Jakarta, Aktual.co — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra M. Syarif mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terkait RAPBD DKI 2015 yang diserahkan ke Kemendagri.
“Disimpulkan sementara Gubernur  melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam acara Forum Aktual bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3)
Dikatakan Syarif dari pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia khusus hak Angket terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah bahwa RAPBD 2015 yang diserahkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo bukan hasil pembahasan dengan DPRD RI DKI Jakarta.
“Sekda menyerahkan kepada kami dokumen hasil print out e budgeting, sehingga bisa disimpulkan adalah apa yang diserahkan kepada Mendagri sesuai dengan yang dibahas oleh DPRD namun lampirannya saja. Yang berbeda,” ucap Syarif.
Lebih lanjut, sambung Syarif mengatakan ketika dikonfirmasi terkait pernyataan sekda yang mengatakan perbedaaan tersebut, adalah pernyataan dari setiap fraksi dalam pembahasan RAPBD 2015.
“Setelah ditelisik yang berbeda adalah surat-surat internal yang dicomot dari fraksi-fraksi yang kemudian dilampirkan. Padahal, lampiran itu sikapnya normatif, seperti dinas pemandam kebakaran perlu ditingkatkan itu,” bebernya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pengamat dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan bahwa tidak melihat gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk dalam salah satu kriteria seorang pemimpin.
“Dalam konteks kepemimpinan demokrasi, Gaya Ahok ini agak jarang,” kata Firman dalam acara Forum Aktual bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Firman menjelaskan, ada tiga kriteria pemimpin dalam demokrasi. Pertama adalah soal kecerdasan.”founding father kita buktinya, menembus tahun 40 dengan ide-ide yang melebihi zamannya. Kecerdasan visi misi,” ungkap Firman.
Yang kedua sambung Firman, adalah populer atau disebut populisme. Dimana seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak bisa dilepaskan oleh rakyat dimana dia dipilih.”Sementara Ahok ini hanya menggantikan. Dalam berbagai survei, kemenangan pilkada 2012 juga tidak terlalu signifikan,” cetusnya.
“Yang terakhir, adalah patuh pada aturan main. Disini Ahok harus paham dan patuh terhadap konstitusi,” tandasnya.
Dalam temuan pansus hak angket terkini, terbukti bahwa eksekutif (Pemprov) tidak mengirimkan RAPBD 2015 ke Kemendagri hasil pembahasan dengan DPRD, melainkan RAPBD yang menggunakan e-budgeting tanpa pernah dibahas dengan dewan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik anggaran Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan banyak keanehan dalam APBD Versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) yang telah dievaluasi Kementrian Dalam Negeri.
Dijelaskan Uchok bahwa APBD ditangan Ahok banyak mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan dan sangat berpihak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Misalnya belanja modal atau belanja pembangunan seperti infratruktur yang pada tahun 2014 sebesar Rp25,5 triliun atau 40,1 persen namun pada tahun 2015 APBD belanja modal mengalami penurunan 7,4 persen. Sedangkan biaya kesehatan mengalami 3,7 persen penurunan.
“Yang paling jengkel belanja makan minum sebesar 809 M kalau dibagi jumlah PNS se DKI, PNS dapet 10 Juta pertahun,” kata Uchok dalam acara Forum Aktual.co bertajuk “Kisruh APBD DKI: Siapa Siluman nya ?”, di Warung Komando, Sahardjo -Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3).
Kemudian dijelaskan Uchok dalam APBD versi Ahok ada anggaran kematian untuk PNS sebesar 55 Miliar. Dari hal tersebut dijelaskan Uchok, Gubernur Ahok kalau diibaratkan orang yang akan membangun sebuah bangunan tentunya harus mengeluarkan biaya material. 
Namun sayangnya Ahok bukan memperbesar biaya material tersebut melainkan memperbesar pengeluaran untuk para tukang bangunannya.
“Dari total belanja, sampai puluhan juta itu lebih diutamakan TKD 10,8 Triliun, jadi ini agak jomplang, mau bangun rumah, Ahok ini tidak perduli. Ternyata ahok tidak membelli bahan material, tapi dia malah mempebesar gaji tukangnya. Jadi gak pembangunna itu? gak akan jadi pembangunan itu,” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid