Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kardaya Warnika mengusulkan agar status lembaga Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga dibahas dalam revisi UU Migas. Mengingat kewenangan BPH Migas masih sangat terbatas sebagai pengatur bisnis hilir migas di Indonesia.

“Di seluruh dunia, yang namanya badan pengatur itu konsepnya mengatur bisnis yang bersifat monopoly. Tapi di Indonesia badan pengatur energi hanya BPH Migas yang tugasnya mengawasi sektor hilir migas, bukan mengatur atau sesuai namanya saja. Harus clear, antara pengatur atau pengawas,” kata Kardaya di komplek gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, keberadaan badan pengatur di sejumlah negara justru memiliki wewenang cukup besar dalam mengatur sektor-sektor strategis di negaranya. Bahkan pada umumnya, badan pengatur memiliki wewenang untuk mengatur sekaligus mengawasi sektor yang di monopoli negara seperti penerbangan, ketenagalistrikan, dan telekomunikasi. Namun, di Indonesia, keberadaan BPH Migas justru tak lebih dari melakukan pengawasan terhadap jalannya bisnis hilir migas nasional.

“Mungkin ke depannya bisa diubah menjadi badan pengatur energi yang di dalamnya mengatur sektor listrik, migas, dan lain-lain. Selain untuk lebih efisien, perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas status dan kewenangan BPH Migas, karena yang namanya pengatur atau pengawas itu berbeda,” tukasnya.

“Tapi harus diingat, kajian ini bukan untuk membubarkan BPH Migas. Melainkan membenarkan apa yang belum benar serta meluruskan apa yang belum di sektor migas Indonesia. Kan disini kita sedang bicara revisi Undang-Undang Migas, jadi di dalamnya harus ada kajian tersebut,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Indonesian Resources Study (IRESS) meminta unit usaha PT Pertamina (Persero) yakni Integrated Supply Chain (ISC) agar transparan kepada publik dalam proses pengadaan minyak.

“Nah seperti kenaikan BBM, terkait formula dan perhitungan pengadaannya itu harus dibuka ke publik, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, supaya kebijakan itu didukung oleh publik. Sekarang kan urusan korupsi ini sudah menjadi musuh masyarakat. Kalau di mulai dengan langkah-langkah proaktif, transparansi oleh kementerian ESDM dan Pertamina dalam formula harga serta praktek ISC itu akan justru mendapat dukungan,” kata Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, jika praktek KKN terus saja berlanjut seperti yang dikatakan dulu, maka jangan salahkan masyarakat apabila menganggap praktek korupsi masih dilakukan di ISC.

“Jadi ISC saya kira oleh Pertamina perlu dibuka jugalah. Kita kan ingin KKN itu hilang dari praktek ini,” ujarnya.

Selain itu, Marwan juga menilai perlunya dilakukan audit kepada ISC tentang kelayakan bisnisnya oleh Pertamina.

“ISC itu kan lebih tinggi pangkatnya dibanding Petral, audit aja kalau ada hal-hal yang mencurigakan dan merugikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Marwan juga mengkritisi sikap Vice President ISC Daniel Purba yang cenderung menutup-nutupi rincian harga pengadaan yang diperoleh dari tender perdananya. Pasalnya, Daniel lebih memilih pelit bicara ketika publik mempertanyakan berapakah harga yang ditawarkan oleh pemenang tender, dengan dalih sebagai etika dalam berbisnis.

“Saya kira sebagai perusahaan publik, mereka tidak boleh menyembunyikan informasi. Kalau ada media atau wartawan yang tanya justru kesempatan bagi mereka untuk menunjukan bahwa mereka bekerja dengan benar, tapi kalau disembunyikan yah kita tambah curiga, dan tidak benar juga mereka menyembunyikan itu. Artinya kita bisa saja mengatakan bahwa praktek yang lama masih saja dilanjutkan. Kan begitu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka