Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Agung Laksono, Yorrys Raweyai, menilai tidak ada intervensi apapun dari Menkumham, Yasona Laoly terkait perselisihan kepengurusan Golkar.
“Menkum HAM hanya memberi legitimasi kepengrusan tentang suatu organisasi parpol harus didaftarkan. Menkum HAM on the track, tidak campuri ke mana-mana,” kata Yorrys, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/3).
Menurut dia, Menkumham hanya memberi surat penjelasan atas putusan Mahkamah Partai (MP) mengenai dualisme kepengurusan antara Agung dengan Aburizal Bakrie. Isi surat juga meminta agar Agung Laksono segera berkoordinasi dengan Aburizal terkait putusan MP agar kepengurusan hasil Munas Bali diakomodir.
“Dia (Menkum) mengeluarkan penjelasan 10 Maret itu bukan keputusan dia hanya menyatakan sesuai dengan surat putusan MP mensahkan kubu Ancol dengan Ketum Agung Laksono. Kemudian ada perintah-perintah lain. Menteri belum beri keputusan beliau hanya beri surat kedua kubu. Dia memberi waktu kubu Agung untuk segera mengakomodasi kader kubu Bali secara selektif sesuai AD/ART Golkar,” tambahnya.
Yorrys keberatan dengan pernyataan politisi PKS Aboebakar Alhabsy yang menyebut Menkum melakukan intervensi terhadap parpol yakni PPP dan Golkar. Intervensi kata Aboebakar dapat dilihat dari proaktifnya Menkum mengirim surat ke kubu Agung.
“Dia (Menkum) tidak proaktif. Surat hanya menjelaskan, dia tulis surat kepada kami proaktif ke Aburizal untuk bangun rekonsiliasi. Tidak mungkin (surat) ke Aburizal kena keputusan MP (pengakuan) Agung Laksono,” ujar Yorrys.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat LIPI Siti Zuhro mengatakan menkumham jangan blunder dalam mengambil putusan konflik Partai Golkar. Sebab persoalan konflik tersebut belum dinyatakan final oleh mahkamah partai.
“konflik golkar belum usai, belum final dan apakah sudah hitam diatas putih oleh kumham. Tapi saya lihat dari kumham hanya mengendorse atas dasar final apa yang sudah dilakukan oleh partai, itu juga harus didaftarkan dan mendaftar, jangan blunder,” ujar Situ Zuhro saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (14/3).
Siti mengatakan sebetulnya pengajuan ke kumham itu hanya proses mendaftar, seperti halnya partai mendaftar pilkada ke KPU, KPU tidak bisa menerima jika ternyata ada dualisme kepengurusan. KPU hanya mengakui satu kepengurusan tapi tidak lalu mengintervensi harus membenahi atau menyarankan. Kemungkinan yang disampaikan KPU adalah penyelenggara pemilu tidak bisa menerima pendaftaran dualisme.
“Seharusnya dilakukan oleh kumham secara profesional, jadi kalo memang di mahkamah partai belum tuntas karena belum ada satu keputusan final yang mengikat. Mestinya kalo Kumham kurang jelas bisa panggil anggota mahkamah itu, mintakan klarifikasi karena kumham ingin merekonfirmasi sehingga betul-betul keputsan itu tidak menimbulkan kontroversi. Publik kan menyoroti semua,” katanya
Menurutnya, partai, pemerintah dan kementrian menjadi sorotan tajam, siapa melakukan, sudah propert atau tidak, sudah sesuai dengab tupoksi nya atau tidak, Kumham dalam kaitan ini jangan sampai melakukan blunder.
“ini bukan yang pertama juga, respon kumham yang sangat segera menentukan atau merespon konflik yang ada di PPP ternyata panjang ceritanya juga. jadi menurut saya kalau islah tidak mungkin dilakukan karena sudah mentok dan tidak diragukan oleh partai lalu partai menempuh jalur hukum ya sudah hukum itu yang harus di tuntaskan,” tambahnya.
Siti menilai bahwa tidak mungkin kalau mahkamah partai bisa memfinalisasi dan menjadi solusi konflik para elit.
“ini juga baru ujicoba dan ternyata anggota mahkamah sudah terlanjur berpihak lebih dulu sebelum melaksanakan tugasnya kemarin. Ini berat memang hanya jadi perdebatan di internal partai yang belum final,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, menuding pemerintah sengaja ikut campur atau intervensi terhadap ikwal kepengurusan Partai Golkar.
Abu mengatakan, mengacu kepada Undang-Undang Partai Politik, pemerintah hanyalah petugas administrasi dan tidak boleh berinisiatif semisal mengirimkan surat salah satu kepengurusan.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan peran pemerintah hanyalah pembinaan dan administratif bukan mengintervensi,” kata Abu diskusi ‘Negara dan Pertaruhan Demokrasi’, di  Jakarta, Sabtu (14/3)
Menurut Abu, pengelolaan parpol harus sesuai aturan hukum berlaku. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai administrasi partai politik.
“Jangan intevensi, jangan proaktif,” ujar kader PKS itu.
Abu pun menilai sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang mengirimkan surat kepada Agung Laksono adalah bentuk intervensi. Menurut dia, sikap tersebut berbeda ketika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ribut soal kepengurusan.
“Ada proaktif dari Menkumham untuk mengirim surat kepada salah satu kepengurusan Golkar untuk mengirim nama pengurusnya. Proaktif itu diduga makna intervensi,” ucap Abu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby