaji di Magelang, Minggu (15/3).

Ia mengungkapkan hal tersebut pada pengundian hadiah utama Perusahaan Daerah BPR Bank Bapas 69 di Lapangan Kaliaji Grabag, Kabupaten Magelang. Jumlah setoran PAD tersebut dalam beberapa tahun terakhir merupakan yang paling besar dibandingkan dengan BPR milik pemerintah daerah yang lain di seluruh Indonesia. Jumlah modal disetor kumulatif sejak berdiri tahun 1969 hingga posisi 31 Desember 2014 telah mencapai Rp29,1 miliar.

“Hal ini membuktikan bahwa perhatian dari Pemkab Magelang selaku pemilik terhadap Bank Bapas 69 begitu besar,” katanya.

Ia mengatakan untuk meningkatan jumlah nasabah berbagai kiat tela diterapkan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, yakni melalui layanan jemput bola, menjalin komunikasi secara personal kepada nasabah, penyediaan krdit murah, penyelenggaraan undian tabungan berhadiah serta memberikan pelayanan yang ramah sesuai dengan motto Bank Bapas 69, melayani dengan hati.

“Selain itu, keunggulan Bank Bapas 69 sebagai bank lokal, yakni adanya kedekatan jarak secara geografis maupun psikologs dengan masyarakat.

Hingga sekarang PD BPR Bank Bapas 69 memiliki 21 kantor kas, tiga kantor cabang, dan. Satu kantor pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Dinas Keluatan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu hasil revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, supaya ada kejelasan tata kelola kelautan di tingkat kabupaten.

“Sejauh ini, kewenangan pemerintah kabupaten yang pada pendampingan nelayan kecil dan pemberdayaan nelayan. Artinya, kami masih menunggu hasil revisi undang-undang tersebut,” kata Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo Prabowo Sugondo di Kulon Progo, Minggu (15/3).

Namun demikian, ia mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki kabupaten.

“Memang, Kabupaten Kulon Progo sebagai Kota Maritim sudah dicanangkan. Hanya saja belum memiliki kewenangan. Kalau kita kerja, tanpa ada kewenangan akan percuma,” ucap dia.

Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemkab hanya nelayan kecil. Kalau pembahasan sudah selesai, dan untuk mewujudkan Kulon Progo sebagai Kota Maritim harus ada komitmen menyelesaikan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Menurut dia, persoalan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah penganggaran. Pemecah ombak menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan pembangunan dermaga, kolam, hingga fasilitas lainnya menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tahun ini ada komitmen dar Pemda DIY mengeruk alur pelayanan dan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KPP) mendalamkan kolam kapal. Harapanya, PU dapat melakukan penataan kembali pemecah ombak yakni tripot yang berserakan di laut. Kalau hal ini sudah dilaksanakan, maka kapal-kapal besar bisa masuk,” ucapnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kulon Progo Aji Pangaribawa berharap ada langkah nyata supaya Pelabuhan Tanjung Adikarto segera diselesaikan.

Menurut dia, beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kulon Progo, khususnya nelayan.

“Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. Kami berharap ada langkah nyata perintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam penyelesaian pelabuhan ini,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka