Jakarta, Aktual.co — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akan memanggil Denny Indrayana. Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu akan digarap penyidik sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi payment gateway di Direktorat Imigrasi Kemenkum HAM 2014 pada, Jumat (6/3) mendatang.
Dalam kasus tersebut 12 saksi sudah dimintai keterangan termasuk bekas Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, yang diperiksa pada Selasa (3/3) kemarin.
“Sudah 12 orang yang kita periksa, yang terakhir itu pak Amir Syamsuddin. Dan rencananya Jumat akan memeriksa saudara DI sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/3).
Dijelaskan Rikwanto, kasus tersebut bermula adanya laporan masyarakat pada 10 Februari lalu juga menjadi dasar penyelidikan. Setelah itu, penyidik berhasil memperoleh temuan pada 24 Februari lalu, terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemenkum HAM dalam pengadaan proyek layanan singkat pembuatan paspor tersebut.
“Dugaan korupsi ini itu dari payment gateway. Selisih antara nilai yang seharusnya dan nilai tambahan dari pengurusan paspor,” ujarnya.
Rikwanto mengatakan saat ini nilai kerugian uang negara dalam kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Akan tetapi, kata Rikwanto, uang negera yang dikeluarkan dalam proyek tersebut sudah mencapai sekitar Rp 32 miliar.
“Ini bukan nilai kerugiannya, tapi akumulasi dari pembuatan paspor itu,” tandasnya.
Sebelumnya, seorang bernama Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1) lalu, melaporkan mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana, terkait dugaan korupsi proyek payment gateway di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM pada Mei 2014.
Laporan itu diterima dan langsung dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan bernomor 166/2015/Bareskrim Polri. Namun dari pihak Polri menyatakan belum menjelaskan secara gamblang terkait laporan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Puluhan penari asal negara India akan ‘menggoyang’ Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dengan penampilan mereka dalam “Festival Of India” yang digelar di Aula Balairung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Rabu (5/3).

“Penampilan ini digelar dalam pertujukan seni dan kebudayaan dalam rangkaian acara ‘Festival of India’,” kata Ketua Pelaksana kegiatan, Dra Puspawati, MS di Padang, Rabu (4/3).

Kegiatan itu diprakarsai oleh Kedutaan Besar India melalui Konsulat Jenderal India untuk Sumatera di Medan.

Festival untuk memperkenalkan kebudayaan India itu termasuk dalam rangkaian tur di beberapa kota besar lainnya di Indonesia uang berlangsung dari bulan Januari hingga Mei 2015, katanya.

“Selain itu, pertunjukan tari ini sekaligus untuk memberikan hiburan kepada segenap sivitas akademika UBH dan masyarakat Kota Padang secara umumnya,” tambahnya.

Pertunjukan itu diawali dari adanya kerjasama UBH dengan Konsulat Jenderal India untuk Sumatera pada tanggal 14 Maret 2013, dimana Konsulat Jenderal India menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan festival seni negara itu di UBH.

Menurut dia, dalam acara Festival of India ini, salah satu acara yang diagendakan adalah pertunjukan seni tari Bhangra yang merupakan bentuk lagu dan tari yang berasal dari daerah Punjab, India.

Puspawati juga menyebut pertunjukan tarian dari Minangkabau juga akan tampil dalam festival untuk mempererat kebudayaan dari dua negara tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Partai Golkar (MPG) menilai sulitnya mewujudkan islah dalam mengakhiri konflik dualisme kepengurusan partai lantaran keduanya sama-sama ingin mendapatkan kursi ketua umum.
Demikian dikatakan Ketua Majelis MPG, Muladi, di Jakarta, Rabu (4/3).
Muladi menjelaskan, perundingan untuk mengupayakan islah sudah berjalan sejak lama. Bahkan, upaya damai dilakukan saat persidangan MPG berlangsung. Beberapa kesepakatan telah tercapai, diantaranya mengenai pilkada serentak dan kesepakatan bahwa pihak yang kalah tidak akan membentuk partai baru.
“Tapi yang paling sulit disepakati adalah siapa yang akan menjadi ketua umum, ketua harian, itu wajar. Karena semua mau menjadi ketua umum,” ucap dia.
Muladi optimistis konflik Golkar dapat berakhir dengan mekanisme islah. Keyakinan itu setidaknya masih ada sebelum Mahkamah Partai membacakan putusan atas perselisihan kepengurusan Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Agung menyatakan berkas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono dan dugaan korupsi pengadaan bus gandeng Transjakarta, sudah lengkap.
“Penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama tersangka UP telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat dari Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus selaku Penuntut Umum Nomor : B 25/F.3/Ft.1/03/2015, tanggal 02 Maret 2015,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu (4/3).
Sesuai Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1), dan Pasal 139 KUHAP, Penyidik melaksanakan tahap II atau penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Sampai berita ini diturunkan, proses pelaksanaan pelimpahan tahap II masih berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Demikian pula perkara Udar Pristono dalam dugaan korupsi kegiatan Pengadaan armada Bus Busway Articulated (bus gandeng) Paket I dan Paket II senilai Rp150 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2012, dinyatakan lengkap juga.
“Kerugian Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut Rp9,5 miliar,” katanya.
Tony Spontana menjelaskan proses pelimpahan tahap II dalam perkara itu ke Kejari Jakpus dilakukan bersamaan dengan kasus TPPU-nya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby