Jakarta, Aktual.co — Petani Desa Tanjungharjo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap pemerintah pusat tidak menggelar operasi pasar secara terus menerus untuk menekan harga beras di pasaran.

Salah satu petani Tanjungharjo Tukimin di Kulon Progo, Rabu (4/3), mengatakan, operasi beras akan menurunkan pendapatan petani. “Saat ini, harga beras melonjak hingga Rp10 ribu per kilogram. Menurut kami sebagai petani, harga ini sangat wajar. Kalau pemerintah berusaha menekan harga, kami tidak setuju,” kata Tukimin.

Menurut dia, kalau pemerintah ingin mengangkat kesejahteraan petani, harga beras Rp10 ribu per kg di pasaran harus dipertahankan. Kalau harga beras di pasaran di bawah Rp10 ribu, petani tidak mendapat keuntungan. “Harga beras di pasaran diimbangi dengan naiknya harga gabah di tingkat petani. Kami berharap, pemerintah mempertahankan harga beras ini,” katanya.

Hal senada dikatakan anggota Kelompok Tani Amrih Makmur Nanggulan Suryono, bahwa harga gabah ditingkat petani cukup membanggakan, sehingga bisa menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung.

Saat ini, harga gabah kering giling (gkg) di tingkat petani sebesar Rp530 ribu per kuintal atau Rp5.300 per kg. Harga beras di tingkat pengecer Rp10 ribu – Rp11 ribu per kg. “Harga ini masih wajar. Hal ini, sebanding dengan biaya tanam hingga panen yang dikeluarkan petani. Berdasarkan perhitungan petani, ongkos kerja naik yakni 1/1000 meter awalnya Rp90 ribu naik menjadi Rp120 ribu. Biaya ini harus dikeluarkan untuk membayar traktor atau buruh tanam,” katanya.

Ia mengatakan harga gabah dan beras bisa turun, setelah petani Purworejo (Jawa Tengah) memasuki masa panen. Petani disana, menjual harga gabah dan beras murah. Selain lahannya yang luas, biaya produksi masih murah. “Harga gabah dan beras di Kulon Progo tidak bisa bersaing dengan Purworejo. Kami berharap, harga gabah dan beras bertahan tinggi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Indonesian Olefin & Plastic Industry Association (INAPlas) Fajar Budiyono mengatakan Inaplas mendukung kebijakan Menteri Perindustrian yang akan membahas usulan penurunan bea masuk impor bahan baku plastik dengan semua pihak yang terkait sepanjang mendorong kemajuan industri hulu dan hilir petrokimia nasional.

“Penurunan bea masuk impor bahan baku plastik dari 10 persen menjadi lima persen tanpa pembahasan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, dapat mengganggu keberadaan industri plastik hulu nasional,” kata Fajar saat dihubungi, Rabu (4/3).

Terkait usulan penurunan bea masuk impor bahan baku plastik seperti yang diajukan produsen plastik hilir, Fajar menjelaskan bahwa saat ini bea masuk impor bahan baku plastik dari negara anggota ASEAN sebenarnya sudah tidak ada alias nol persen. Sehingga, produsen plastik hilir bisa mendapatkan bahan baku impor dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan produsen bahan baku plastik domestik. Thailand dan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya mengalami surplus produksi polypropyelene (PP) dan polyethylene (PE) karena ada penurunan permintaan dari Tiongkok. Bahan baku tersebut dapat diimpor dengan bea masuk nol persen. Seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, ujar Fajar.

Fajar menambahkan, impor bahan baku plastik seperti PP dan PE saat ini mencapai 600 ribu ton dari total kebutuhan nasional yang mencapai 1,4 juta ton per tahun. Tingginya impor bahan baku plastik tersebut lantaran kapasitas produsen bahan baku plastik domestik masih di bawah kebutuhan nasional, sebesar 800 ribu ton per tahun.

Mengenai pengenaan bea masuk 10 persen yang ditetapkan pemerintah, kebijakan itu terutama ditujukan kepada negara produsen PP dan PE di luar ASEAN, terutama berasal dari Timur Tengah. Hal itu karena, harga bahan baku plastik dari kawasan tersebut jauh lebih murah dibanding negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Namun, jika permintaan penurunan bea masuk tersebut dikabulkan, tentunya akan mengganggu industri hulu domestik yang saat ini telah berinvestasi sangat besar dalam meningkatkan kapasitas produksinya.

Fajar mengatakan bahwa saat ini Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan untuk industri hilir petrokimia dalam negeri seperti fasilitas tax allowance, tax holiday dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Inaplas mendukung rencana Menteri Perindustrian untuk mengkaji bersama dalam mengatasi masalah pasokan bahan baku plastik dengan industri hulu dan hilir, sebelum membahas penurunan bea masuk. “Apabila ada jenis bahan baku yang belum tersedia atau belum mencukupi, bisa diusahakan melalui BMDTP sepanjang digunakan untuk produksi dan tidak disalah gunakan,” ujar Fajar.

Fajar menegaskan, sebenarnya yang perlu dikhawatirkan saat ini justru membanjirnya impor produk plastik dalam bentuk jadi ke pasar Indonesia. Sehingga tidak hanya mengancam industri hilir tetapi juga industri hulu. Pemerintah sudah memberlakukan perlindungan dengan memberikan SNI, tetapi banyak beredar produk plastik terutama melamine yang tidak memiliki SNI. Bahkan, kendati pemerintah telah mengeluarkan safeguard dengan bea masuk anti dumping, tetapi produk-produk plastik impor tersebut sampai saat ini masih membanjiri pasar Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Cokro Gunawan meminta pemerintah menurunkan bea masuk impor bahan baku plastik dari sepuluh persen menjadi lima persen. Penurunan bea masuk impor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri hilir plastik karena pasokan di dalam negeri masih kurang. Menurut Cokro, bea masuk impor 5 persen, dapat membuat industri hilir bertahan ditengah gempuran impor produk plastik luar negeri.

Menanggapi usulan penurunan bea masuk tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan akan membahas hal tersebut dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama industri plastik hulu. Sebab, pemerintah menginginkan industri hulu dan hilir dapat tumbuh bersama. “Saya tidak dapat langsung memutuskan menurunkan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi lima persen. Kita perlu duduk bersama untuk membicarakannya. Karena, kami ingin industri hulu dan hilir sama-sama baik dan berkembang,” kata Menperin Saleh Husin belum lama ini.

Artikel ini ditulis oleh: