4 April 2026
Beranda blog Halaman 38023

Gunung Soputan Diprediksi Munculkan Kubah Lava

Jakarta, Aktual.co — Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), diperkirakan memunculkan kubah lava yang ditandai dengan tremor-tremor harmoni.
“Kami memerkirakan ada material yang naik ke permukaan dan sementara membangun seperti kubah lava. Aktivitas gunung ini memang masih aktif dengan kegempaan fluktuatif,” ujar Pengamat Pos Pengamatan Gunung Soputan, Mando, di Tomohon, Sabtu (14/3).
Mando mengatakan, pascaletusan 7 Maret lalu, aktivitas kegempaan mulai menurun, dan tidak ada letusan-letusan susulan, walaupun begitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status siaga pada level III.
“Radius bahaya yang ditetapkan masih 6,5 kilometer dari kawah diharapkan tidak ada aktivitas karena sangat membahayakan keselamatan jiwa. Mudah-mudahan radius bahaya ini dipatuhi,” harapnya.
Pada Sabtu pukul 00.00 WITA-06.00 WITA terekam enam kali gempa vulkanik dalam, delapan kali gempa vulkanik dangkal, 16 kali gempa embusan, satu kali gempa tektonik jauh, tremor harmoni serta sembilan kali gempa guguran.
Sementara enam jam berikutnya terekam tiga kali gempa vulkanik dalam, empat kali gempa vulkanik dangkal, enam kali gempa embusan serta 16 kali gempa guguran.
Sedangkan pada pukul 12.00 WITA-18.00 WITA terekam tujuh kali gempa vulkanik dalam, dua kali gempa vulkanik dangkal, enam kali gempa embusan serta 14 kali gempa guguran, serta tremor harmoni.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi Dinilai Belum Kuat Selesaikan Masalah Negara

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abubakar Al Habsy menilai kemampuan Presiden Jokowi belum kuat dalam menyelesaikan masalah negara.
“Kemampuan untuk selesaikan masalah negara ini belum kuat. Bahasa ini saya dapat dari Arbi Sanit (pengamat politik senior),” kata Al Habsy, di Jakarta, Sabtu (14/3).
Docontohkan, pemerintah begitu cepat dalam mengintervensi sengketa internal parpol, sementara dalam penanganan kasus Komjen Budi Gunawan terlihat lamban, hingga menimbulkan polemik.
Dia menambahkan, pemerintah cepat mengintervensi konflik internal parpol karena ada kepentingan lain didalamnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Agung Laksono: Munas Rekonsiliasi Partai Golkar Sulit Dilakukan

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Jakarta yang diakui Kemenkumham Agung Laksono menyatakan bahwa musyawarah nasional rekonsiliasi guna mencapai islah, seperti yang diusulkan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung, sulit dilakukan.
“Saya akan patuh pada hasil putusan Mahkamah Partai Golkar dan patuh pada keputusan Menkumham,” tegas Agung Laksono di Semarang, Sabtu (14/3).
Menurut dia, rekonsiliasi akan terjadi pada Munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan paling lambat Oktober 2016.
“Masa jabatan saya hanya dua tahun, tidak lima tahun, dengan catatan harus ada munas paling lambat Oktober 2016 dan disitulah sebenarnya rekonsiliasi tadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah kepengurusan partai, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol.
“Sebetulnya, tidak ada ruang lagi jika semua partai patuh pada keputusan Mahkamah Partai, sudah selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, Akbar Tandjung mengusulkan bahwa untuk menghindari lamanya penyelesaian konflik melalui jalur hukum, solusi terbaik melalui munas rekonsiliasi.
Menurut Akbar, munas rekonsiliasi merupakan hal yang paling bijak bagi kedua pihak yang bertikai, baik kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.

Artikel ini ditulis oleh:

Kapal Tambang Tanpa Izin Diusir Warga

Jakarta, Aktual.co — Ratusan warga Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, mengusir puluhan kapal penambangan emas tanpa izin di daerah tersebut.
“Kami usir mereka karena telah meresahkan bahkan mengancam lingkungan hidup,” kata Camat Cerenti, Martono, di Teluk Kuantan, Sabtu (14/3).
Penertiban penambang emas tanpa izin di Cerenti akan terus digelar oleh warga bersama perangkat kecamatan agar tidak ada lagi aktivitas yang mencemari lingkungan tersebut.
Masyarakat secara serentak turun ke lokasi tambang dan mengusir puluhan kapal ilegal itu.
Operasi dimulai dari kedatangan ratusan ibu rumah tangga dan kaum putri ke Kantor Camat Cerenti yang mengusulkan dan meminta dukungan mengusir pelaku usaha tersebut.
“Ratusan ibu dan remaja putri dan warga ini menuntut supaya pemkab dan Polres Kuansing menertibkan puluhan kapal yang melakukan aktivitas tambang emas ilegal di desa Pulau Bayur yang dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat,” sebutnya.
Masyarakat dalam operasinya tidak menangkap para pelaku peti dan hanya mengusir kapal yang beroperasi di Sungai Kuantan. Hasilnya, ada sekitar 25 kapal peti yang beroperasi menerima sanksi dari warga.
“Pengusiran secara total akan berdampak positif, karena ulah penambang liar ini berdampak luas hingga merugikan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu warga Kuansing, Said, mengatakan pelarangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin sudah disampaikan pemerintah desa melalui surat resmi dengan Nomor 30/545/XI/2012 tanggal 6 November 2012, yang isinya menegaskan kegiatan tambang emas yang dilakukan sangat berdampak, mengganggu, atau merusak lingkungan bahkan lokasi rumah ibadah.
“Oleh karena itu diminta, aparat terkait untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan segera,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Effendi Simbolon Dukung Hak Angket Terhadap Menkumham

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengaku mendukung rencana hak angket yang akan digulirkan terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Menurut Effendi, sesuai proses, hak angket merupakan hak dari masing-masing anggota DPR.
“Ya, mendukung. Silakan saja, itukan hak masing-masing anggota dewan. Kalau memang dirasa perlu ya monggo. Kan prosesnya begitu,” kata Effendi simbolon, di Jakarta, Sabtu (14/3).
Dirinya enggan mengomentari keputusan menkumham yang menguntungkan salah satu kubu di Partai Golkar, namun menkumham diminta untuk bisa menahan diri dan menjadi penengah yang objektif dalam menangani kisruh di partai politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Diminta Jelaskan Secara Detail Soal Bantuan CSR

Jakarta, Aktual.co — Penerimaan bantuan Pemprov DKI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) harus dijelaskan secara detail.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin, Sabtu (14/3).
“Ada ungkapan Jakarta nggak butuh APBD makanya banyakin CSR. Kita mau lihat yang masuk (ke kas) berapa. Harus tercatat di aset daerah,” ujar Selamat Nurdin.
Berdasarkan hal tersebut, panitia hak angket pada Jumat (13/3) kemarin memanggil sejumlah petinggi Pemprov DKI.
Program CSR yang disoroti DPRD adalah tentang penerimaan hibah sejumlah bus dan truk sampah, terkait kompensasi yang diterima oleh pihak swasta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain