Jakarta, Aktual.co — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar), Sugiyono, mengungkapkan jika pihaknya telah mengantongi nama calon tersangka dalam dugaan korupsi di tubuh Pemerintahan Kota (Pemkot) Solok 2008, yang sedang korps Adhiyaksa itu.
Dugaan korupsi itu adalah perjalanan dinas luar daerah fiktif, biaya rumah tangga kepala daerah, dan honor pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah tahun anggaran 2008, katanya di Padang, Sabtu (14/3).
Ia menambahkan, telah mengantongi calon tersangka dalam kasus itu, hanya saja akan dipublikasikan setelah penetapan nanti.
Hal itu, ujarnya, dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses penyidikan.
“Saat ini masih ada yang perlu dilengkapi, tapi kami akan berupaya cepat dan maksimal, hingga kasus dituntaskan,” katanya.
Ia mengungkapkan hingga saat ini tim penyidik pidana khusus Kejati telah memeriksa sebanyak 14 saksi yang dinilai mengetahui perjalanan kasus.
Di antara para saksi tersebut salah satunya adalah Bupati Solok Syamsu Rahim, yang diperiksa selama tujuh jam dengan 15 pertanyaan pokok, di Kantor Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh, pada 15 Januari 2015.
Ia diperiksa sebagai saksi karena pada saat kasus terjadi 2008, menjabat sebagai Wali Kota Solok.
“Saya diperiksa sebagai saksi,” katanya ketika diwawancarai usai pemeriksaan.
Selain Syamsu Rahim, Wali Kota Solok Irzal Ilyas juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama pada 10 Februari 2015, dengan 15 pertanyaan pokok. Ia pada 2008 menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solok.
Beberapa nama saksi lainnya adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Solok, Kepala Bagian Rumah Tangga, Bendahara Penyelenggara dan Kepala DPKA Kota Solok yang masih aktif.
Tiga kasus itu adalah kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar fiktif yang dilakukan Pemerintahan Kota Solok pada 2008 dengan kerugaian keuangan negara sekitar Rp787 Juta.
Ia menjelaskan tim penyidik yang memproses kasus itu beranggotakan lima orang, diketuai Jaksa Idial.
Ia juga menegaskan jika pihaknya pada 2015 akan meningkatkan kinerja dalam dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah itu.
“Kami terus meningkatkan kinerja sesuai dengan komitmen untuk meningkatkan pemberantasan korupsi di daerah Sumbar. Beberapa kasus lama telah kami limpahkan ke pengadilan, salah satunya adalah kasus Mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengungkapkan pilihan Polri untuk menunda perkara kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, merupakan langkah terbaik.
“Penghentian sementara, adalah pilihan saya yakin dianggap baik oleh Polri,” Ujar Margarito, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/3).
Menurut Margarito, penundaan perkara itu pun demi menjada kewibawaan KPK maupun Polri. “Kedua situasi atau isi yang tampak bersebrangan ini, menurut saya mesti dikenali dan dikelola dengan baik oleh Polri,” Kata Margarito.
Pilihan Polri untuk menghentikan sementara kasus yang menjerat AS dan BW ini disampaikan oleh Plt. Kapolri Badrodin Haiti dengan alasan kondisi tensi politik nasional semakin tinggi, sehingga tidak memungkinkan kasus tersebut dilanjutkan.
“Sambil menunggu situasi tenang, proses hukum terhadap Pak Bambang dan Pak Abraham ditunda pemeriksaannya (bukan dihentikan). Sampai situasi benar-benar kondusif,” kata Badrodin, di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan PPP surabaya menolak aklamasi Menkumham. Pasalnya, KMP ingin membuat hak angket ke menkumham pasca menerbitkan surat keputusan terkait kisruh Golkar dan PPP.
“Anggota kita di DPR 39 orang anggota PPP yang aktif surabaya,  muktamar Jakarta hanya 6 orang jadi tidak bisa dikatakan PPP mendukung karena bukan mayoritas fraksi PPP di DPR. Kalo ada yang dukung angket dari 6 orang itu, DPP PPP akan ambil tindakan sesuai AD ART, ya Rakernas dilihat,” ujar Arsul saat di hubungi di Jakarta, Sabtu (14/3).
Arsul yang juga anggota kubu Romi menyatakan secara tegas menolak hak angket tersebut.
Selain itu, terkait Anggota DPRD haji Lulung yang tetap memberikan hak angket terhadap ahok, Arsul mengatakan DPP akan berikan sanksi jika benar terjadi.
“Pada saatnya akan diberi sanksi. Kita ada struktur organisasi, bahkan seorang ketum harus patuh pada kebijakaan partai yang sudah diputuskan. Angketnya juga belum resmi, sanksinya bisa teguran tertulis sampai tahapan pergantian anggota,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai langkah dalam menunda kasus yang melibatkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tak akan menjatuhkan wibawa Polri.
“Wibawa mereka adalah elemen bukan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menciptakan tatanan dasar penegakan hukum,” Kata Margarito kepada aktual.co,  Jumat (13/3).
Dia menambahkan polri harus pastikan langkah, untuk berkontribusi langsung dalam menciptakan wibawa hukum yang baik.
“Mereka harus berkontribusi langsung terhadap terciptanya wibawa hukum yang baik,” Tambah Margarito.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby