Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pekan lalu Bambang tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri karena sedang ada kegiatan di KPK. 
Pimpinan KPK nonaktif itu pun kembali dijadwalkan untuk diperiksa dalam kasus mengerahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaring Barat, di Mahkamah Konstitusi.
“Siang ini, Pak BW akan datang ke Bareskrim,” ujar salah seorang pengacara BW, M Isnur ketika dikonfirmasi, Rabu (4/3).
Berdasarkan rencana, BW dan tim kuasa hukum akan mendatangi Bareskrim pukul 13.00 WIB. Menurut Isnur, BW sudah menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan pada saat menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran pada pekan lalu.
“Sebenarnya hari ini belum ada pemberitahuan ke penyidik. Kita lihat saja nanti kalau penyidiknya siap ya Pak BW siap diperiksa,” kata Isnur.
BW terbelit kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di MK pada 2010. Saat itu BW menjadi kuasa hukum salah satu kandidat di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.
Karena ditetapkan sebagai tersangka, BW diberhentikan sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra menilai putusan yang dikeluarkan majelis Mahkamah Partai Golkar (MPG) terkait keabsahan Munas Ancol, Jakarta hanya merupakan pendapat dua anggota MPG saja.
“Ada beberapa media salah paham atas putusan ini. Dikira yang menang adalah Agung Cs dengan Munas Ancolnya. Padahal itu hanya pendapat hakim Andi Mattalatta dan Djasri Marin, bukan pendapat semua hakim,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, Selasa (3/3) malam.
Sehingga, sambung mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu mengatakan sejatinya bahwa tidak ada keputusan yang diambil oleh MPG dalam perkara keabsahan dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar.
Sebab, hakim MPG berjumlah empat orang dan ada dua pendapat berbeda yang masing-masing didukung dua hakim, maka sidang tidak bisa ambil keputusan alias deadlock dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar.
Hakim Andi Mattalatta dan Djasri Marin menyatakan Munas Ancol yang sah tapi harus mengakomodir tokoh-tokoh dari Munas Bali. Sementara Hakim Muladi dan Natabaya  punya pendapat yang berbeda dengan Andi  dan Djasri. Muladi dan Natabaya berpendapat karena termohon Aburizal cs kasasi atas putusan sela PN Jakbar, maka pihak ini menghendaki penyelesaian masalah melalui pengadilan, dan ini sesuai dengan rekomendasi mahkamah partai tanggal 23 Desember 2014, atau dalam arti yang lain, Muladi dan Natabaya tidak mengemukakan pendapat munas mana yang sah.
“Jadi itu bukan putusan Mahkamah Partai. Dengan putusan Mahkamah Partai yang tidak memutuskan apa-apa,”Karenanya, Aburizal Cs tetap akan meneruskan perkara di pengadilan. Pernyataan kasasi sudah dilakukan di PN Jakbar dan memori kasasi dalam minggu ini juga akan diserahkan ke Pengadilan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dan Plt Wakil Ketua KPK Indiriyanto Seno Adji telah bertemu dengan para pegawai KPK yang menggelar aksi demo.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha mengatakan, setelah pegawai melakukan unjuk rasa, pimpinan KPK langsung melakukan petemuan dengan para pegawai KPK.
“Tadi saya tidak ikut penuh (pertemuan itu), tapi intinya Pak Ruki dan Indriyanto memberikan penjelasan-penjelasan sekaligus beliau berdua menyatakan komitmen untuk terus di KPK dan terus untuk bertugas menjalankan amanat Undang-undang,” kata dia di kantor KPK, Selasa (3/3).
Pegawai KPK melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang pelimpahan kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan dan meminta pimpinan KPK terbuka mengenai strategi pemberantasan korupsi. Setelah melakukan aksi sekitar satu jam, selanjutnya para pegawai bertemu dengan Ruki dan Indriyanto secara tertutup di ruang auditorium KPK.
Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal menyatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah hal. “Pertama, Pak Ruki menghargai sikap pegawai KPK dan kedua kepentingan pribadi harus dipinggirkan untuk kepentingan lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi,” kata Faisal melalui pesan singkat.
Hal lain yang dibahas adalah mengenai kasus BG. “Untuk putusan praperadilan BG KPK mungkin kalah, tapi tidak untuk kasus-kasus lainnya, suatu saat kita akan melawan balik,” tambah Faisal.
Artinya, pertemuan itu belum menjawab semua tuntutan pegawai KPK. “Tapi kami tetap menghormati pimpinan KPK. Dalam beberapa hari ke depan kami tetap memantau kebijakan pimpinan KPK terkait tuntutan kami,” ungkap Faisal.
Bila pimpinan dinilai belum memenuhi harapan, dia berencana untuk bertemu dengan para komisioner KPK lain untuk kembali mempertanyakan tuntutan.
“Mengenai adanya opsi mosi tidak percaya, kami di internal belum memikirkan sampai sejauh itu. Bagi kami, selama pimpinan KPK masih berada dalam rel pemberantasan korupsi, kami pegawai KPK pasti akan mendukung sepenuhnya,” jelas Faisal.
Dalam aksinya, terdapat beberapa pamflet dengan gambar tangan menyerupai pistol dari jari telunjuk dan jari tengah menunjuk ke depan dan tiga jari sisa menutup. Pamflet itu dibawa dan ditempelkan di beberapa lokasi di gedung KPK dengan beberapa variasi tulisan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu