Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference/CCPPCC) yang berfungsi sebagai MPR, Yu Zhengsheng menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi.
“Tahun sebelumnya, 14 penasehat politik, termasuk dua wakil ketua komite nasional CCPPCC, terpaksa dikeluarkan karena korupsi,” katanya dalam pembukaan sidang CCPPCC di Beijing, Selasa (3/3).
Kini dan ke depan, lanjut dia, kita harus meningkatkan integritas untuk memerangi korupsi, katanya, di hadapan sekitar 2.153 orang yang hadir dalam acara pembukaan tersebut di Balai Agung Rakyat.
Tidak ada tempat bagi siapapun, terutama anggota CCPPCC untuk dapat melakukan korupsi. “Kami akan meningkatkan integritas, mekanisme pengawasan dan penegakkan disiplin untuk memerangi korupsi. Korupsi jika dibiarkan akan merusak dan merugikan lembaga,” ujar Yu menegaskan.
Pihaknya menegaskan sepenuhnya penyelidikan terhadap anggotanya yang melakukan korupsi atau tindakan melanggar hukum lainnya. Sejak Maret 2013, dua belas anggota MPR termasuk dua Wakil Ketua Komite Nasional CCPPCC Ling Jihua dan Su Rong telah ditahan dan dikeluarkan dari keanggotaan, karena korupsi.
Selain itu 34 deputi Kongres Rakyat Nasional (National Peoples Congress/NPC)-12 ,–berfungsi sebagai badan legislatif juga dikeluarkan dan dihukum karena pelanggaran hukum dan disiplin istilah yang kerap digunakan untuk kejahatan korupsi.
Saat ini terdapat 31 calon deputi KRN dan 13 calon anggota CCPPCC untuk menggantikan para pelaku korupsi di dua lembaga tinggi negara tersebut.
Sejak menjabat sebagai pimpinan tertinggi Partai Komunis Tiongkok, sekaligus pemimpin tertinggi militer dan Presiden Tiongkok, Xi Jingping bertekad memerangi korupsi di negeri itu.
Salah satu kebijakannya adalah membatasi para pejabat negara berbelanja berlebihan, melakukan perjamuan mewah, dan menginap di hotel bintang enam.
Bahkan Xi Jinping juga melarang para pejabat menerima hadiah mooncake menjelang tahun baru Imlek.
Di Tiongkok, sebagian besar pejabat yang korup bersaing dengan siapa yang memberi suap lebih. Tradisi memberi uang dalam amplop merah selama Tahun Baru Imlek dan beberapa acara khusus diperluas dengan menyuap pejabat.
Peringkat Tiongkok dalam Indeks Persepsi Korupsi berada di bawah Sri Lanka, yaitu di posisi ke-80 dari 176 negara. Tiongkok berbagi tempat dengan Serbia serta Trinidad dan Tobago.
Kejaksaan Agung Tiongkok merilis, dalam delapan bulan terakhir (Januari-Agustus 2013), sebanyak 129 pejabat tingkat provinsi atau di atasnya diselidiki dalam kasus dugaan korupsi dan penyuapan. Jaksa di seluruh negeri menangani 22.617 kasus yang melibatkan 30.938 orang yang diduga korupsi.
Dari jumlah itu, 18.283 kasus atau 80,8 persen dikategorikan sebagai kasus serius, atau naik 5,7 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
